HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:57752F11

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Perdata

contoh tesis pendidikan

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Perdata

Model gugatan perdata ada dua macam, yaitu gugatan yang dilakukan melalui peradilan disebut litigasi, dan gugatan yang dilakukan di luar pengadilan alternatif penyelesaian sengketa. Gugatan perdata atas hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Kedua, sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Model-model gugatan yang mengatasnamakan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum ini beragam, dan dikenal dengan sebutan gugatan-gugatan class action, actio popularis, citizen lawsuit. dan NGO’s standing.

Hukum acara perdata yang berlaku saat ini – HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Rbg (Rechtsreglement Buitengeweten) – maupun dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata tahun 2008 serta Naskah Akademis tentang Rancangan Hukum Acara Perdata tahun 2011 juga belum mengatur maupun membahas mengenai mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit) tersebut.

Kami menyajikan banyak judul tentang Tesis Hukum Perdata. Banyaknya pilihan yang ada dalam daftar kami, memungkinkan Anda untuk menemukan judul yang sesuai atau bahkan mendekati dengan tema yang Anda miliki. Dalam Contoh Tesis Hukum Perdata kami di bawah ini, menyajikan berbagai bentuk kasus seperti hukum tentang ketenagakerjaan, hukum hak waris, hukum niaga atau bisnis, perlindungan ham dan lain sebagainya. Anda tidak akan menyandang status plagiat bila menggunakan referensi hanya sebagai gambaran.

Judul Contoh Tesis Hukum Perdata KODE O-09

  • ANALISIS KLAUSULA BAKU PT PLN (PERSERO) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN.
  • ARBITRASE SEBAGAI SUATU PILIHAN FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-CONTRACT SUATU TINJAUAN DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA.
  • FUNGSI PERANGKAT HUKUM PERDATA DALAM ERA GLOBALISASI DAN KAITANNYA DENGAN KETAHANAN NASIONAL.
  • GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT TINJAUAN DARI HUKUM PERDATA.
  • HAK SUBROGRASI DAN PELAKSANAANNYA DALAM ASURANSI KAPAL LAUT ; SUATU TINJAUAN KASUS GUGATAN PERDATA ANTARA PT ASURANSI AEGIS INDONESIA MELAWAN IRWAN HARUNSYAH.
  • IMPLIKASI PERSERIKATAN PERDATA TERHADAP INTEGRITAS PROFESI JABATAN NOTARIS.
  • KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA (KUH PERDATA).
  • KEBERADAAN HIBAH TERHADAP BAGIAN MUTLAK AHLI WARIS SUATU KAJIAN TERHADAP KETENTUAN WARIS PERDATA BARAT.
  • KEDUDUKAN FUNGSIONAL AKTA NOTARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS (PERTANGGUNGJAWABANNYA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA.
  • KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA.
  • KEDUDUKAN PERKUMPULAN MARGA SEBAGAI BADAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1653 KUH PERDATA (ANALISIS TERHADAP PERKUMPULAN MARGA HUANG DI JAKARTA).
  • KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA.
  • KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA STATUS KEPEMILIKAN TANAH ANALISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 399 PK-PDT-2009.
  • LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) PARA AHLI WARIS LEGITIMARIS DALAM HUKUM WARIS PERDATA.
  • MALPRAKTEK MEDIK DALAM HUKUM PERDATA .
  • PEMADANAN ISTILAH HUKUM PERDATA BELANDA KE INDONESIA DALAM BAHASA INDONESIA.
  • PENGARUH PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) TERHADAP PEMBARUAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA .
  • PENGARUH PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) TERHADAP PEMBARUAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA.
  • PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA PADA TINGKAT UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI MELALUI PERDAMAIAN = CIVIL DISPUTE RESOLUTION REMEDIES IN THE APPEAL, APPEALS AND JUDICIAL REVIEW THROUGH PEACE.
  • PERANAN KURATOR DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY (KEPAILITAN LINTAS NEGARA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.
  • PERANAN ULAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM DENGAN PENDEKATAN KETAHANAN NASIONAL.
  • PEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SERTA ASPEKNYA TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI DALAM PERKAWINAN KEDUA.
  • STATUS HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR 69-PDT.G-2010-PN.
  • TANGGUNG JAWAB PERDATA DIREKSI, KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PT. BANK BCA DAN PT. BANK DANAMON DALAM STUDI KASUS SEBAGAI BANK TAKE OVER (BTO) SEHUBUNGAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN BANK MELUNASI BLBI.
  • TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP TINDAKAN KEPENGURUSANNYA YANG MERUGIKAN PERSEROAN ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 305-PDT.G-PN.JAK.
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK DAN KEDUDUKAN JANDA DAN ANAK PEREMPUAN DIBIDANG KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
  • VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA DIREKTORAT PERDATA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
  • EVALUASI ASPEK PERDATA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI KASUS/ PT NEWMONT MINAHASA RAYA, MANADO, PROVINSI SULAWESI UTARA)
  • REKAYASA ULANG PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
  • TINJAUAN YURIDIS BISNIS-KE-BISNIS (B2B) PASAR PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.
  • TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN (KREDIT) PERBANKAN KEPADA NASABAH PERORANGAN BERUPA KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES), SEBAGAI BAGIAN DARI KREDIT BISNIS MIKRO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) – 1.
  • ASPEK HUKUM AUDIT LINGKUNGAN BAGI PELAKU BISNIS DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI ERA PERDAGANGAN BEBAS.
  • ASPEK HUKUM BISNIS PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL (ORI).
  • ASPEK HUKUM MONOPOLI DALAM PERSAINGAN BISNIS DI INDONESIA.
  • ASPEK-ASPEK HUKUM KEAGENAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TRANSAKSI DI DALAM DUNIA BISNIS DI INDONESIA.
  • HARMONISASI DAN REFORMASI HUKUM BISNIS DI INDONESIA DALAM KERANGKA KESEPAKATAN WTO PADA SEKTOR PERTANIAN.
  • KEMITRAAN DALAM BISNIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN BISNIS DENGAN PRINSIP MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH.
  • PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERKAIT PELAKSANAAN PASAL 50 DAN PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM BISNIS.
  • RAHASIA DAGANG ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DI INDONESI DAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI ASET BISNIS.
  • MALPRAKTIK MEDIS RUMAH SAKIT, IMPLIKASI PADA TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN ORIENTASI BISNIS RUMAH SAKIT

