Contoh Tesis MAP ~ Peran Dewan Sekolah Smp Negeri 1 Piyungan Di Kabupaten Bantul
Latar Belakang Tesis :
Pergeseran pengelolaan sekolah dari sentralistik birokratis yang sudah diterapkan selama puluhan tahun kepada pemberian otonomi lebih besar kepada sekolah yang melibatkan partisipasi masyarakat memang tidak mudah diterapkan. Hal ini dikarenakan perubahan tersebut menyangkut perubahan paradigma, yaitu dari paradigma sentralisasi ke paradigma desentralisasi. Selama ini isu desentralisasi umumnya dimaknai sebagai isu devolusi kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun sebenarnya titik berat desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya pada isu kepentingan dan ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun juga harus dimaknai sebagai isu devolusi kekuasaan atau kewenangan dari negara (state) kepada masyarakat. Pemaknaan yang terakhir tersebut, merupakan penerjemahan atas paradigma “pembangunan yang berpusat pada rakyat” (people-centered development) sebagai pembaharuan atas paradigma pembangunan sebelumnya yang selalu dikendalikan secara ketat oleh birokrasi pemerintah (Nasikun, 2002).
Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang tidak luput dari cakupan paradigma desentralisasi tersebut, karena salah satu faktor yang ditengarai sebagai penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah pengelolaan yang sentralistis. Dalam pemaksaan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan lainnya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, maka pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab yang diserahkan kepada pemerintah daerah, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Pemberian otonomi tersebut merupakan beban yang tidak ringan, sehingga harus diwaspadai agar pendidikan harus tetap terjaga mutunya dan mampu menjawab berbagai tantangan perkembangan yang mutakhir.
Perumusan Masalah
Sebagai lembaga yang relatif baru yang “diperkenalkan” oleh pemerintah, adalah sulit mengharapkan Dewan Sekolah tersebut bisa langsung berperan sebagaimana yang diharapkan. Banyaknya berita “miring” di media massa mengenai Dewan Sekolah, mengindikasikan bahwa lembaga ini masih jauh dari harapan dalam menjalankan perannya. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengkaji peran Dewan Sekolah sejauh ini. Apabila Dewan Sekolahyang ada ternyata belum mampu melaksanakan perannya dengan benar, berarti harapan adanya pengelolaan pendidikan yang berbasis pada sekolah dan berbasis pada masyarakat belum dapat diwujudkan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan mengambil comtoh salah satu sekolah menengah tingkat pertama di Kabupaten Bantul maka permasalahan yang bisa diajukan dalam kajian ini adalah :
- Bagaimana aspek internal organisasi, yakni: struktur organisasi dan perencanaan, tanggung jawab, komunikasi serta partisipasi dari anggota dan stakeholders dalam pelaksanaan peran dewan sekolah SMP negeri 1 Piyungan di Kabupaten Bantul?
- Seberapa jauh konteks organisasi (manajemen sekolah, kebijakan pemerintah kabupaten, kebijakan dewan sekolah dan partisipasi LSM) memberikan dukungan bagi pelaksanaan peran dewan sekolah SMP Negeri 1 Piyungan di Kabupaten Bantul?
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :
- Menggambarkan pelaksanaan peran Dewan Sekolah pada SMP Negeri 1 Piyungan melalui beberapa unsur/aspek internal organisasi : struktur organisasi dan perencanaan, tanggungjawab, komunikasi serta partisipasi dari anggota stakeholders.
- Memahami seberapa jauh konteks organisasi (aspek eksternal) yang meliputi: manajemen sekolah, kebijakan pemerintah kabupaten, kebijakan dewan sekolah dan partisipasi dari LSM dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan peran Dewan Sekolah SMP Negeri 1 Piyungan.
