HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:57752F11

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pidana

proposal hukum

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebagai Negara hukum penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin kedudukan yang sama bagi warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tentram serta kehidupan yang damai sejahtera mustahil terwujud. Demikian juga dengan tidak adanya penegakan hukum serta ketertiban maka mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut ini kami menyajikan berbagai judul terkait dengan hukum pidana. Judul Tesis Hukum Pidana yang kami sediakan mencakup berbagai kasus yang sering kali terjadi belakangan ini. Judul tersebut kami peroleh dari berbagai universitas ternama di negeri ini. Dengan berbagai keunggulan tersebut maka Anda tidak perlu khawatir dalam menggunakan referensi judul tesis hukum pidana kami. Karena sekarang ini banyak kasus pidana yang bermunculan dan layak untuk mendapat perhatian, analisa serta penyelesaian dari kita.

Judul Contoh Tesis Hukum Pidana KODE O-9

  • ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PASAR MODAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
  • ANALISIS BUMN PERSERO DITINJAU DARI SUDUT PANDANG DOKTRIN BADAN HUKUM, PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK, DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI LEX SPECIALIS MENURUT UU NO.40 TAHUN 1999 TENTANG PERS BERDASARKAN ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (SUATU TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK)
  • ANALISIS INTEGRATED COMPLEXITY DAN KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ANAK YANG MELANGGAR HUKUM PIDANA SEBUAH TELAAH PSIKOLOGI SOSIAL
  • ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
  • ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM
  • ANALISIS PENERAPAN ASAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA TINJAUAN KASUS TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAL PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS MEDIA CETAK
  • ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAA OLEH PERS
  • ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 17 HURUF I JUNCTO PASAL 12 HURUF C DAN D JUNCTO PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
  • ANCAMAN PIDANA DALAM HUBUNGAN DENGAN KELUARGA BERENCANA
  • ANCAMAN PIDANA DALAM HUBUNGAN DENGAN KELUARGA BERENCANA
  • ASAS OPORTUNITAS SUATU KAJIAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM HUKUM PIDANA MODERN
  • ASPEK-ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA
  • BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA BOGOR
  • BEBERAPA PERMASALAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRES SUATU TELAAH MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
  • BUKTI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN KOMPUTER KAJIAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
  • CORAK BIROKRASI DIREKTORAT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
  • DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLDA METRO JAYA
  • DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGADILAN UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK
  • EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK PIDANA (STUDI KASUS DI RUTAN BANDUNG)
  • EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PT. MENARA JAYA DAN UD. KURNIA DI JAKARTA TIMUR)
  • EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
  • FENOMENA ALASAN SAKIT SEORANG TERSANGKA ATAU TERDAKWA BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DOKTER UNTUK MENGHINDAR DARI PROSES PERADILAN PIDANA
  • FUNGSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN PIDANA
  • FUNGSIONALISASI HUKU DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TENTANG URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA)
  • FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN TELEKOMUNIKASI (UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1993)
  • FUNGSIONALISASI LEMBAGA GANTI KERUGIAN UNTUK PERLINDUNGAN KORBAN PENGANIAYAAN BERAT MELALUI PERADILAN PIDANA SUATU KAJIAN VIKTIMOLOGI
  • FUNGSIONALISASI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
  • HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA ISLAM STUDI KASUS PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  • HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA
  • HUBUNGAN KERJA ANTARA SATRESKRIM DAN SATINTELKAM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PADA POLRES JEPARA
  • HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM PIDANA DAN BEBERAPA MASALAH DALAM PENERAPANNYA DI LOMBOK
  • HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA
  • IJIN PEMERIKSAAN BAGI PEJABAT-PEJABAT NEGARA TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • INTERAKSI DAN PERLAKUAN PETUGAS PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN
  • KEABSAHAN PERBUATAN HUKUM OLEH PIHAK YANG TERKAIT PERKARA PIDANA MELALUI AKTA NOTARIS
  • KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA STUDI TENTANG KEMUNGKINAN PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA)
  • KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KERAH PUTIH (STUDI KASUS HUKUM PIDANA LINGKUNGAN)
  • KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER
  • KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI KRIMINALISASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
  • KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP TINDAK PIDANA AGAMA MELALUI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
  • KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DALAM RANGKA REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP TERPIDANA KEJAHATAN KEKERASAN
  • KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DELINKUEN
  • KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG ADVERSARIAL
  • KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
  • KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA BESERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
  • KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINJAUAN KRITIS TERHADAP TEORI PEMISAHAN TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
  • KETIADAAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
  • KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP STUDI TENTANG KENDALA YANG DIHADAPI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN ATURAN PIDANA DALAM RANGKA PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
  • KRIMINALISASI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN PERS MELALUI JALUR HUKUM PIDANA DI INDONESIA SEJAK TERBITNYA UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA
  • LEMBAGA PRAPERADILAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS POLISI SEBAGAI APARAT PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
  • MANAJEMEN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN SUATU TELAAH KRITIS GUNA PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN
  • MASALAH PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI TENTANG PIDANA CAMBUK SEBAGAI SUATU BENTUK PEMIDANAAN
  • MEDIASI PENAL PENERAPAN NILAI-NILAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT BALI
  • MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
  • NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI ALTERNATIF MEMPEROLEH KEMBALI KEKAYAAN NEGARA YANG HILANG KARENA TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PEREKONOMIAN NEGARA 001
  • PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA PUSAT DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
  • PELAKSANAAN HAK-HAK TERSANGKA-TERDAKWA MENURUT KUHAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PELAKSANAAN HAK-HAK TERSANGKA-TERDAKWA TAHANAN RUTAN-LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI LAMPUNG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA)
  • PELAKSANAAN PERADILAN UMUM ATAS TINDAK PIDANA ANGGOTA POLRI SETELAH LEPAS DARI TNI DI JAJARAN POLDA METRO JAYA
  • PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303 K–PID–2004)
  • PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
  • PEMBEBASAN BERSYARAT BAGIAN DARI PROSES PIDANA PENJARA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA YANG TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)
  • PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA, KORUPSI, TERORISME DAN KEJAHATAN HAM BERAT
  • PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA SECARA RETROAKTIF DI INDONESIA
  • PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA
  • PEMBUKTIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN MALPRAKTEK PROFESI DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
  • PEMERIKSAAN TERHADAP TUBUH MANUSIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
  • PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN
  • PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA ANAK YANG TERANCAM PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
  • PENAHANAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
  • PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TAHAP PRA-JUDIKASI
  • PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
  • PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA SUATU TINJAUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  • PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KAYU ILLEGAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
  • PENENTUAN LOCUS DELICTIE DALAM CYBER CRIME SEBAGAI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
  • PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA MELAKUKAN (MEDEPLEGEN) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS TERHADAP AJARAN TURUT SERTA MELAKUKAN (MEDPLEPEGEN) DALAM PRAKTEK PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
  • PENERAPAN BEHAVIOURAL ASSESSMENT SYSTEM FOR CHILDREN UNTUK MENGIDENTIFIKASI KEPRIBADIAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
  • PENERAPAN DISKRESI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BARESKRIM MABES POLRI
  • PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE PADA PERBANKAN UNTUK MEWASPADAI DAN MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PENERAPAN LEMBAGA PERADILAN DAN RELEVANSINYA BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
  • PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA YANG DITANGANI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN AGUNG DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
  • PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH YANG BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MENURUT HUKUM KEUANGAN PUBLIK
  • PENERAPAN PRINSIP KNOWN YOUR CUSTOMER (KYC) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING PADA BANK UMUM STUDI KASUS DI PT. BANK X (PERSERO) TBK
  • PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH BANK UMUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA
  • PENGARUH TINDAK PIDANA PADA TAHAP PRA PELELANGAN TERHADAP KEABSAHAN LELANG STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 487 K PDT 2001 DAN NOMOR 81 K PK 2009
  • PENGATURAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA = REGULATION ON SEARCH AND SEIZURE OF ELECTRONIC EVIDENCE WITHIN THE FRAMEWORK OF INDONESIA’S CRIMINAL PROCEDURE LAW REFORM
  • PENGATURAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM JUVENILE DELIQUENCY DAN PENERAPAN KEBIJAKAN LAINNYA
  • PENGAWASAN PENYIDIKAN DI POLRES KLATEN SUATU KASUS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN MENURUT PASAL 110 KUHP. SUATU KAJIAN DALAM ADMINISTRASI KEPOLISIAN
  • PENGENAAN SANKSI BAGI BANK ATAS KEWAJIBAN PELAPORAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PENGENAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERAMBAHAN HUTAN STUDI KASUS DARIANUS LUNGGUK SITORUS
  • PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
  • PENGORGANISASIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA VCD-DVD ILEGAL DI SATUAN INTELKAM POLRES METRO JAKARTA BARAT
  • PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH KLIEN PEMASYARAKATAN STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I JAKARTA PUSAT
  • PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN PROSES HUKUM YANG ADIL MENUJU WIBAWA PENEGAKAN HUKUM STUDI TERHADAP PUTUSAN MA NO. 55 PK–PID–1996 SUATU TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS
  • PENYADAPAN (WIRETAPPING) SUATU TINJUAN TENTANG LEGALITAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JAKSA GUNA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PENYEDERHANAAN SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA INDONESIA
  • PENYELESAIAN PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL INDONESIA (TINJAUAN PENGGUNAAN SARANA HUKUM ADMINISTRASI DAN SARANA HUKUM PIDANA)
  • PENYELESAIAN PERKARA ANAK SECARA RESTORASI DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
  • PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN TERHADAP DELIK BUKAN ADUAN STUDI KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
  • PENYELIDIK SWASTA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI BIDANG HAKI
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES METRO JAKARTA BARAT
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA POLRI OLEH BARESKRIM POLRI STUDI KASUS PENYIDIKAN TERHADAP PERWIRA TINGGI POLRI
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG HAKI DAN POLA-POLA PENYIMPANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES METRO JAKARTA BARAT)
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLSEK AMARTA
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLDA METRO JAYA
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BEBERAPA PENYIMPANGAN DALAM PENYIDIKAN OLEH SATUAN V DIT. RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEREK DI POLDA METRO JAYA
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI POLDA METRO JAYA
  • PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN SECARA SAINS (SCIENTIFIC INVESTIGATION) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
  • PERADILAN IN ABSENTIA DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HASIL TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA MENELAAH IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADIIAN ANAK DALAM PERSPEKTIF BEIJING RULES
  • PERAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM STUDI KASUS PADA POS BANTUAN HUKUM DKI JAKARTA
  • PERAN KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA YANG TERPADU (STUDI TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA)
  • PERANAN BAPEPAM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA
  • PERANAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO. 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  • PERANAN KESAKSIAN ILMIAH (SCIENTIFIC TESTIMONY) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
  • PERANAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PERBEDAAN PRASANGKA PETUGAS LEMBAGA PERMASYARAKATAN TERHADAP BEBERAPA KELOMPOK NARAPIDANA DENGAN JENIS TINDAK PIDANA TERTENTU
  • PERBUATAN INGKAR JANJI KAWIN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
  • PERBUATAN MALPRAKTIK DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
  • PERILAKU PENYIDIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN (STUDI KASUS-KASUS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES X )
  • PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN RELEVANSINYA BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
  • PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM PEROLEHAN KEMBALI BARANG MILIKNYA YANG DIRAMPAS DALAM TINDAK PIDANA
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (BADAN HUKUM)
  • PERMAAFAN HAKIM DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
  • PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS ISI TULISAN DALAM PERS-PEMBREIDELAN PERS DI INDONESIA
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU
  • PIDANA MATI NARKOBA STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
  • PIDANA PENGAWASAN DALAM KONSEP RANCANGAN KUHP SUATU ANALISIS MENGENAI PENYEMPURNAAN PIDANA BERSYARAT
  • POLA-POLA PENYIMPANGAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA STUDI KASUS DI POLRES X
  • POLITIK HUKUM DALAM PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
  • PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN PIDANA PENDEK
  • PROSES PEMBELAJARAN KEJAHATAN DAN IKATAN SOSIAL DI DALAM PENJARA ANAK STUDI KASUS TERHADAP ANAK PIDANA DI RUTAN BANDUNG
  • PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
  • PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CURAT DAN CURAS OLEH UNIT KEJAHATAN KEKERASAN POLRES X
  • PROSES PERADILAN PIDANA ATAS KASUS–PERKARA MEDICAL MALPRACTICE
  • PUTUSAN HAKIM DILUAR DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA = THE JUDGE DECISION BEYOND OF THE INDICTMENT ESPECIALLY FOR NARCOTIC CASES
  • REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN MATI PERKARA PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (STUDI TENTANG EFEK JERA (DETERRENT EFFECT) DI WILAYAH KOTA TANGERANG)
  • RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (STUDI KASUS HUKUM PIDANA ADAT BALI)
  • SAKSI NON POLISI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLDA METRO JAYA
  • SANKSI PIDANA DALAM HUKUM ADMINISTRASI KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
  • SANKSI PIDANA PERPAJAKAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA KEPADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
  • SEGI-SEGI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK 1983 (SUATU PENELITIAN MENGENAI KETENTUAN KETENTUAN PIDANA DIDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)
  • SEJAUH MANA KEEFEKTIFAN SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN TERHADAP PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN ATURAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
  • SISTEM PEMBUKTIAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PROSES PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
  • STRATEGI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LAPAS KLAS I SUKAMISKIN BANDUNG)
  • STUDI TENTANG HUBUNGAN POLISI DAN JAKSA DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PERIODE SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
  • STUDI TENTANG KORBAN TINDAK PIDANA KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • SUATU TINJAUAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DAN PROSPEKNYA
  • SYARIAH ISLAM SEBAGAI ACUAN DALAM MERUMUSKAN PASAL-PASAL TENTANG PERZINAHAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
  • TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA ANALISIS TENTANG PERKARA-PERKARA RINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN COPY
  • TEKNIK PENYIDIKAN POLRI DI BIDANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN STUDI KASUS PENCEMARAN KALI SURABAYA OLEH PT. SIDOMAKMUR DAN PT. SIDOMULYO
  • TINDAK PIDANA KEHUTANAN TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1988
  • TINDAKAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLSEK METRO KEBAYORAN BARU
  • TINJAUAN MALPRAKTEK DI KALANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DARI SUDUT HUKUM PIDANA
  • TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATE CRIME DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • TINJAUAN VICTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN -KORBAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN KAITANNYA DENGAN PASAL 359 DAN PASAL 360 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA STUDI KASUS DI KOTAMADYA SEMARANG
  • TINJAUAN YURIDIS KONSEP KEPENTINGAN UMUM MENURUT PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA (STRAFUITSLUITINGSGROND) DALAM KEGIATAN PERS
  • TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
  • TINJAUAN YURIDIS PRAKTIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERADILAN PIDANA
  • UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH KORBAN DAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA DIKAJI DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA 001
  • UPAYA MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA PENCURIAN RINGAN PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 02 TAHUN 2012
  • UPAYA MENGATASI STRESS NARAPIDANA SAAT MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI RANCANGAN PROGRAM PELATIHAN INOKULASI STRESS
  • UPAYA MENGEFEKTIFKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
