HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Archive for the Contoh Tesis Category

Pelaksanaan Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung RI

Contoh Tesis HukumImplikasi Pelaksanaan Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 1ndonesia

Tampak Presiden RI Menggunakan Hak Pilihnya

Tampak Presiden RI Menggunakan Hak Pilihnya

Gagasan pemilihan Presiden langsung seperti yang sekarang ini diatur dalam amandemen keempat UUD 1945 ini sebenarnya pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika menghadiri Konggres PDI Perjuangan.Sebelumnya, pemikiran yang sama juga pernah diungkapkan oleh Presiden BJ Habibie saat masih menjabat sebagai Presiden .

Salah satu alasan yang mendasari pemikiran ini adalah, dengan pemilihan langsung, Presiden akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dari rakyat. Presiden tidak lagi hanya ditentukan oleh beberapa ratus orang saja tetapi ditentukan oleh sekian ratus juta rakyat Indonesia. Dengan demikian, partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik akan lebih luas.

Perumusan Masalah

  1. Apa kelebihan dan kelemahan sistem pemilihan Presiden secara langsung dibandingkan dengan sistem pemilihan Presiden secara tidak langsung ?
  2. Bagaimana implikasi penerapan sistem pemilihan Presiden secara langsung dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?

Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan sistem pemilihan Presiden secara langsung dibandingkan dengan sistem pemilihan Presiden secara tidak langsung.
  2. Untuk mengetahui implikasi penerapan sistem pemilihan Presiden secara langsung dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan sebagai berikut :

Hubungan antara pemilihan presiden secara langsung dan kedaulatan rakyat memberikan arahan untuk melihat kelebihan dan kekurangan/kelemahannya dibandingkan dengan sistem pemelihan presiden secara tidak langsung. Pada pemilihan presiden secara langsung terdapat beberapa kelebihan, yaitu antara lain : Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena di dukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung, presiden terpilih tidak perlu terikat oleh konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah memilihnya, sistem ini lebih akuntabel karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada legislatif, checks and balances antar lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang, dan kriteria calon presiden dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Namun demikian disamping terdapat kelebihan dalam sistem pemilihan secara langsung di satu sisi, di sisi lain terdapat beberapa kelemahan, antar lain : teradap hubungan yang baku antara eksekutif dan legislatif, presiden yang tidak akomodatif terhadap suara-suara legislatif dan rakyat akan mengalami tekanan dan kelimbungan, dan konflik institusional sering kali akan menimbulkan kemandegkan dalam pemerintahan.

Adanya perubahan dalam mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, memberikan warna baru dalam perjalanan Ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang. Langkah ini dipandang lebih demokratis dibandingkan masa sebelumnya, karena pemilihan secara tidak langsung seringkali memunculkan distorsi demokrasi yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Di samping itu presiden terpilih akan memperoleh mandat langsung dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Pemilihan presiden secara langsung terkait langsung dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh, pemilihan presiden secara langsung ini juga merupakan wujud nyata asas pertanggung jawaban dan akuntabilitas publik seorang pemimpin. Di samping itu sistem pemilihan langsung ini dapat menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara negara dan rakyat. Negara akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat dan harmoni antara keduanya lebih jauh akan membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintahan yang demokratis.

 

 

Pemilihan Anggota BPD Dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Desa

Contoh Tesis Hukum ~ Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Desa  Di Kabupaten Blora

Pelantikan Anggota Badan Perwakilan Desa

Pelantikan Anggota Badan Perwakilan Desa

Latar Belakang Tesis :

Keberadaan BPD merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, jika. dihubungkan dengan kehendak untuk menegakkan demokrasi, otonomi dan kedaulatan rakyat desa. BPD merupakan wakil masyarakat desa yang diharapkan menjadi sarana guna melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Pasal 94 Undang‑undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan: “Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa”. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang‑undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. yang menyatakan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari:

  1. Kepala Desa
  2. Lembaga Musyawarah Desa.

Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Blora?
  2. Apakah ada faktor‑faktor penghambat pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) pada beberapa desa di lingkungan Kabupaten Blora?
  3. Bagaimanakah implikasi pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Blora?

