HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Archive for the Tesis Hukum Category

Pelaksanaan Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung RI

Contoh Tesis HukumImplikasi Pelaksanaan Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 1ndonesia

Tampak Presiden RI Menggunakan Hak Pilihnya

Tampak Presiden RI Menggunakan Hak Pilihnya

Gagasan pemilihan Presiden langsung seperti yang sekarang ini diatur dalam amandemen keempat UUD 1945 ini sebenarnya pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika menghadiri Konggres PDI Perjuangan.Sebelumnya, pemikiran yang sama juga pernah diungkapkan oleh Presiden BJ Habibie saat masih menjabat sebagai Presiden .

Salah satu alasan yang mendasari pemikiran ini adalah, dengan pemilihan langsung, Presiden akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dari rakyat. Presiden tidak lagi hanya ditentukan oleh beberapa ratus orang saja tetapi ditentukan oleh sekian ratus juta rakyat Indonesia. Dengan demikian, partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik akan lebih luas.

Perumusan Masalah

  1. Apa kelebihan dan kelemahan sistem pemilihan Presiden secara langsung dibandingkan dengan sistem pemilihan Presiden secara tidak langsung ?
  2. Bagaimana implikasi penerapan sistem pemilihan Presiden secara langsung dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?

Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan sistem pemilihan Presiden secara langsung dibandingkan dengan sistem pemilihan Presiden secara tidak langsung.
  2. Untuk mengetahui implikasi penerapan sistem pemilihan Presiden secara langsung dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan sebagai berikut :

Hubungan antara pemilihan presiden secara langsung dan kedaulatan rakyat memberikan arahan untuk melihat kelebihan dan kekurangan/kelemahannya dibandingkan dengan sistem pemelihan presiden secara tidak langsung. Pada pemilihan presiden secara langsung terdapat beberapa kelebihan, yaitu antara lain : Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena di dukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung, presiden terpilih tidak perlu terikat oleh konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah memilihnya, sistem ini lebih akuntabel karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada legislatif, checks and balances antar lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang, dan kriteria calon presiden dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Namun demikian disamping terdapat kelebihan dalam sistem pemilihan secara langsung di satu sisi, di sisi lain terdapat beberapa kelemahan, antar lain : teradap hubungan yang baku antara eksekutif dan legislatif, presiden yang tidak akomodatif terhadap suara-suara legislatif dan rakyat akan mengalami tekanan dan kelimbungan, dan konflik institusional sering kali akan menimbulkan kemandegkan dalam pemerintahan.

Adanya perubahan dalam mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, memberikan warna baru dalam perjalanan Ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang. Langkah ini dipandang lebih demokratis dibandingkan masa sebelumnya, karena pemilihan secara tidak langsung seringkali memunculkan distorsi demokrasi yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Di samping itu presiden terpilih akan memperoleh mandat langsung dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Pemilihan presiden secara langsung terkait langsung dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh, pemilihan presiden secara langsung ini juga merupakan wujud nyata asas pertanggung jawaban dan akuntabilitas publik seorang pemimpin. Di samping itu sistem pemilihan langsung ini dapat menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara negara dan rakyat. Negara akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat dan harmoni antara keduanya lebih jauh akan membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintahan yang demokratis.

 

 

Pemilihan Anggota BPD Dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Desa

Contoh Tesis Hukum ~ Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa Dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Desa  Di Kabupaten Blora

Pelantikan Anggota Badan Perwakilan Desa

Pelantikan Anggota Badan Perwakilan Desa

Latar Belakang Tesis :

Keberadaan BPD merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, jika. dihubungkan dengan kehendak untuk menegakkan demokrasi, otonomi dan kedaulatan rakyat desa. BPD merupakan wakil masyarakat desa yang diharapkan menjadi sarana guna melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Pasal 94 Undang‑undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan: “Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa”. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang‑undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. yang menyatakan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari:

  1. Kepala Desa
  2. Lembaga Musyawarah Desa.

Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Blora?
  2. Apakah ada faktor‑faktor penghambat pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) pada beberapa desa di lingkungan Kabupaten Blora?
  3. Bagaimanakah implikasi pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Blora?