  • UPAYA PEMBAHARUAN PEMIKIRAN DR. SAHARDJO MENGENAI PEMASYARAKATAN SEBAGAI TUJUAN PIDANA PENJARA UNTUK PEMBENTUKAN KUHP DI MASA MENDATANG
  • UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA
  • URGENSI PENERAPAN TINDAK PIDANA NOTARIS (TPN) BERKAITAN DENGAN KETIADAAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
  • ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DISSENTING OPINION TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • APLIKASI HUBUNGAN KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
  • DAMPAK UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
  • EKSEKUSI PERKARA CESSIE BANK BALI / SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUALISME PUTUSAN HAKIM YAITU PUTUSAN PIDANA NO. 1688K
  • EVALUASI PROGRAM SELEKSI JABATAN DEPUTI PADA KOMISI PEMBERATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • MEKANISME PENGAWASAN YANG EFEKTIF DALAM SISTEM PERALDILAN PIDANA/ UPAYA MENDORONG TERWUJUDNYA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
  • OPTIMALISASI PERANAN PENYEDIA JASA KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PENEGAKAN HUKUM KEMIGRASIAN DENGAN MENGGUNAKAN RUMAH DETENSI IMIGRASI SIDIKAAN DENGAN UNDANG-UNDANG N0.9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN UU N0.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI INDONESIA
  • PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KEJAKSAAAN
  • PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT
  • PERANAN HAKIM DALAM MEJATUHKAN PUTUSAN SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
  • PERANAN PERBANKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG/ STUDI KASUS PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
  • Analisa penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
  • Analisis BUMN Persero ditinjau dari sudut pandang doktrin badan hukum, prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, dan tindak pidana korupsi
  • Analisis Delik Pers Sebagai Lex Specialis Menurut UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Berdasarkan Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Penerapan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik pada Media Cetak)
  • Analisis integrated complexity dan keputusan hakim dalam memutuskan perkara anak yang melanggar hukum pidana_ Sebuah telaah psikologi sosial
  • Analisis kebijakan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
  • Analisis kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum
  • Analisis penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam perspektif hukum pidana di Indonesia_ tinjauan kasus terhadap perkembangan tindak pidana korupsi
  • Analisis pertanggungjawaban pidana dalam hal pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers media cetak
  • Analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaa oleh pers
  • Analisis yuridis tentang notaris yang melakukan tindakan pidana dikaitkan dengan pasal 17 huruf I juncto pasal 12 huruf C dan D juncto pasal 13 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
  • Asas oportunitas _ suatu kajian sistem peradilan pidana terpadu dalam hukum pidana modern
  • Aspek-Aspek hukum pidana dalam kecelakaan pesawat udara
  • Bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di polresta bogor
  • Bukti elektronik dalam kejahatan komputer_ kajian atas tindak pidana korupsi dan pembaharuan hukum pidana Indonesia
  • Corak birokrasi direktorat reskrimsus Polda Metro Jaya dalam penyidikan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan
  • Diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polda Metro Jaya
  • Disparitas putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan umum dalam perkara tindak pidana korupsi
  • Efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak pidana (studi kasus di Rutan Bandung)
  • Efektivitas penegakan hukum lingkungan (studi kasus_ penegakan hukum pidana terhadap pt. menara jaya dan ud. kurnia di Jakarta Timur)
  • Euthanasia ditinjau dari hukum pidana dan hak asasi manusia
  • Fenomena alasan sakit seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan surat keterangan dokter untuk menghindar dari proses peradilan pidana
  • Fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana
  • Fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan telekomunikasi (Undang-undang no. 3 tahun 1993)
  • Fungsionalisasi lembaga ganti kerugian untuk perlindungan korban penganiayaan berat melalui peradilan pidana_ suatu kajian viktimologi
  • Fungsionalisasi pidana denda dalam sistem peradilan pidana
  • Hak asasi manusia dan penerapan sanksi hukum pidana Islam _ studi kasus pelaksanaan hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam
  • Hakim pengawas dan pengamat _ peran dan tanggung jawab dalam perspektif sistem peradilan pidana
  • Hubungan kerja antara satreskrim dan satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana pada Polres Jepara
  • Hukum pidana adat sebagai salah satu sumber hukum pidana dan beberapa masalah dalam penerapannya di Lombok
  • Hukum pidana anak di Indonesia
  • Ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara tertentu dalam penyidikan tindak pidana korupsi