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan anggota BPD serta implikasi pemilihan anggota BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Blora. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Suasana Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa

Suasana Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan sebagai berikut :

  1. Secara yuridis pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Blora telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa. Menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa di setiap desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai perwujudan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Adapun tujuan pembentukan BPD adalah sebagai wahana perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dalam rangka memperkokoh penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara rinci Peraturan Daerah tersebut telah mengatur tentang pembentukan dan pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Blora.
  2. Secara umum pelaksanaan pemilihan anggota BPD dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar. Hanya saja terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan dan itu semua telah dapat diatasi oleh panitia pelaksana di masing-masing desa sebagai panitia penyelenggara pemilihan anggota BPD. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu : faktor tingkat pendidikan, faktor kesadaran dalam berdemokrasi dan faktor lain, seperti masalah dana penyelenggaraan.
  3. Implikasi pemilihan anggota BPD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Blora secara garis besar ada 2 hal, yaitu : Pertama, berkaitan dengan kontrol atau pengawasan terhadap dinamika pembangunan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa. Kedua, pembentukan  dan pemilihan anggota BPD secara prinsip menjadi wahana bagi pendidikan politik yang paling konkret terhadap masyarakat desa, sehingga proses pendidikan dan penyadaran tentang pengertian dan makna demokrasi bagi masyarakat desa dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat desa.

 

 

Contoh Tesis – Implementasi Pengawasan Terhadap Eksportir

Contoh Tesis HukumImplementasi Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Eksportir Perusahaan Cold Storage  Di Kota Tarakan

 

Salah Satu bentuk Kegiatan Ekspor

Salah Satu bentuk Kegiatan Ekspor

 

Latar Belakang Tesis :

Berkaitan dengan prinsip negara kesejahteraan (welfare staat) di dalam konstitusi Indonesia, menuntut campur tangan yang lebih luas oleh negara dalam kehidupan masyarakat. Campur tangan negara disini adalah Pemerintah yang merupakan perwujudan fungsi-fungsi Daerah, baik fungsi reguler maupun fungsi pembangunan, yang tidak hanya dilakukan pada aspek kehidupan masyarakat yang bersifat publik tetapi juga terhadap aspek kehidupan masyarakat yang bersifat perdata.

Campur tangan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat ditujukan pada terwujudnya kesejahteraan bagi setiap anggota masyarakat, pemerintah menggunakan hukum sebagai alat untuk menciptakan perubahan melalui pengaturan tingkah laku warga masyarakat menuju sasaran yang dikehendaki.

Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap eksportir pada perusahaan cold storage serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan eksportir perusahaan cold storage tersebut ?
  2. Bagaimana implementasi pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perkembangan penerapan asas kebebasan berkontrak perusahaan cold storage dalam penyusunan perjanjian dengan buyer ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas rumusan permasalahan yaitu:

  1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan eksportir cold storage serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan perusahaan eksportir cold storage tersebut.
  2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perkembangan penerapan asas kebebasan berkontrak perusahaan eksportir cold storage dalam penyusunan perjanjian dengan buyer.

Kesimpulan

  1. Pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap eksportir perusahaan Cold Storage, dilakukan dalam bentuk pengujian secara laboratoris yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan di Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan LPPMHP Kota Tarakan, yaitu dengan menerbitkan Health Certificate. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kota Tarakan seharusnya merupakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah, namun yang terjadi di Kota Tarakan tidaklah demikian. Sehingga kinerja dari LPPMHP Kota Tarakan tidak dapat optimal dan dapat merugikan perusahaan eksportir cold storage. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan eksportir perusahaan cold storage antara lain: pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang tersedia.
  2. Implementasi pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perkembangan penerapan asas kebebasan berkontrak perusahaan cold storage dalam penyusunan perjanjian dengan buyer, ditandai dengan terbitnya Health Certificate sebagai salah satu syarat terjadinya kesepakatan perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan. Perjanjian lisan antara perusahaan eksportir cold storage dengan importir telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata, namun pengaturan dan pengawasan bentuk-bentuk perjanjian dalam ekspor-impor udang beku belum diatur oleh pemerintah kota, sehingga belum ada perlindungan hukum bagi eksportir udang beku.

 

Fungsi Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD 45

Contoh Tesis Hukum ~ Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Tampak Gedung Mahkamah Konstitusi

Tampak Gedung Mahkamah Konstitusi

Latar Belakang Tesis :

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu: “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk menguji secara materiil undang-undang terhadap Undang Undang Dasar dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya kesewenang-wenangan penguasa dalam membuat dan menerapkan hukum berdasarkan kepentingan sepihak. Lebih jauh keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjamin prinsip konstitusionalitas dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal tegaknya konstitusionalitas dan konstitusionalisme di Indonesia

Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan serta uraian yang melatarbelakangi pengambilan judul di atas, penulis rumuskan permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah implementasi kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam dalam mengawal UUD 1945 menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
  2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi?
Suasana Sidang Mahkamah Konstitusi

Suasana Sidang Mahkamah Konstitusi

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam bentuk tesis ini antara lain: untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945, untuk mendeskripsikan implementasi fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal UUD 1945, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi.