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan anggota BPD serta implikasi pemilihan anggota BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Blora. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Suasana Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa

Suasana Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan sebagai berikut :

  1. Secara yuridis pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Blora telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa. Menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa di setiap desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai perwujudan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Adapun tujuan pembentukan BPD adalah sebagai wahana perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dalam rangka memperkokoh penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara rinci Peraturan Daerah tersebut telah mengatur tentang pembentukan dan pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Blora.
  2. Secara umum pelaksanaan pemilihan anggota BPD dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar. Hanya saja terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan dan itu semua telah dapat diatasi oleh panitia pelaksana di masing-masing desa sebagai panitia penyelenggara pemilihan anggota BPD. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu : faktor tingkat pendidikan, faktor kesadaran dalam berdemokrasi dan faktor lain, seperti masalah dana penyelenggaraan.
  3. Implikasi pemilihan anggota BPD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Blora secara garis besar ada 2 hal, yaitu : Pertama, berkaitan dengan kontrol atau pengawasan terhadap dinamika pembangunan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa. Kedua, pembentukan  dan pemilihan anggota BPD secara prinsip menjadi wahana bagi pendidikan politik yang paling konkret terhadap masyarakat desa, sehingga proses pendidikan dan penyadaran tentang pengertian dan makna demokrasi bagi masyarakat desa dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat desa.

 

 

Contoh Tesis – Implementasi Pengawasan Terhadap Eksportir

Contoh Tesis HukumImplementasi Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Eksportir Perusahaan Cold Storage  Di Kota Tarakan

 

Salah Satu bentuk Kegiatan Ekspor

Salah Satu bentuk Kegiatan Ekspor

 

Latar Belakang Tesis :

Berkaitan dengan prinsip negara kesejahteraan (welfare staat) di dalam konstitusi Indonesia, menuntut campur tangan yang lebih luas oleh negara dalam kehidupan masyarakat. Campur tangan negara disini adalah Pemerintah yang merupakan perwujudan fungsi-fungsi Daerah, baik fungsi reguler maupun fungsi pembangunan, yang tidak hanya dilakukan pada aspek kehidupan masyarakat yang bersifat publik tetapi juga terhadap aspek kehidupan masyarakat yang bersifat perdata.

Campur tangan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat ditujukan pada terwujudnya kesejahteraan bagi setiap anggota masyarakat, pemerintah menggunakan hukum sebagai alat untuk menciptakan perubahan melalui pengaturan tingkah laku warga masyarakat menuju sasaran yang dikehendaki.

Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap eksportir pada perusahaan cold storage serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan eksportir perusahaan cold storage tersebut ?
  2. Bagaimana implementasi pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perkembangan penerapan asas kebebasan berkontrak perusahaan cold storage dalam penyusunan perjanjian dengan buyer ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas rumusan permasalahan yaitu:

  1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan eksportir cold storage serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan perusahaan eksportir cold storage tersebut.
  2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perkembangan penerapan asas kebebasan berkontrak perusahaan eksportir cold storage dalam penyusunan perjanjian dengan buyer.

Kesimpulan

  1. Pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap eksportir perusahaan Cold Storage, dilakukan dalam bentuk pengujian secara laboratoris yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan di Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan LPPMHP Kota Tarakan, yaitu dengan menerbitkan Health Certificate. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kota Tarakan seharusnya merupakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah, namun yang terjadi di Kota Tarakan tidaklah demikian. Sehingga kinerja dari LPPMHP Kota Tarakan tidak dapat optimal dan dapat merugikan perusahaan eksportir cold storage. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan eksportir perusahaan cold storage antara lain: pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang tersedia.
  2. Implementasi pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perkembangan penerapan asas kebebasan berkontrak perusahaan cold storage dalam penyusunan perjanjian dengan buyer, ditandai dengan terbitnya Health Certificate sebagai salah satu syarat terjadinya kesepakatan perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan. Perjanjian lisan antara perusahaan eksportir cold storage dengan importir telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata, namun pengaturan dan pengawasan bentuk-bentuk perjanjian dalam ekspor-impor udang beku belum diatur oleh pemerintah kota, sehingga belum ada perlindungan hukum bagi eksportir udang beku.