  • Interaksi dan Perlakuan Petugas Penyidik Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Proses Pemeriksaan
  • Keabsahan perbuatan hukum oleh pihak yang terkait perkara pidana melalui akta notaris
  • Keadilan restoratif sebagai kebijakan pidana dalam putusan hakim atas kasus persetubuhan terhadap anak _ studi kasus terhadap Putusan Nomor
  • Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan kerah putih (Studi kasus hukum pidana lingkungan)
  • Kebijakan legislasi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan komputer
  • Kebijakan legislatif mengenai kriminalisasi dalam perundang-undangan pidana
  • Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana agama melalui pembaharuan hukum pidana nasional
  • Kebijakan penerapan dan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terhadap terpidana kejahatan kekerasan
  • Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak delinkuen
  • Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana yang adversarial
  • Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana di bidang kepabeanan sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan
  • Kejahatan yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang
  • Ketiadaan sanksi pidana dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris
  • Korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup_Studi tentang kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan aturan pidana dalam rangka penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana
  • Kriminalisasi dan penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pers melalui jalur hukum pidana di Indonesia sejak terbitnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers_ Studi kasus di wilayah hukum DKI Jakarta
  • Lembaga praperadilan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas polisi sebagai aparat penyidik dalam sistem peradilan pidana
  • Manajemen perkara tindak pidana umum di kejaksaan suatu telaah kritis guna peningkatan kinerja kejaksaan
  • Masalah pidana dan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia_ studi tentang pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan
  • Mediasi penal penerapan nilai-nilai Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana Adat Bali
  • Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana
  • Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai alternatif memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara_001
  • Pelaksanaan fungsi balai pemasyarakatan Jakarta Pusat dalam perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana anak
  • Pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri setelah lepas dari TNI di jajaran Polda Metro Jaya
  • Pemalsuan akta otentik oleh notaris ditinjau dari perspektif hukum pidana (studi kasus putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor 303 k–pid–2004)
  • Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana
  • Pembebasan bersyarat_ Bagian dari proses pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana yang terpadu (Integrated Criminal Justice System)
  • Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika-psikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM berat
  • Pemberlakuan pidana mati ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia
  • Pembuktian dan pertanggungjawaban tindakan malpraktek profesi dokter dalam perspektif hukum pidana
  • Pemeriksaan terhadap tubuh manusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  • Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri di Polres Metro Jakarta Selatan
  • Pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
  • Penahanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia
  • Penanganan tindak pidana pencucian uang dalam tahap pra-judikasi
  • Pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana _ studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor
  • Pencucian uang (money laundering) di Indonesia suatu tinjauan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang
  • Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan
  • Penegakan hukum pidana terhadap perlindungan varietas tanaman di Indonesia
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu illegal dalam sistem peradilan pidana
  • Penentuan locus delictie dalam cyber crime sebagai usaha pembaharuan hukum pidana nasional
  • Penerapan ajaran turut serta melakukan (medeplegen) dalam tindak pidana korupsi analisis terhadap ajaran turut serta melakukan (medplepegen) dalam praktek peradilan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia
  • Penerapan Behavioural Assessment System for Children untuk mengidentifikasi kepribadian anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak
  • Penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang di Bareskrim Mabes Polri
  • Penerapan know your customer principle pada perbankan untuk mewaspadai dan mencegah tindak pidana pencucian uang
  • Penerapan lembaga peradilan dan relevansinya bagi usaha pembaharuan hukum acara pidana
