HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:2B7D0DB6

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pidana

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pidana

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebagai Negara hukum penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin kedudukan yang sama bagi warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tentram serta kehidupan yang damai sejahtera mustahil terwujud. Demikian juga dengan tidak adanya penegakan hukum serta ketertiban maka mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut ini kami menyajikan berbagai judul terkait dengan hukum pidana. Judul Tesis Hukum Pidana yang kami sediakan mencakup berbagai kasus yang sering kali terjadi belakangan ini. Judul tersebut kami peroleh dari berbagai universitas ternama di negeri ini. Dengan berbagai keunggulan tersebut maka Anda tidak perlu khawatir dalam menggunakan referensi judul tesis hukum pidana kami. Karena sekarang ini banyak kasus pidana yang bermunculan dan layak untuk mendapat perhatian, analisa serta penyelesaian dari kita.

Judul Contoh Tesis Hukum Pidana KODE O-9

  • Analisa penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
  • Analisis BUMN Persero ditinjau dari sudut pandang doktrin badan hukum, prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, dan tindak pidana korupsi
  • Analisis Delik Pers Sebagai Lex Specialis Menurut UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Berdasarkan Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Penerapan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik pada Media Cetak)
  • Analisis integrated complexity dan keputusan hakim dalam memutuskan perkara anak yang melanggar hukum pidana_ Sebuah telaah psikologi sosial
  • Analisis kebijakan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
  • Analisis kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum
  • Analisis penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam perspektif hukum pidana di Indonesia_ tinjauan kasus terhadap perkembangan tindak pidana korupsi
  • Analisis pertanggungjawaban pidana dalam hal pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers media cetak
  • Analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaa oleh pers
  • Analisis yuridis tentang notaris yang melakukan tindakan pidana dikaitkan dengan pasal 17 huruf I juncto pasal 12 huruf C dan D juncto pasal 13 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
  • Asas oportunitas _ suatu kajian sistem peradilan pidana terpadu dalam hukum pidana modern
  • Aspek-Aspek hukum pidana dalam kecelakaan pesawat udara
  • Bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di polresta bogor
  • Bukti elektronik dalam kejahatan komputer_ kajian atas tindak pidana korupsi dan pembaharuan hukum pidana Indonesia
  • Corak birokrasi direktorat reskrimsus Polda Metro Jaya dalam penyidikan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan
  • Diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polda Metro Jaya
  • Disparitas putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan umum dalam perkara tindak pidana korupsi
  • Efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak pidana (studi kasus di Rutan Bandung)
  • Efektivitas penegakan hukum lingkungan (studi kasus_ penegakan hukum pidana terhadap pt. menara jaya dan ud. kurnia di Jakarta Timur)
  • Euthanasia ditinjau dari hukum pidana dan hak asasi manusia
  • Fenomena alasan sakit seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan surat keterangan dokter untuk menghindar dari proses peradilan pidana
  • Fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana
  • Fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan telekomunikasi (Undang-undang no. 3 tahun 1993)
  • Fungsionalisasi lembaga ganti kerugian untuk perlindungan korban penganiayaan berat melalui peradilan pidana_ suatu kajian viktimologi
  • Fungsionalisasi pidana denda dalam sistem peradilan pidana
  • Hak asasi manusia dan penerapan sanksi hukum pidana Islam _ studi kasus pelaksanaan hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam
  • Hakim pengawas dan pengamat _ peran dan tanggung jawab dalam perspektif sistem peradilan pidana
  • Hubungan kerja antara satreskrim dan satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana pada Polres Jepara
  • Hukum pidana adat sebagai salah satu sumber hukum pidana dan beberapa masalah dalam penerapannya di Lombok
  • Hukum pidana anak di Indonesia
  • Ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara tertentu dalam penyidikan tindak pidana korupsi
  • Interaksi dan Perlakuan Petugas Penyidik Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Proses Pemeriksaan
  • Keabsahan perbuatan hukum oleh pihak yang terkait perkara pidana melalui akta notaris
  • Keadilan restoratif sebagai kebijakan pidana dalam putusan hakim atas kasus persetubuhan terhadap anak _ studi kasus terhadap Putusan Nomor
  • Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan kerah putih (Studi kasus hukum pidana lingkungan)
  • Kebijakan legislasi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan komputer
  • Kebijakan legislatif mengenai kriminalisasi dalam perundang-undangan pidana
  • Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana agama melalui pembaharuan hukum pidana nasional
  • Kebijakan penerapan dan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terhadap terpidana kejahatan kekerasan
  • Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak delinkuen
  • Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana yang adversarial
  • Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana di bidang kepabeanan sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan
  • Kejahatan yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang
  • Ketiadaan sanksi pidana dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris
  • Korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup_Studi tentang kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan aturan pidana dalam rangka penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana
  • Kriminalisasi dan penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pers melalui jalur hukum pidana di Indonesia sejak terbitnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers_ Studi kasus di wilayah hukum DKI Jakarta
  • Lembaga praperadilan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas polisi sebagai aparat penyidik dalam sistem peradilan pidana
  • Manajemen perkara tindak pidana umum di kejaksaan suatu telaah kritis guna peningkatan kinerja kejaksaan
  • Masalah pidana dan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia_ studi tentang pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan
  • Mediasi penal penerapan nilai-nilai Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana Adat Bali
  • Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana
  • Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai alternatif memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara_001
  • Pelaksanaan fungsi balai pemasyarakatan Jakarta Pusat dalam perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana anak
  • Pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri setelah lepas dari TNI di jajaran Polda Metro Jaya
  • Pemalsuan akta otentik oleh notaris ditinjau dari perspektif hukum pidana (studi kasus putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor 303 k–pid–2004)
  • Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana
  • Pembebasan bersyarat_ Bagian dari proses pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana yang terpadu (Integrated Criminal Justice System)
  • Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika-psikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM berat
  • Pemberlakuan pidana mati ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia
  • Pembuktian dan pertanggungjawaban tindakan malpraktek profesi dokter dalam perspektif hukum pidana
  • Pemeriksaan terhadap tubuh manusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  • Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri di Polres Metro Jakarta Selatan
  • Pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
  • Penahanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia
  • Penanganan tindak pidana pencucian uang dalam tahap pra-judikasi
  • Pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana _ studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor
  • Pencucian uang (money laundering) di Indonesia suatu tinjauan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang
  • Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan
  • Penegakan hukum pidana terhadap perlindungan varietas tanaman di Indonesia
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu illegal dalam sistem peradilan pidana
  • Penentuan locus delictie dalam cyber crime sebagai usaha pembaharuan hukum pidana nasional
  • Penerapan ajaran turut serta melakukan (medeplegen) dalam tindak pidana korupsi analisis terhadap ajaran turut serta melakukan (medplepegen) dalam praktek peradilan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia
  • Penerapan Behavioural Assessment System for Children untuk mengidentifikasi kepribadian anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak
  • Penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang di Bareskrim Mabes Polri
  • Penerapan know your customer principle pada perbankan untuk mewaspadai dan mencegah tindak pidana pencucian uang
  • Penerapan lembaga peradilan dan relevansinya bagi usaha pembaharuan hukum acara pidana
  • Penerapan perlindungan saksi dalam perkara pidana yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Penerapan prinsip Known Your Customer (KYC) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana money laundering pada bank umum_ studi kasus di PT. Bank X (persero) Tbk
  • Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang
  • Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan psikotropika dan narkotika _ studi kasus di wilayah hukum DKI Jakarta
  • Pengaruh tindak pidana pada tahap pra pelelangan terhadap keabsahan lelang _ studi Putusan Mahkamah Agung RI nomor_ 487 K PDT 2001 dan nomor_ 81 K PK 2009
  • Pengaturan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana Indonesia = Regulation on search and seizure of electronic evidence within the framework of Indonesia’s criminal procedure law reform
  • Pengaturan pengulangan tindak pidana dalam juvenile deliquency dan penerapan kebijakan lainnya
  • Pengawasan penyidikan di polres klaten_ suatu kasus tindak pidana pengeroyokan menurut pasal 110 kuhp. suatu kajian dalam administrasi kepolisian
  • Pengenaan sanksi bagi bank atas kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
  • Pengenaan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan_ Studi kasus Darianus Lungguk Sitorus
  • Penggeledahan menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia
  • Pengorganisasian penyelidikan tindak pidana VCD-DVD ilegal di Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Barat
  • Pengulangan tindak pidana oleh klien pemasyarakatan_ Studi kasus balai pemasyarakatan klas I Jakarta Pusat
  • Peninjauan kembali perkara pidana sebagai perwujudan proses hukum yang adil menuju wibawa penegakan hukum _ studi terhadap putusan MA No. 55 PK–Pid–1996 suatu tinjauan yuridis dan sosiologis
  • Penyadapan (wiretapping)_ suatu tinjuan tentang legalitas dalam pelaksanaan tugas jaksa guna penanganan perkara tindak pidana korupsi
  • Penyederhanaan surat dakwaan dalam proses peradilan pidana Indonesia
  • Penyelesaian Pelanggaran Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal Indonesia (Tinjauan Penggunaan Sarana Hukum Administrasi dan Sarana Hukum Pidana)
  • Penyelesaian perkara anak secara restorasi dalam penerapan sistem peradilan pidana anak
  • Penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap delik bukan aduan _ studi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
  • Penyelidik Swasta Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Bidang HAKI
  • Penyidikan tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Barat
  • Penyidikan tindak pidana anggota Polri oleh Bareskrim Polri_ Studi kasus penyidikan terhadap perwira tinggi Polri
  • Penyidikan Tindak Pidana Bidang HAKI dan Pola-Pola Penyimpangannya (Studi Kasus di Polres Metro Jakarta Barat)
  • Penyidikan Tindak Pidana di Polsek Amarta
  • Penyidikan tindak pidana kepabeanan sebagai upaya penegakan hukum
  • Penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Metro Jaya
  • Penyidikan tindak pidana korupsi_ Beberapa penyimpangan dalam penyidikan oleh satuan V Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya
  • Penyidikan tindak pidana merek di Polda Metro Jaya
  • Penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia
  • Penyidikan tindak pidana perkosaan di Polda Metro Jaya
  • Penyidikan yang dilakukan secara sains (scientific investigation) dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia
  • Peradilan in absentia dalam kaitannya dengan perlindungan hasil terdakwa tindak pidana korupsi
  • Peradilan pidana anak di Indonesia _ Menelaah implementasi UU no. 3 tahun 1997 tentang Pengadiian Anak dalam perspektif Beijing Rules
  • Peran bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana umum_ Studi kasus pada pos bantuan hukum DKI Jakarta
  • Peran kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu (studi terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika)
  • Peranan Bapepam dalam menangani tindak pidana manipulasi pasar di pasar modal Indonesia
  • Peranan dan penerapan sanksi pidana dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.pdf
  • Peranan kesaksian ilmiah (Scientific testimony) dalam penyidikan tindak pidana
  • Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang melalui penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Perbuatan ingkar janji kawin menurut hukum pidana adat_ Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Perbuatan malpraktik dokter dalam perspektif hukum pidana di Indonesia
  • Perilaku Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan (Studi Kasus-Kasus Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres _X )
  • PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DARI HANDPHONE
  • PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN( STUDI DI POLRES WONOSOBO)
  • PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA
  • PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE
  • UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, 04
  • UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA , 02

Beli-Sekarang Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pidana

Incoming search terms:

Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Leave a Reply

Alamat :

Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran)

Kontak : HP CS Kami 0852.25.88.77.47 (WhatApp), email:IDTesis@gmail.com BBM : 2B7D0DB6 

Email
Print