 

Fungsi Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD 45

Contoh Tesis Hukum ~ Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Tampak Gedung Mahkamah Konstitusi

Tampak Gedung Mahkamah Konstitusi

Latar Belakang Tesis :

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu: “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk menguji secara materiil undang-undang terhadap Undang Undang Dasar dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya kesewenang-wenangan penguasa dalam membuat dan menerapkan hukum berdasarkan kepentingan sepihak. Lebih jauh keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjamin prinsip konstitusionalitas dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal tegaknya konstitusionalitas dan konstitusionalisme di Indonesia

Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan serta uraian yang melatarbelakangi pengambilan judul di atas, penulis rumuskan permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah implementasi kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam dalam mengawal UUD 1945 menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
  2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi?
Suasana Sidang Mahkamah Konstitusi

Suasana Sidang Mahkamah Konstitusi

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam bentuk tesis ini antara lain: untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945, untuk mendeskripsikan implementasi fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal UUD 1945, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi.

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang terbentuk berdasarkan perubahan UUD 1945 memiliki tugas berat untuk mengawal konstitusi agar terjamin konstitusionalitasnya. Dari pemaparan di atas, penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Mahkamah Konstitusi dalam mengawal UUD 1945 telah menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi yang terlihat dengan telah dilaksanakannya mekanisme pemeriksaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan kepadanya. Putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang logis dan progressif sehingga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi patut dijadikan rujukan pendapat dalam khasanah ilmu hukum. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sekaligus menjawab pertanyaan atas kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi adalah sebagai berikut:
  • Faktor pendukungnya antara lain semangat sumber daya manusia di Mahkamah Konstitusi yang masih segar dan penuh motivasi, sumber daya yang banyak diisi oleh orang yang tidak diragukan lagi integritasnya dalam kancah keilmuan nasional, serta para asisten hakim yang banyak diangkat dari para intelektual muda yang mempunyai kapasitas keilmuan yang mumpuni serta semangat kerja yang tinggi menjadikan Mahkamah Konstitusi dapat mewujudkan fungsinya sebagai pengawal UUD 1945.
  • Faktor penghambatnya terlihat dari adanya komposisi hakim konstitusi yang kebanyakan diisi para akademisi, kesibukan pembenahan dan penataan administrasi sebagai lembaga yang baru, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dibatasi hanya untuk melakukan uji terhadap Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999 serta kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi hanya bersifat pasif patut dicatat sebagai beberapa hal yang menjadi kendala Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsinya.

 

 

Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan

Contoh Tesis Hukum~Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan:Studi Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Energi Alternatif Di pantai Barong Gunung Kidul

Pemandangan Pantai Barong Gunung Kidul

Pemandangan Pantai Barong Gunung Kidul

Latar Belakang Tesis :

sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, serta merata pendapatan per kapita masyarakatnya, belum tentu bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan. Justru kemungkinan yang terjadi, negara dan masyarakat tersebut menghadapi persoalan yang krusial. Hal ini karena pembangunan yang telah menghasilkan produktivitas yang tinggi dan pendapatan per kapita masyarakat yang  merata tersebut tidak mempedulikan berbagai dampak yang muncul terhadap lingkungan. Akibatnya, lingkungan menjadi rusak. Sumber daya-sumber daya alam semakin terkuras habis, sementara kemampuan dan kecepatan alam untuk melakukan pemulihan (recovery) lebih lambah bila dibandingkan dengan kecepatan perusakan sumber daya-sumber daya alam tersebuet.

Demikian juga munculnya banyak industri yang menghasilkan dampak berupa limbah-limbah kimia, gas beracun, dan sebagainya, telan menimbulkan pencemaran yagn mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Padahal, sumber daya-sumber daya alam dan manusia meurpakan faktor-faktor penting dalam mencapai kemajuan. Oleh karena itu, sering terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil itu ternyata tidka mempunyai daya kelestarian yang berkelanjutan (sustainable).

 Perumusan Masalah 

Praktek-praktek pembangunan  selama kurun waktu  tiga dasa warsa lebih, dewasa ini, justru menunjukkan terjadinya gap antara das sollen dan das sein pembnagunan. Dari sinilah muncul permasalahan di seputar pembangunan.

