HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp), 0857.0.1111.632(IM3), email:IDTesis@gmail.com BBM:2B7D0DB6

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Perdata

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Perdata

Kami menyajikan banyak judul tentang Tesis Hukum Perdata. Banyaknya pilihan yang ada dalam daftar kami, memungkinkan Anda untuk menemukan judul yang sesuai atau bahkan mendekati dengan tema yang Anda miliki. Dalam Contoh Tesis Hukum Perdata kami di bawah ini, menyajikan berbagai bentuk kasus seperti hukum tentang ketenagakerjaan, hukum hak waris, hukum niaga atau bisnis, perlindungan ham dan lain sebagainya. Anda tidak akan menyandang status plagiat bila menggunakan referensi hanya sebagai gambaran.

KODE E-1

  • PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PBB DALAM SISTEM OTODA DI KABUPATEN (SUATU TINJAUAN YURIDIS) 02
  • PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN DI KAB. PURBALINGGA  03
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BOGOR  02
  • EKSISITENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KAB. BANYUMAS   03
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL VCD BAJAKAN DI YK (DITINJAU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA)  03
  • KEDUDUKAN HUKUM USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA SEHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN SWASTA DI BIDANG MEDIK (STUDI PADA USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA DI PROP. BALI)  02
  • PERANAN RETRIBUSI DASAR TERHADAP PAD DI KAB. SLEMAN 01
  • PEMBAGIAN HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT  04
  • PRAKTEK UNCOVERED SHORT SALE/NAKED SHRT SAHAM-SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DENGAN WARKAT DI BEJ  02
  • PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT (L/C) DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM (BANK MANDIRI) KOTAMADYA PONTIANAK KALBAR  01
  • TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG  04
  • PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA 04
  • PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA 03
  • KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM  04
  • HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN  04
  • PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU BALI   03
  • KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 6 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 04
  • UPAYA HUKUM PT. BRI KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET  04
  • TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JASA UTAMA SURABAYA   04
  • PEMBAGIAN HAK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT  05
  • SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KALTIM  02
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI  03
  • EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPO) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI BALI   03
  • PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA  04
  • DIVESTASI YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA 02
  • TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA  03
  • PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA  03
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MERK DARI ADUAN DELIK BIASA MENJADI ADUAN DALAM UU MERK DI DIY 03
  • PERANAN UU PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI  03
  • PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA 04
  • MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP PAPUA 03
  • PERLINDUNGAN MERK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH YOGYAKARTA – 03
  • MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA
  • POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI 03
  • PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UU NO. 4 TH 1998 02
  • PENERAPAN KLAUSAULA EKSONERISASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUSAHAAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. BALI 03
  • ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS 04
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR 03
  • DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SEMARANG DILIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN 04
  • PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI MELALUI BRI DI KAB. BANYUMAS 04
  • PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALTIM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUM INVESTASI 04
  • KONSEP BENTUK USAHA TETAP DIER TRANSAKSI ELEKTRONIK 03
  • ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI 04
  • PERLINDUNGAN HUKUM KETIGA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY) 03
  • GUGATAN PELANGGARAN MERK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MERK 05
  • PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN (KPR BTN KHB) 05
  • PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BARU PADA PERUM PEGADAIAN DI KOTA MAKASAR
  • TANGGUNGJAWAB DIREKSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT 04
  • ANALISIS KORELASI MANAJEMEN LIKUIDITAS DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK SYARIAH MANDIRI YK) 05