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang terbentuk berdasarkan perubahan UUD 1945 memiliki tugas berat untuk mengawal konstitusi agar terjamin konstitusionalitasnya. Dari pemaparan di atas, penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Mahkamah Konstitusi dalam mengawal UUD 1945 telah menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi yang terlihat dengan telah dilaksanakannya mekanisme pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan kepadanya. Putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang logis dan progressif sehingga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi patut dijadikan rujukan pendapat dalam khasanah ilmu hukum. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sekaligus menjawab pertanyaan atas kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi adalah sebagai berikut:
  • Faktor pendukungnya antara lain semangat sumber daya manusia di Mahkamah Konstitusi yang masih segar dan penuh motivasi, sumber daya yang banyak diisi oleh orang yang tidak diragukan lagi integritasnya dalam kancah keilmuan nasional, serta para asisten hakim yang banyak diangkat dari para intelektual muda yang mempunyai kapasitas keilmuan yang mumpuni serta semangat kerja yang tinggi menjadikan Mahkamah Konstitusi dapat mewujudkan fungsinya sebagai pengawal UUD 1945.
  • Faktor penghambatnya terlihat dari adanya komposisi hakim konstitusi yang kebanyakan diisi para akademisi, kesibukan pembenahan dan penataan administrasi sebagai lembaga yang baru, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dibatasi hanya untuk melakukan uji terhadap Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999 serta kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi hanya bersifat pasif patut dicatat sebagai beberapa hal yang menjadi kendala Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsinya.

 

 

Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan

Contoh Tesis Hukum~Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan:Studi Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Energi Alternatif Di pantai Barong Gunung Kidul

Pemandangan Pantai Barong Gunung Kidul

Pemandangan Pantai Barong Gunung Kidul

Latar Belakang Tesis :

sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, serta merata pendapatan per kapita masyarakatnya, belum tentu bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan. Justru kemungkinan yang terjadi, negara dan masyarakat tersebut menghadapi persoalan yang krusial. Hal ini karena pembangunan yang telah menghasilkan produktivitas yang tinggi dan pendapatan per kapita masyarakat yang  merata tersebut tidak mempedulikan berbagai dampak yang muncul terhadap lingkungan. Akibatnya, lingkungan menjadi rusak. Sumber daya-sumber daya alam semakin terkuras habis, sementara kemampuan dan kecepatan alam untuk melakukan pemulihan (recovery) lebih lambah bila dibandingkan dengan kecepatan perusakan sumber daya-sumber daya alam tersebuet.

Demikian juga munculnya banyak industri yang menghasilkan dampak berupa limbah-limbah kimia, gas beracun, dan sebagainya, telan menimbulkan pencemaran yagn mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Padahal, sumber daya-sumber daya alam dan manusia meurpakan faktor-faktor penting dalam mencapai kemajuan. Oleh karena itu, sering terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil itu ternyata tidka mempunyai daya kelestarian yang berkelanjutan (sustainable).

 Perumusan Masalah 

Praktek-praktek pembangunan  selama kurun waktu  tiga dasa warsa lebih, dewasa ini, justru menunjukkan terjadinya gap antara das sollen dan das sein pembnagunan. Dari sinilah muncul permasalahan di seputar pembangunan.

  1. Bagiamanakah sebenarnya implementasi dari konsep pembangunan yang selama ini ada?  Mengapa muncul gap?  Dan, apakah penyebab dari muncul gap tersebut?
  2. Apabila dikaitkan dengan masyarakat, bagaimanakah respon masyarakat terhadap pembangunan itu? Bagaimana implikasi dari respon tersebut?
  3. Apabila pembangunan ternyata menimbulkan berbagia rupa persoalan, adakah solusi terbaik yang memberi  harapan bagi mayoritas rakyat yang selama ini selalu hanya menjadi faktor legitimasi bagi hadirnya pembangunan
Wisata Air Terjun Srigethuk Di GUnung Kidul

Wisata Air Terjun Srigethuk Di GUnung Kidul

 

Tujuan Penelitian 

  1. Mengetahui respon masyarakat terhadap pembangunan, khususnya rencana pembangunan kawasan taman wisata energi alternatif di Pantai Baron, Gunung Kidul.
  2. Mengidentifikasi berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang terhadap rencana pembangunan kawasan taman wisasta energi alternatif di Pantai Baron, Gunung Kidul.
  3. Memberi input kepada pemerintah agar menentukan langkha-langkah  yang perlu diambil guna melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, serta membangun partisipasi kolektif dalam setiap proses-proses pembangunan yang dilaksanakan sehingga tujuan mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan bisa direalisasikan dengan baik.