  1. Bagiamanakah sebenarnya implementasi dari konsep pembangunan yang selama ini ada?  Mengapa muncul gap?  Dan, apakah penyebab dari muncul gap tersebut?
  2. Apabila dikaitkan dengan masyarakat, bagaimanakah respon masyarakat terhadap pembangunan itu? Bagaimana implikasi dari respon tersebut?
  3. Apabila pembangunan ternyata menimbulkan berbagia rupa persoalan, adakah solusi terbaik yang memberi  harapan bagi mayoritas rakyat yang selama ini selalu hanya menjadi faktor legitimasi bagi hadirnya pembangunan
Wisata Air Terjun Srigethuk Di GUnung Kidul

Wisata Air Terjun Srigethuk Di GUnung Kidul

 

Tujuan Penelitian 

  1. Mengetahui respon masyarakat terhadap pembangunan, khususnya rencana pembangunan kawasan taman wisata energi alternatif di Pantai Baron, Gunung Kidul.
  2. Mengidentifikasi berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang terhadap rencana pembangunan kawasan taman wisasta energi alternatif di Pantai Baron, Gunung Kidul.
  3. Memberi input kepada pemerintah agar menentukan langkha-langkah  yang perlu diambil guna melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, serta membangun partisipasi kolektif dalam setiap proses-proses pembangunan yang dilaksanakan sehingga tujuan mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan bisa direalisasikan dengan baik.

Kesimpulan 

  1. Praktek-praktek pembangunan selama kurun waktu tiga dasar warsa lebih, dewasa ini, cenderung memperlihatkan ciri-ciri persersif yang apabila tidak segera diantisipasi, masa depan umat manusia akan terancam. Ciri-ciri tersebut, antara lain, adanya pemborosan dalam melakukan eksploitasi dan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang tersedia; adanya pengambialihan sumber daya-sumber daya yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin; adanya pengembangan proyek-proyek pembangunan, baik di bidang pertanian maupun industri yang senantiasa menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan hidup; bertambahnya beban dan resiko pembangunan yang harus dipikul  kelompok-kelompok masyarakat miskin.
  2. Faktor utama penyebab terjadinya fenomena-fenomena di atas adalah adanya ketertutupan dan kerahasiaan di sekitar pengambilan keputusan pembangunan, hilangnya akses dan kontrol masyarakat terhadap pembangunan, serta terabaikannya hak-hak dan kepentingan masyarakat miskin atas nama pembangunan.
  3. Munculnya berbagai keprihatinan yang merupakan reaksi dari proses-proses pembangunan dan dampak yang ditimbulkannya telah melahirkan sebuah gagasan baru tentang pembangunan. Gagasan baru tersebut kemudian dikenal dengan istilah “Pembangunan Yang Berkelanjutan” (Suistainable Development). Konsep ini, yang paling penting untuk dipahami, menempatkan manusia dan masyarakat sebagai subyek pembangunan, sebagai prioritas utama dalam setiap proses pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Ke dalam konsep baru inilah semua kegiatan pembangunan dituntut untuk meletakkan visi dan misinya bagi kemajuan umat manusia tanpa harus mendegradasi lingkungan hidup, termasuk pembangunan di bidang energi, khususnya energi alternatif.
  4. Persoalan energi telah menjadi persoalan dunia. Eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber-sumber energi yang diikuti oleh pola konsmsi yang berlebihan mengakibatkan cadangan sumber-sumber energi di alam semakin habis. Akibatnya, dunia saat ini mengalami krisis energi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dikembangkan strategi bargu yang menyangkut pembangunan di bidang energi. Prinsip yang harus ditekankan dalam pembangunan di bidang energi adalah efisiensi, optimalisasi, dan diversifikasi energi. Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan energi alternatif, karena potensi kekayaan alamnya yang melimpah. Faktor pendukung lainnya bagi Indonesia, selain potensi alamnya yang berlimpah, energi alternatif juga sangat ramah terhadap lingkungan apabila dibandingkan dengan energi fosil yang  selama ini banyak digunakan. Peluang inilah yang harus segera ditindaklanjuti sebelum Indonesia benar-benar kehabisan energi. Pada konteks inilah, Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada merencanakan sebuah pembangunan di bidang energi alternatif di Pantai Baron, Gunung Kidul.
  5. Agar prsoes pembangunan, khususnya pembangunan di bidang energi alternatif, bisa berjalan dengan baik maka masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi sampai dengan pemanfaatan hasil. Keterlibatan sejak awal masyarakat dalam pembangunan, di samping akan mendorong tumbuhnya respon positif, juga akan melahirkan kesadaran mereka untuk merasa memiliki pembangunan tersebut. Peran pemerintah, dalam hal ini, sangat penting mengingat pemerintah memegang fungsi sebagai policy maker. Kebijaksaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah harus mencerminkan aspirasi masyarakat yang ada, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konsep “Pembangunan Yang berkelanjutan” dan “Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan”.

 

 

1
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?
Powered by