  • METODE PENAFSIRAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIAMBIL DARI KETIDAKJELASAN SUATU PASAL DALAM PERJANJIAN DI PN YK 04
  • PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONGHOA DI KOTA SINGKAWANG PROP KALBAR 05
  • KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DIKELUARKAN SESELAN KEC. DENPASAR DAN PN DENPASAR) 02
  • PEMBATALAN AKTA MATERIIL DI YK (STUDI KASUS DI PN YK) 05
  • PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBER BARAT 05
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR DI DIY 05
  • PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) 05
  • DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASSAR 05
  • PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA DKRMAN PEMOGAN KEC. DENPASAR SELATAN 05
  • PERANAN NOTARIAT DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) 05
  • KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BNI (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR 06
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN 05
  • UPAYA REHABILITASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN EMAS PT. KELIAN EQUATORIAL MINING DI KAB. KUTAI BARAT 05
  • PELAKSANAAN EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET DALAM KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DIKOTA MAKASAR 05
  • PENERAPAN BAKU MUTU KUALITAS AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR DALAM USAHA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN SUNGAI MUSI DI KOTA PALEMBANG SUMSEL 01
  • KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR) 03
  • AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN 05
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN PRODUK SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA SAMARINGA 04
  • TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN TERHADAP BARANG GADAI DI KOTA MAKASAR – 06
  • TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI SEKALIGUS PEMEGANG SAHAM DALAM PERKARA UTANG PIUTANG PT. SUBAGIO SAWMILL BANJARMASIN 06
  • AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK BERDASARKAN UU PERBANKAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS 06
  • PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISK (CD) 02
  • PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENERBIT MUSIK DI INDONESIA 03
  • PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DIBANDING SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL 02
  • PERJANJIAN YURIDIS PERJANJIAN REKAPITULASI PERBANKAN 99
  • KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANGA NON EKSEKUSI DI KPALN DENPASAR 06
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP RIAU 05
  • KONSEP PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUBUNGAN KERJA OUTSOURCHING 05
  • TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KALENG DARI DAERAH WONOSOBO 05
  • TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DARI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI – 05
  • PENJAMIN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT 05
  • UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK 05
  • STUDI IMPELEMNTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA 05
  • PELAKSANAAN THE FILE  OF CREDIT â€ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK UMUM DI MOJOKERTO 05
  • PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH JATENG DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG
  • PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM BISINIS (STUDI DI PROP KALTIM) 05
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. TATA GRAHA ASRI DENGAN PT. BANK NIAGA TBK 05
  • TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK JATENG CABANG SURAKARTA 05
  • PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOARJO 05
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TEMUAN INVENTOR DI BIDANG KESEHATAN PADA DEPARTEMEN KESEHATAN RI JAKARTA DALAM HAL ADANYA PENGAMBILAN PIHAK LAIN – 05
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KAB. KUTAI 05
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA 05
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YK DENGAN BERLAKUNYA UU NO. 4 TH 1996 05
  • PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO. 20 TH 2003 DI PN JAKBAR 05
  • FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DI KAB. SLEMAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJAR 9 TH 05
  • PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA 05
  • PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUCIA DALAM PERJANJIAN FIDUCIA YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI BRI CABANG WATES) 05
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI PEREKAMAN SUARA DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KASET 05
  • PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA 05
  • PENGAWASAN PERBANKAN DALAM AKTIVITAS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C) STUDI KASUS PENCARIAN DANA L/C EFEKTIVITAS PADA PT. BNI TBK 05
  • UPAYA DAN KENDALA UNTUK MENARIK KEMBALI KENDARAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI KALTIM DI SAMARINDA – 05