Kesimpulan 

  1. Praktek-praktek pembangunan selama kurun waktu tiga dasar warsa lebih, dewasa ini, cenderung memperlihatkan ciri-ciri persersif yang apabila tidak segera diantisipasi, masa depan umat manusia akan terancam. Ciri-ciri tersebut, antara lain, adanya pemborosan dalam melakukan eksploitasi dan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang tersedia; adanya pengambialihan sumber daya-sumber daya yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin; adanya pengembangan proyek-proyek pembangunan, baik di bidang pertanian maupun industri yang senantiasa menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan hidup; bertambahnya beban dan resiko pembangunan yang harus dipikul  kelompok-kelompok masyarakat miskin.
  2. Faktor utama penyebab terjadinya fenomena-fenomena di atas adalah adanya ketertutupan dan kerahasiaan di sekitar pengambilan keputusan pembangunan, hilangnya akses dan kontrol masyarakat terhadap pembangunan, serta terabaikannya hak-hak dan kepentingan masyarakat miskin atas nama pembangunan.
  3. Munculnya berbagai keprihatinan yang merupakan reaksi dari proses-proses pembangunan dan dampak yang ditimbulkannya telah melahirkan sebuah gagasan baru tentang pembangunan. Gagasan baru tersebut kemudian dikenal dengan istilah “Pembangunan Yang Berkelanjutan” (Suistainable Development). Konsep ini, yang paling penting untuk dipahami, menempatkan manusia dan masyarakat sebagai subyek pembangunan, sebagai prioritas utama dalam setiap proses pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Ke dalam konsep baru inilah semua kegiatan pembangunan dituntut untuk meletakkan visi dan misinya bagi kemajuan umat manusia tanpa harus mendegradasi lingkungan hidup, termasuk pembangunan di bidang energi, khususnya energi alternatif.
  4. Persoalan energi telah menjadi persoalan dunia. Eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber-sumber energi yang diikuti oleh pola konsmsi yang berlebihan mengakibatkan cadangan sumber-sumber energi di alam semakin habis. Akibatnya, dunia saat ini mengalami krisis energi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dikembangkan strategi bargu yang menyangkut pembangunan di bidang energi. Prinsip yang harus ditekankan dalam pembangunan di bidang energi adalah efisiensi, optimalisasi, dan diversifikasi energi. Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan energi alternatif, karena potensi kekayaan alamnya yang melimpah. Faktor pendukung lainnya bagi Indonesia, selain potensi alamnya yang berlimpah, energi alternatif juga sangat ramah terhadap lingkungan apabila dibandingkan dengan energi fosil yang  selama ini banyak digunakan. Peluang inilah yang harus segera ditindaklanjuti sebelum Indonesia benar-benar kehabisan energi. Pada konteks inilah, Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada merencanakan sebuah pembangunan di bidang energi alternatif di Pantai Baron, Gunung Kidul.
  5. Agar prsoes pembangunan, khususnya pembangunan di bidang energi alternatif, bisa berjalan dengan baik maka masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi sampai dengan pemanfaatan hasil. Keterlibatan sejak awal masyarakat dalam pembangunan, di samping akan mendorong tumbuhnya respon positif, juga akan melahirkan kesadaran mereka untuk merasa memiliki pembangunan tersebut. Peran pemerintah, dalam hal ini, sangat penting mengingat pemerintah memegang fungsi sebagai policy maker. Kebijaksaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah harus mencerminkan aspirasi masyarakat yang ada, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konsep “Pembangunan Yang berkelanjutan” dan “Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan”.

 

 

Dampak Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Sumatera Utara (Pendekatan Analisis Input-Output)

Latar Belakang Penelitian

Bila dilihat berdasarkan tingkat pertumbuhan sektoral terhadap PDRB Sumatera Utara dalam kurun waktu tahun 2002 -2006, terlihat bahwa laju pertumbuhan rata-rata yang terjadi pada sektor pertanian adalah 2,90%. Angka ini masih dibawah laju pertumbuhan rata-rata PDRB Sumatera Utara yaitu 5,35%. Laju pertumbuhan sektor pertanian di Sumatera Utara berada pada level terendah selain sektor pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian berjalan lambat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Kondisi ini tidak boleh terus terjadi mengingat bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor andalan bagi pembangunan perekonomian Sumatera Utara. Hal ini berarti masih perlu dilakukan pembenahan – pembenahan strategi dalam sektor pertanian. Salah satu aspek y ang perlu diperhatikan adalah investasi.