  • Penerapan perlindungan saksi dalam perkara pidana yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Penerapan prinsip Known Your Customer (KYC) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana money laundering pada bank umum_ studi kasus di PT. Bank X (persero) Tbk
  • Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang
  • Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan psikotropika dan narkotika _ studi kasus di wilayah hukum DKI Jakarta
  • Pengaruh tindak pidana pada tahap pra pelelangan terhadap keabsahan lelang _ studi Putusan Mahkamah Agung RI nomor_ 487 K PDT 2001 dan nomor_ 81 K PK 2009
  • Pengaturan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana Indonesia = Regulation on search and seizure of electronic evidence within the framework of Indonesia’s criminal procedure law reform
  • Pengaturan pengulangan tindak pidana dalam juvenile deliquency dan penerapan kebijakan lainnya
  • Pengawasan penyidikan di polres klaten_ suatu kasus tindak pidana pengeroyokan menurut pasal 110 kuhp. suatu kajian dalam administrasi kepolisian
  • Pengenaan sanksi bagi bank atas kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
  • Pengenaan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan_ Studi kasus Darianus Lungguk Sitorus
  • Penggeledahan menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia
  • Pengorganisasian penyelidikan tindak pidana VCD-DVD ilegal di Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Barat
  • Pengulangan tindak pidana oleh klien pemasyarakatan_ Studi kasus balai pemasyarakatan klas I Jakarta Pusat
  • Peninjauan kembali perkara pidana sebagai perwujudan proses hukum yang adil menuju wibawa penegakan hukum _ studi terhadap putusan MA No. 55 PK–Pid–1996 suatu tinjauan yuridis dan sosiologis
  • Penyadapan (wiretapping)_ suatu tinjuan tentang legalitas dalam pelaksanaan tugas jaksa guna penanganan perkara tindak pidana korupsi
  • Penyederhanaan surat dakwaan dalam proses peradilan pidana Indonesia
  • Penyelesaian Pelanggaran Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal Indonesia (Tinjauan Penggunaan Sarana Hukum Administrasi dan Sarana Hukum Pidana)
  • Penyelesaian perkara anak secara restorasi dalam penerapan sistem peradilan pidana anak
  • Penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap delik bukan aduan _ studi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
  • Penyelidik Swasta Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Bidang HAKI
  • Penyidikan tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Barat
  • Penyidikan tindak pidana anggota Polri oleh Bareskrim Polri_ Studi kasus penyidikan terhadap perwira tinggi Polri
  • Penyidikan Tindak Pidana Bidang HAKI dan Pola-Pola Penyimpangannya (Studi Kasus di Polres Metro Jakarta Barat)
  • Penyidikan Tindak Pidana di Polsek Amarta
  • Penyidikan tindak pidana kepabeanan sebagai upaya penegakan hukum
  • Penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Metro Jaya
  • Penyidikan tindak pidana korupsi_ Beberapa penyimpangan dalam penyidikan oleh satuan V Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya
  • Penyidikan tindak pidana merek di Polda Metro Jaya
  • Penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia
  • Penyidikan tindak pidana perkosaan di Polda Metro Jaya
  • Penyidikan yang dilakukan secara sains (scientific investigation) dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia
  • Peradilan in absentia dalam kaitannya dengan perlindungan hasil terdakwa tindak pidana korupsi
  • Peradilan pidana anak di Indonesia _ Menelaah implementasi UU no. 3 tahun 1997 tentang Pengadiian Anak dalam perspektif Beijing Rules
  • Peran bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana umum_ Studi kasus pada pos bantuan hukum DKI Jakarta
  • Peran kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu (studi terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika)
  • Peranan Bapepam dalam menangani tindak pidana manipulasi pasar di pasar modal Indonesia
  • Peranan dan penerapan sanksi pidana dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.pdf
  • Peranan kesaksian ilmiah (Scientific testimony) dalam penyidikan tindak pidana
  • Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang melalui penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Perbuatan ingkar janji kawin menurut hukum pidana adat_ Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Perbuatan malpraktik dokter dalam perspektif hukum pidana di Indonesia
  • Perilaku Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan (Studi Kasus-Kasus Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres _X )
  • PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DARI HANDPHONE
  • PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN( STUDI DI POLRES WONOSOBO)
  • PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA
  • PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE
  • UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, 04
  • UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA , 02

Beli-Sekarang

Incoming search terms:

Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Leave a Reply

Email
Print