Untuk memesan judul-judul di atas atau mencari judul-judul yang lain silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak 0852.2588.7747 (AS) atau 0857.0.1111.632 (IM3) 

 

KODE O-09

  • PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELESAIAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA/2003
  • UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET/2004
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR/2003
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROV. RIAU/2005
  • ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI/2004
  • PERAN DAN TANGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI
  • PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
  • PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISCS (CD)
  • PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
  • PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA
  • STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURABAYA
  • PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU
  • UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN
  • KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAPD HARTA PENINGGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASSAR , 03
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1996
  • TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DI BUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK
  • PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
  • PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT, 06
  • TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
  • EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
  • TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN /KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBYEKNYA
  • PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA, 03
  • PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 03
  • PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI, 06
  • HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT (SUATU STUDI TENTANG OPERASIONALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT MUSLIM TANGERANG, 07
  • PELAKSANAAN PENANDATANGANAN AKTA OLEH PENERIMA KUASA DALAM AKTA SKMHT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS, 07
  • TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG TIMBUL KARENA ADANYA PEMBAGIAN WARISAN, 04
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG, 05
  • PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMANNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI, 06
  • JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG, 07
  • PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES EMISI SAHAM, 06
  • WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA MAGELANG, 06
  • PERANAN BADAN AMIL SEBAGAI PENGELOLA DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 38 TAHUN 1999, 05
  • PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA), 04
  • JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGGALIAN HAK GUNA BANGUNAN OBYEK HAK TANGGUNGAN, 07
  • PEMBENTUKAN BALAI LELANG SEBAGAI UPAYA PEDAYAGUNAAN LELANG DI INDONESIA, 07
  • PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK BAKATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
  • PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT BANK PADA KANTOR PUSAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, 08
  • PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA, 07
  • PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG, 07
  • PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SALATIGA, 07
  • PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE CABANG SEMARANG, 06
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK, 04
  • EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI, 07
  • TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG), 07
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SEMARANG, 07
  • PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU DI KABUPATEN JEPARA, 07
  • PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS MALAPRAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 126/PDT.G/2003/PN.CBN), 08
  • KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA
  • PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN ASAL HAK BARAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, 05
  • PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DASAR HIBAH WASIAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KOTA PURWOKERTO, 07
  • PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, 05
  • PELAKSANAAN PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DI DENPASAR
  • PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK NIAGA TBK CABANG BANDUNG, 07
  • KAJIAN HUKUM TENTANG POLIGAMI DAN PERMOHONAN POLIGAMI YANG DITOLAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG, 07
  • PELAKSANAAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
  • PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN, 07
  • KAJIAN TERHADAP KITAB DUU,U AL-MISBAAH FI BAYAANI AHKAM AL-NIKAAH KARANGAN K.H.M.HASYIM ‘ASY’ARI, 09
  • STUDI METODE IJTIHAD DALAM FATWA-FATWA DSN TENTANG PEMBIAYAN PERBANKAN SYARIA’AH TAHUN 2000-2005. 10
  • PERANAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KABUPATEN PATI , 04
  • KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS : DI KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTAMADYA DENPASAR DAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) , 02
  • TUTURAN DIREKTIF DALAM AL-QURAN (KAJIAN PRAGMATIK TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM) , 09
  • HAK GUGAT WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN PASAL 1365 KUH PERDATA , 98
  • TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG , 04

Untuk memesan judul-judul di atas atau mencari judul-judul yang lain silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak 0852.2588.7747 (AS) atau 0857.0.1111.632 (IM3) 

 