Investasi Sektor Pertanian

Investasi Sektor Pertanian

 

Investasi dilakukan untuk membentuk faktor produksi kapital, dimana sebagian digunakan untuk pengadaan barang yang menunjang kegiatan usaha. Melalui investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan yang kemudian akan mampu meningkatkan output, dan akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan daerah serta percepatan pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu , investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang berarti bahwa tingkat pengangguran berkurang. Investasi di sektor pertanian dalam perekonomian Sumatera Utara merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan. Hal ini disebabkan bahwa sektor termasuk salah satu program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah Sumatera Utara. Selain itu, mengingat bahwa sektor pertanian telah menyediakan lapangan kerja yang besar bagi angkatan kerja yang tersedia di Sumatera Utara.

Rumusan Masalah

  • Bagaimana peranan sektor pertanian di Sumatera Utara terhadap perekonomian daerah dalam pembentukan struktur permintaan dan penawaran, konsumsi, ekspor-impor, investasi, nilai tambah dan output sektoral ?
  • Bagaimana keterkaitan kebelakang dan ke depan (Backward and forward linkage) sektor pertanian dengan sektor ekonomi lainnya ?
  • Apakah seluruh subsektor dalam sektor pertanian termasuk sektor kunci dalam perekonomian Sumatera Utara ?
  • Bagaimana dampak investasi sektor pertanian terhadap pembentukan output , pendapatan dan tenaga kerja ?
  • Bagaimana dampak perubahan investasi sektor pertanian terhadap pembentukan output, pendapatan, dan tenaga kerja ?

Metode Penelitian

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa input-output dengan menggunakan data Input-Output Sumatera Utara Tahun 2007 atas dasar harga produsen yang telah diagregasi menjadi 25 sektor ekonomi.  Dengan menggunakan Metode RAS (Ricked A Stone), Analisa Kontribusi, Indeks Keterkaitan, Analisis Penentuan Sektor/subsektor Kunci (Prioritas), dan Analisis Simulasi.

 

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian dalam perekonomian Sumatera utara dalam pembentukan struktur perekonom ian meliputi pembentukan struktur permintaan dan penawaran (16,15%), struktur konsumsi Rumaha Tangga (15,32%), struktur eksp or (4,94%), struktur Impor (2,11%), struktur Penanaman Modal Tetap Bruto (0,22%), struktur perbahan Stok (12,19%) atau struktur investasi (0.89%), struktur Nilai Tambah (26,69%), dan struktur Output ( 16,15%).

Sektor Coklat, Karet, dan kelapa Sawit meru pakan sektor yang memiliki Keterkaitan Langsung Ke Depan dan Keterkaitan Langsung dan tidak Langsung Ke Depan terbesar diantara sektor lainnya dalam pertanian. Disisi lain, Sektor Unggas, karet, dan sektor Perikanan merupakan sektor yang memiliki keterkaitan langsung Ke Belakang dan keterkaitan langsung dan tidak langsung Ke Belakang terbesar diantara sektor lainnya dalam pertanian.

Seluruh sektor yang terdapat dalam bidang pertanian tidak termasuk ke dalam sektor kunci (Sektor dengan Prioritas I) melainkan masuk dalam Prioritas II yakni sektor karet, Coklat dan Kelapa Sawit .Dampak investasi sektor pertanian terbesar terhadap pembentukan o utput adalah sektor Unggas dan Peternakan Lainnya. Dampak investasi sektor pertanian terbesar terhadap pembentukan pendapatan adalah sektor Karet, serta terhadap pembentukan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor Kelapa Sawit.

Dengan melakukan beberapa simulasi terhadap perubahan investasi sektor pertanian terlihat bahwa simulasi realokasi investasi sebesar 10% dari sektor bangunan ke sektor pertanian mampu menciptakan kontribusi terbesar bagi sektor pertanian terhadap pembentukan output, pendapatan, dan tenaga kerja bagi perekonomian Sumatera Utara.

Max Havelaar Dan Citra Antikolonial Sebuah Tinjauan Postkolonial

Latar Belakang Penelitian

Mengenai  MH,  Faruk (2004)  mengemukan kesimpulan  bahwa baik  secara teoritik maupun praktik,  MH memahami novel bukan sebagai sebuah  dunia otonom melainkan sebuah dunia yang  terbuka, yang dapat diintervensi  oleh kekuatan di luar dirinya. baik kekuatan subjektif novelisnya sendiri maupun  kekuatan objektif yang berupa tuntutan  realitas Artinya, dari segi struktur  naratifnya novel itu percaya pada intervensionisme, baik dalam persoalan sosial,  politik, dan ekonomi kolonial yang  dibahasnya maupun dari segi bangunan  literer dari novel itu sendiri. Dari segi yang kemudian ini  MH menganggap  bahwa bangunan kehidupan yang digambarkan oleh sebuah  novel tidak harus  membentuk keselutuhan yang utuh, lengkap dan penuh dalam dirinya sendiri,  melainkan dalam batas tertentu dapat dimasuki oleh gambaran kehidupan dan  cerita-cerita yang lain yang menyimpang darinya.