 

  • PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELESAIAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA/2003
  • UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET/2004
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR/2003
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROV. RIAU/2005
  • ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI/2004
  • PERAN DAN TANGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI
  • PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
  • PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISCS (CD)
  • PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
  • PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA
  • STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURABAYA
  • PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU
  • UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN
  • KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAPD HARTA PENINGGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASSAR , 03
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1996
  • TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DI BUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK
  • PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
  • PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT, 06
  • TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
  • EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
  • TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN /KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBYEKNYA
  • PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA, 03
  • PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 03
  • PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI, 06
  • HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT (SUATU STUDI TENTANG OPERASIONALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT MUSLIM TANGERANG, 07
  • PELAKSANAAN PENANDATANGANAN AKTA OLEH PENERIMA KUASA DALAM AKTA SKMHT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS, 07
  • TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG TIMBUL KARENA ADANYA PEMBAGIAN WARISAN, 04
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG, 05
  • PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMANNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI, 06
  • JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG, 07
  • PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES EMISI SAHAM, 06
  • WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA MAGELANG, 06
  • PERANAN BADAN AMIL SEBAGAI PENGELOLA DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 38 TAHUN 1999, 05
  • PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA), 04
  • JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGGALIAN HAK GUNA BANGUNAN OBYEK HAK TANGGUNGAN, 07
  • PEMBENTUKAN BALAI LELANG SEBAGAI UPAYA PEDAYAGUNAAN LELANG DI INDONESIA, 07
  • PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK BAKATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
  • PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT BANK PADA KANTOR PUSAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, 08
  • PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA, 07
  • PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG, 07
  • PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SALATIGA, 07
  • PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE CABANG SEMARANG, 06
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK, 04
  • EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI, 07
  • TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG), 07
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SEMARANG, 07
  • PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU DI KABUPATEN JEPARA, 07
  • PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS MALAPRAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 126/PDT.G/2003/PN.CBN), 08
  • KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA
  • PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN ASAL HAK BARAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, 05
  • PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DASAR HIBAH WASIAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KOTA PURWOKERTO, 07
  • PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, 05
  • PELAKSANAAN PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DI DENPASAR
  • PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK NIAGA TBK CABANG BANDUNG, 07
  • KAJIAN HUKUM TENTANG POLIGAMI DAN PERMOHONAN POLIGAMI YANG DITOLAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG, 07
  • PELAKSANAAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
  • PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN, 07
  • KAJIAN TERHADAP KITAB DUU,U AL-MISBAAH FI BAYAANI AHKAM AL-NIKAAH KARANGAN K.H.M.HASYIM ‘ASY’ARI, 09
  • STUDI METODE IJTIHAD DALAM FATWA-FATWA DSN TENTANG PEMBIAYAN PERBANKAN SYARIA’AH TAHUN 2000-2005. 10
  • PERANAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KABUPATEN PATI , 04
  • KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS : DI KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTAMADYA DENPASAR DAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) , 02
  • TUTURAN DIREKTIF DALAM AL-QURAN (KAJIAN PRAGMATIK TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM) , 09
  • HAK GUGAT WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN PASAL 1365 KUH PERDATA , 98
  • TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG , 04

Beli-Sekarang

Incoming search terms:

Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

7 Comments
  1. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BOGOR – 02

  2. HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT (SUATU STUDI TENTANG OPERASIONALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT MUSLIM TANGERANG, 07

  3. terima kasih atas informasinya berguna bagi saya dalam pembuatan skripsi

  4. JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGGALIAN HAK GUNA BANGUNAN OBYEK HAK TANGGUNGAN, 07

  5. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DIKELUARKAN SESELAN KEC. DENPASAR DAN PN DENPASAR) 02 –

  6. cara membuat metode penelitian bagaimana?

Leave a Reply

Email
Print