KODE Y-03

  • PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT [L/C] DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM [BANK MANDIRI] KOTA MADYA PONTIANAK KALBAR / 2001
  • PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI / 1998
  • BISNIS E.COMMERCE WWW.SANUR.CO.ID [STUDI PEMBATASAN JAMINAN, SYARAT, DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK] / 2003
  • PENYELENGGARAAN PERTANIAN LAHAN PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI PROPINSI DIY / 2003
  • IJTIHAD MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUM KELUARGA DALAM AL-FAT AWA
  • MASALAH PENCEMARAN AKIBAT USAHA INDUSTRI KECIL [TELAAH KASUS DI BEBERAPA INDUSTRI KECIL] / 1999
  • TUGAS AKHIR : PERAN ORANG KATU [TOI KATU] DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU SULAWESI TENGAH / 1999
  • KARYA TULIS : UPAYA PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA PADA KELOMPOK MISKIN DI KELURAHAN PABUWARAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KOTIP PURWOKERTO / 1999
  • PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SD, SMP, SMA DI LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH KODYA YOGYAKARTA / 1996
  • PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KAB. DATI II KLATEN / 1996
  • SIGNIFIKANSI PERANAN BALAI LATIHAN KERJA KHUSUS PARIWISATA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI EKSISTENSI PENGANGGURAN YANG BERKUALIFIKASI LULUSAN SMTA DI DIY / 2000
  • PAPER : EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBERIAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP KOTAMADYA YOGYAKARTA / 1998
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAKERJAAN DI KAB. BOGOR / 2002
  • ADAT KAWIN LARI MASYARAKAT SASAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM / 2002
  • KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI [SILARIANG] TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR / 2003
  • KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI [STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN] / 2002
  • KEBIJAKAN BANK INDONESIA BAGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH [TELAAH ATAS KEBIJAKAN BI SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI] / 1992 – 2002
  • UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET / 2004
  • PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK [GROUP COMPANY] / 2003
  • PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL- BELI VALUTA ASING [FOREIGN EXCHANGE] KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA / 2004
  • DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA / 2004
  • HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN / 2003
  • PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DASAR PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROPINSI BALI / 2003
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI / 2003
  • KAITAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM / 2003
  • INFLASI DAN RIBA / 2004
  • EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PAKRAMAN DI BALI / 2003
  • PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI / 2003
  • PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA / 2003
  • TINJAUAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA / 2002
  • PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA / 2004
  • PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA / 2004
  • KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN / 2004
  • ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI / 2004
  • KONSEP BENTUK USAHA TETAP DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK / 2003
  • MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA / 2003
  • PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 4 TAHUN 1998 / 2002
  • TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JAYA UTAMA SURABAYA / 2004
  • MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROPINSI PAPUA / 2004
  • ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PERS / 2004
  • SOLUSI HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / DIY / 2003
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
  • PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING [MLM] DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA
  • PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA / 2003
  • PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MEREK DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MEREK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
  • PENGAJUAN HAK MEMINTA KETERANGAN [INTERPELASI] OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAH DI KABUPATEN KAMPAS [PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999] / 2003
  • PERANAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI / 2003
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR / 2003
  • POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI / 2003
  • PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK BUKOPIN CABANG KLATEN / 2005
  • TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA AGEN [MAK COMBLANG] DI KOTA SINGKAWANG / 2005
  • TINJAUAN HUKUM ATAS PERMASALAHAN DAN KESULITAN PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA [SUMIR] DALAM PERKARA KEPAILITAN / 2005
  • PEMBAGIAN HAK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT / 2005
  • PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUM INVESTASI / 2004
  • DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SAMARINDA DI LIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN / 2004
  • PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN [KPR BTN KHB] / 2004
  • MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA / 2003
  • UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI / 2004
  • PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONG HOA DI KOTA SINGKAWANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT / 2005
  • TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA [PERSERO] DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN JASA PAKET POS DENGAN TEPAT, CEPAT, DAN AMAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA / 2002
  • TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK / 2004
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUCIA BENDA PERSEDIAAN / 2004
  • PENJUALAN MELALUI LELANG ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN PADA BANK PEMERINTAH OLEH PEJABAT LELANG KELAS I DI KOTA MAKASAR / 2004
  • PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT / 2005
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR INDEPENDEN DALAM EZUINO BISNIS NETWORK MARKETING DI JAKARTA / 2005
  • PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDAH / 2003
  • PENERAPAN DOKTRIN PERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAAN TERBATAS DI INDONESIA / 2004
  • GUGATAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK / 2003
  • ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BELI SEWA MOBIL DENGAN CARA KREDIT PADA PT. TUNAS FINANCINDO DI MAKASAR / 2005
  • KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR / 2006
  • PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) / 2005
  • DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASAR / 2005
  • UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENYELENGGARA ANGKUTAN KOTA DAN PEDESAAN DI KAB. BANYUMAS / 2003
  • PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU / 2006
  • HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DALAM PRAKTEKNYA DI KOTA SINGKAWANG / 2005
  • PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENARIKAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL / 2006
  • PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI / 2006
  • KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG ALIH TEKNOLOGI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PT. COLA-COLA BOTTLING INDONESIA JAWA TENGAH , SEMARANG / 2005
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROPINSI RIAU / 2005
  • BISNIS E-COMERCE WWW.SANUR.CO.ID STUDI PEMBATASAN JAMINAN SYARAT DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK / 2003
  • AUTENTIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK [SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA] / 2002
  • PENERAPAN KLAUSA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI PERUMAHAN DI KOTA MADYA DENPASAR PROPINSI BALI / 2003
  • PERAN DEALER DAN BROKEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGS EXCHANGE ) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA /2004
  • HAMBATAN – HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN / 2003
  • PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI / 2003
  • ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI / 2004
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH MANDIRI DI KOTA CILEGON / 2006
  • PELAKSANAAN AKAD HAWALAH PADA PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA CAB YOGYAKARTA / 2007
  • KONSEKUENSI YURIDIS BAGI PARA KREDITUR TERHADAP PERNYATAAN PAILIT YANG DIMOHON OLEH SALAH SATU KREDITUR YANG TERKAIT DENGAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI / 2003
Untuk memesan judul-judul di atas atau mencari judul-judul yang lain silahkan hubungi Customer Service kami, dengan nomor kontak ~ 0852.2588.7747 (AS) atau ~ 0857.0.1111.632 (IM3) 

Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

5 Comments
  1. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BOGOR – 02

  2. HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT (SUATU STUDI TENTANG OPERASIONALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT MUSLIM TANGERANG, 07

  3. terima kasih atas informasinya berguna bagi saya dalam pembuatan skripsi

  4. JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGGALIAN HAK GUNA BANGUNAN OBYEK HAK TANGGUNGAN, 07

Leave a Reply

Current day month ye@r *

Alamat :

Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran)

HP AS : 0852.2588.7747 

HP IM3 : 0857.0.1111.632

Email
Print