Menyambung  masalah sifat intervensionis, novel MH  ini  menghadirkan tiga pencerita yang menjalankan peran dan tindak saling mengintervensi. Pergantian pencerita ditunjukkan dengan pemotongan narasi oleh pencerita yang  satu terhadap yang lain bahkan dalam halaman yang sama. Ketidaksetujuan pada pandangan dan narasi  dari  satu pencerita  dapat menjadi alasan bagi pencerita lain untuk melakukan intervensi. Interaksi antara pencerita dalam saling mengintervensi menjadi sangat menonjol  karena ketiganya disibukkan oleh  pandangan mereka atas kolonialisme di Jawa (Hindia Belanda pada umumnya).

 

Rumusan Masalah :

  • Apakah identifikasi  struktur naratif novel MH ?
  • Apakah  identifikasi pandangan MH mengenai kolonialisme ?
  • Bagaimana mengungkapkan hubungan struktur naratifnya dengan pandangan  MH tentang kolonialisme ?
  • Bagaimana mencari pengaruh struktur naratifnya  dalam pengungkapan pandangan  MH  tentang kolonialisme ?
  • Bagaimana mencari pengaruh orientalisme terhadap pandangan kolonialisme dalam  MH ?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif. Metode ini yang dipandang  Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata baik  lisan maupun tertulis (Moeloeng, 2003:3)

Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini juga mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antarkonsep yang dikaji secara empiris, dan bersifat deskriptif yaitu data terurai dalam bentuk kata-kata yang merupakan sistem tanda yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif  (Semi, 1999: 25).

Kesimpulan

Hubungan antara pandangan MH mengenai kolonialisme dengan  inovasinya di dalam teknik  struktur dapat ditunjukkan oleh sifat pandangan itu  sendiri dan pemilihan teknik  penyampaiannya. Hal ini berarti bahwa  kekhasan  pandangan dan pengungkapannya yang mengambang ditunjukkan dengan  pemilihan struktur naratifnya, yaitu lewat pemakaian tokoh-tokoh cerita sebagai  naratornya atau disebut character-fokalizer. Pemakaian tiga fokalisator dalam novel MH ini  menghasilkan perbedaan  sudut pandang atas suatu masalah: kolonisasi dan kolonialisme di tanah Jawa.  Penyajian narasi  dilaksanakan berselang-seling tergantung pada semacam dialog  atau perbedaan pandangan antara  3 fokalisator ,artinya ketika seorang tokoh  sedang menyajikan narasi dan fokalisasi, tokoh lain menghentikannya dengan menyatakan ketidaksetujuannya.

Tokoh ini kemudian yang bebicara dan juga berfokalisasi. Begitu tokoh  terakhir selesai, tokoh terdahulu mengambil posisi kembali. Peralihan narasi pun terjadi  berulang-ulang dan ini berarti terjadi peralihan ruang . Novel yang terbagi ke dalam 9 narasi membawa pembaca berpindah-pindah dari pemikiran satu tokoh ke pemikiran tokoh yang lain. Novel MH mengajak pembaca bergulat pada permasalahan kolonisasi atau praktik pemerintahan di Hindia  Belanda, seperti sistem  cultuur stelsel,  kelaparan dan penanganan pemerintah, agama Kristen dan non Kristen, pandangan  Barat atas Timur.

Kemampuan Membaca Pemahaman dan Sikap Bahasa dengan Kemampuan Mengapresiasi

Latar Belakang Penelitian

Pelajaran sastra di sekolah tidak untuk membuat siswa menjadi seorang sastrawan atau seorang ahli sastra, melainkan ingin menanamkan apresiasi sastra. Pelajaran sastra mengarahkan agar siswa menjadi orang yang menggemari karya sastra, mau membaca sendiri karya sastra sehingga dapat menyerap nilai-nilai terutama nilai moral yang terkandung dalam karya sastra. Tujuan pengajaran sastra seperti di atas belum tercapai seperti yang diharapkan.

 

Penilaian Otentik Keterampilan Membaca

Penilaian Otentik Keterampilan Membaca

 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut ialah guru, murid, dan lingkungan. Faktor dari guru sebagai penyebab rendahnya kemampuan apresiasi sastra dapat dimungkinkan karena kurangnya pemahaman guru terhadap sastra, kurang optimalnya proses belajar mengajar, dan kurangnya penugasan pada anak untuk membaca karya sastra.

Faktor  siswa merupakan faktor terpenting dalam proses pembelajaran sastra. Siswa merupakan subjek pada proses pembelajaran sastra.  Faktor yang diduga sebagai penyebab rendahnya apresiasi sastra siswa adalah rendahnya kemampuan membaca. Rendahnya kemampuan membaca disebabkan karena kurangnya kebiasaan membaca. Dengan demikian, kemampuan membaca terutama membaca pemahaman diduga mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kemampuan apresiasi sastra siswa. Kemampuan apresiasi sastra selain diperoleh melalui kegiatan membaca pemahaman, juga didasari oleh sikap positif terhadap bahasa yang dimiliki siswa. Sayangnya tidak semua siswa memiliki sikap bahasa yang positif.

Berdasarkan pengamatan dan penggunaan bahasa siswa sehari-hari ditemukan kenyataan pemakaian bahasa Indonesia siswa yang campur aduk dengan bahasa Jawa.  Hal tersebut diduga berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami karya sastra Indonesia. Pembelajaran sastra Indonesia di sekolah-sekolah di Indonesia sering dikritik  sebagai pembelajaran yang belum berjalan seperti yang diharapkan. Kritikan tersebut berdasarkan adanya kenyataan bahwa tingkat apresiasi sastra para siswa rendah.

 

Rumusan Masalah

  • Adakah hubungan antara kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek?
  • Adakah  hubungan antara sikap bahasa dan kemampuan mengapresiasi cerita  pendek?
  • Adakah hubungan kemampuan membaca pemahaman dan sikap bahasa secara bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek?

 

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Se-Gugus Yudistira, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, bulan  Januari  sampai dengan Juni 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif korelasional. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri  Se-Gugus Yudistira, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

Sampel berjumlah 120 orang yang diambil dengan cara  simple  random sampling. Instrumen untuk mengumpulkan data adalah tes kemampuan mengapresiasi cerita pendek, tes kemampuan membaca pemahaman, dan kuesioner sikap bahasa.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik statistik regresi  dan  korelasi (sederhana, ganda).

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

  • Ada hubungan positif antara kemampuan membaca pemahaman  dan  kemampuan   mengapresiasi cerita pendek   (r y.1 = 0,87 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N= 120 di mana r t = 0,18);   15
  • Ada hubungan positif antara sikap bahasa dan kemampuan  mengapresiasi cerita pendek   (r y.2 = 0,78 pada taraf nyata α = 0,05 dengan N= 120 di mana r t = 0,18); dan
  • Ada hubungan positif antara kemampuan membaca pemahaman  dan sikap bahasa secara bersama-sama dengan kemampuan  mengapresiasi ceita pendek (R   y.12 =0,86 pada taraf nyata α = 0,05 dengan   N= 120 di mana  r  t  = 0,18).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama kemampuan membaca pemahaman dan sikap bahasa memberikan sumbangan yang  berarti kepada kemampuan mengapresiasi cerita pendek. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut dapat menjadi prediktor yang baik bagi kemampuan mengapresiasi cerita pendek.

Dilihat dari kuatnya hubungan tiap variabel prediktor (bebas) dengan variabel respons (terikat), hubungan antara kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan  mengapresiasi cerita pendek lebih kuat dibandingkan dengan hubungan antara sikap bahasa dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek.

Ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca pemahaman dapat menjadi prediktor yang lebih baik daripada sikap bahasa. Kenyataan ini membawa konsekuensi dalam pengajaran kemampuan  mengapresiasi cerita pendek, guru perlu lebih memprioritaskan aspek kemapuan membaca pemahaman dalam mengembangkan kemampuan mengapresiasi cerita pendek daripada aspek sikap bahasa.

Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Satuan Kerja  Perangkat Daerah Kabupaten  Karanganyar

Latar Belakang Penelitian

Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim Tim Anggaran eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja). Rancangan unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK).

RASK ini menggambarkan kerangka logis hubungan antara kebijakan anggaran (arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD) dengan operasional anggaran (program dan kegiatan anggaran) di setiap unit pelaksana anggaran daerah sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. RASK memuat juga standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrument pokok dalam anggaran kinerja. RASK merupakan dokumen pengganti dokumen daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek yang selama ini digunakan dalam  17 penyusunan rancangan APBD dengan sistem lama (Sardjito & Muthaher, 2007).

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Pada sektor publik pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Mahsun, 2006).

 

Rumusan Masalah

  • Apakah budaya organisasi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah ?
  • Apakah komitmen organisasi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah ?

 

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan populasi sebanyak 141 dan menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Metode sampel dengan metode random sampling.

Metode Penelitian dalam hal pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah :

  • Teknik uji instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas;
  • Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas;
  • Pengujian hipotesis dengan regresi.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

  • Terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah
  • Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah dimoderasi oleh budaya organisasi,
  • Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah tidak dimoderasi oleh komitmen organisasi.

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Kualitas Laba

Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Kualitas Laba Sebelum, Selama, Dan Setelah Krisis Moneter

Latar Belakang Masalah 

Perusahaan publik yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat, harus mempublikasikan laporan keuangan sebagai sumber informasi penting bagi pemegang saham khususnya dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) pada umumnya. Salah satu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting Consepts (SFAC) Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif (FASB, 1980).

Menurut PSAK Nomor 1 informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumberdaya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI, 2004). Bagi pemilik saham atau investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis (wealth) yang akan diterima, melalui pembagian dividen. Laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa depan.

Rumusan Masalah

  • Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan, profitabilitas, dan leverage terhadap kualitas laba sebelum krisis moneter?
  • Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan, profitabilitas, dan leverage terhadap kualitas laba selama krisis moneter?
  • Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan, profitabilitas, dan leverage terhadap kualitas laba setelah krisis moneter?
  • Apakah ada perbedaan kualitas laba antara periode sebelum krisis moneter, periode selama krisis moneter, dan periode setelah krisis krisis moneter?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan :

  • Analisis dekstriptif,
  • Pengujian Asumsi Klasik dan
  • Pengujian Hipotesis,

Berdasarkan hasil analisis varian yang disajikan dalam tabel 18 tampak bahwa rata-rata ERC pada periode sebelum, selama dan setelah krisis masing-masing adalah 0,02676; 0,00026 dan 0,01489.

Perbedaan nilai rata-rata ERC tersebut memiliki nilai statistik  F=6,143 dengan p=0,002. Pada tingkat signifikansi α=0,05 maka nilai statistik F tersebut signifikan.  Kesimpulan dari hasil analisis varian ini adalah, rata-rata ERC pada periode sebelum, selama dan setelah krisis berbeda secara signifikan. Berdasarkan nilai rata-rata ERC-nya, maka dapat disimpulkan pula bahwa ERC tertinggi terjadi pada periode setelah krisis.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ERC baik pada periode sebelum, selama maupun setelah krisis. Hasil penelitian ini mendukung temuan Chaney dan Jeter (1992), Siregar dan Utama (2005), Naimah dan Utama (2006), Setiawan,   et al. (2006). Informasi yang tersedia sepanjang tahun pada perusahaan besar memungkinkan pelaku pasar untuk menginterpretasikan informasi yang terdapat pada laporan keungan dengan lebih sempurna, sehingga dapat menurunkan ketidakpastian. Semakin banyak ketersediaan sumber informasi pada perusahaan-perusahaan besar, akan meningkatkan ERC dalam jangka panjang.

 

Beberapa judul tesis yang relevan dengan pertumbuhan laba diantara nya adalah sebagai berikut:

  • Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laba perusahaan asuransi kerugian nasional
  • Analisis hubungan antra komite audit dan komisaris independent dengan praktek manajemen laba_ studi empiris perusahaan di BEJ
  • Asosiasi laba tahunan perusahaan emiten dengan harga saham di Bursa Efek Jakarta ditinjau dari ukuran dan perusaahan debt-equity ratio perusahaan
  • Dampak informasi hasil pengembalian atas investasi (ROI) dan laba bersih per saham (EPS) perusahaan terhadap volume perdagangan saham
  • Faktor-faktor yang mempengaruhi kaitan antara pengumuman laba dan perkembangan harga saham perusahaan go public di Bursa Efek Jakarta
  • Hubungan informasi laba akuntansi dan komponen arus kas terhadap tingkat imbal jasil saham ; studi empiris pada kelompok perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia
  • Manajemen laba dan status keterlambatan perusahaan publik dalam menyampaikan laporan keuangan_ studi empiris perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta
  • Pembuatan model akumulasi laba perusahaan jasa kiriman ekspress
  • Pengaruh efektivitas dewan komisaris, dan komite audit, struktur kepemilikan perusahaan, dan kualitas audit terhadap perataan laba
  • Pengaruh insentif pajak di negara Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Cina terhadap laba bersih perusahaan pada PT. Century Textile Industry Tbk
  • Pengaruh metode kas akrual terhadap laba–rugi, dividen, nilai perusahaan dan zakat_ Studi kasus BMT Mulia Bersama
  • Pengaruh Pemberitaan Laba terhadap Harga Saham dan Volume Transaksi di Bursa Efek Jakarta ( Studi Empiris pada 94 Perusahaan Tahun 1994 hingga 1996 )
  • Analisis hubungan antara beban pajak tangguhan dengan mamanjemen laba (studi empiris pada perusahaan – perusahaan manufaktur di bursa efek jakarta)  Pengarang –  Dewi Utari
Incoming search terms:
Open chat
1
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by