Kesimpulan
Dari berbagai uraian mengenai peran Dewan Sekolah SMP Negeri 1 Piyungan, dapat diambila beberapa kesimpulan sebagai berikut :
- dengan menggunakan peran manajer yang dikembangkan oleh Henry Mintzberg, dapat dikatakan bahwa Dewan sekolah SMP Negeri 1 Piyungan telah melaksanakan peran hubungan antarpribadi (interpersonal role), peran yang berhubungan dengan informasi (informational role), dan peran pembuat keputusan (decision role), meskipun belum optimal. Pelaksanaan peran hubungan antar pribadi ditunjukan dngan kehadiran anggota Dewan Sekolah pada acara-acara yang diselenggarakan oleh sekolah maupun organisasi lain. Dengan menghadiri berbagai acara tersebut dan kegiatan khusus Dewan Sekolah, Dewan Sekolah sekaligus melaksanakan peran yang berkaitan dengan informasi, baik sebagai monitor, disseminator maupun juru bicara. Dewan Sekolah juga melaksanakan peran sebagi pembuat keputusan, yang biasanya dilakukan melalui rapat pleno dan rapat koordinasi Dewan sekolah yang kemudian dilaksanakan baik oleh Dewan Sekolah sendiri maupun oleh Kepala Sekolah. Apabila dilihat dengan menggunakan indukator kinerja Dewan Sekolah yang dirumuskan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Dewan Sekolah SMP Negeri 1 Piyungan juga sudah melaksanakan peran sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol dan sebagai mediator. Akan tetapi pelaksanaan peran dimaksud masih terbatas pada peningkatan sarana dan prasarana, pembahasan dan pengesahan RAPBS, mobilitasi dana dari masyarakat khususnya dari orang tua murid, pengelolaan anggaran, serta proses belajar-mengajar secara umum. Sedangkan untuk hal-hal yang lebih mendasar seperti mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat dan memobilitasinya ke sekolah, memberikan kualitas kebijakan di sekolah dan mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah belum dilaksanakan.
- Sebagian aspek internal organisasi Dewan Sekolah SMP Negeri 1 Piyungan, yakni: a) struktur organisasi dan perencanaan; b) komunikasi; c) partisipasi; dan d) tanggung jawab (akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas) sebagian sudah berjalan dengan baik, tetapi sebagian lagi belum.
- Dewan Sekolah SMP Negeri 1 Piyungan mempunyai struktur organisasi yang sederhana dan dalam pelaksanaanya cenderung menggunakan struktur matrik dan bersifat ad hoc sesuai kebutuhan. Penggunaan struktur ini lebih fleksibel, karena bisa disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan lebih sesuai dengan kondisi anggota Dewan Sekolah yang masing-masing mempunyai aktivitas utama di luar jabatannya sebagai anggota Dewan Sekolah. Dalam perencanaan Dewan Sekolah SMP Negeri 1 Piyungan masih lemah, karena belum menyusun perencanaan, baik yang bersifat strategis, perencanaan taktis maupun perencanan operasional. Kegiatan yang dilaksanakan semata-mata merespon tuntutan kebutuhan dari sekolah maupun dari orang tua murid.
- Komunikasi internal organisasi Dewan Sekolah tidak mengalami hambatan, baik komunikasi vertical maupun horizontal. Sedangkan untuk dimensi komunikasi luar organisasi, Dewan Sekolah melakukan komunikasi dengan pemerintah dan organisasi lain. Komunikasi dengan sekolah sudah berjalan dengan baik, baik melalui rapat koordinasi maupun secara perorangan dan informal, tetapi komunikasi dengan orang tua murid masih kurang, karena baru dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dan kurang efektif untuk saling menyampaikan pesan. Kurangnya komunikasi dengan orang tua murid ini terlihat dengan kurangnya pemahaman orang tua murid terhadap peran dewan sekolah dan kesadaran yang masih rendah untuk ikut terlibat dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.
- Rata-rata anggota Dewan Sekolah aktif berpartisipasi dalam kegiatan Dewan Sekolah yang sifatnya formal, seperti pertemuan-pertemuan. Akan tetapi tuntutan partisipasi yang lebih aktif dari dewan sekolah, seperti mensosialisasikan peran Dewan Sekolah kepada masyarakat serta menjaringaspirasi dari masyarakat belum semua anggota Dewan Sekolah aktif melaksanakan. Di sisi lain, partisipasi orang tua murid untuk ikut aktof dalam pengelolaan pendidikan masih sangat rendah.
- Prinsip akuntabilitas sudah cukup dilaksanakan oleh Dewan Sekolah SMP Negeri 1 Piyungan. Hal ini tercermin dari penyampaian laporan keuangan yang dikelola oleh Dewan Sekolah kepada orang tua murid. Kompetensi tknis yang merupakan salah satu unsur dari responsibilitas ternyata belum dimiliki oleh semua anggota Dewan Sekolah. Hanya sebagian kecil saja dari anggota Dewan Sekolah yang menunjukan kopetensi teknis yang memadai, yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pekerjaan maupun pengalaman organisasi dan ditujukkan melalui aktifitasnya sebagai anggota Dewan Sekolah. Namun dalam menjalankan perannya, anggota Dewan Sekolah telah menjunjung nilai-niali etis, seperti keadilan dan keterbukaan sebagai unsur lain dari responsibilitas. Masalah-masalah dan masukan yang disampaikan oleh orang tua murid selalu mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut dari Dewan Sekolah. Hal ini menunjukan bahwa Dewan Sekolah cukup responsive, tetapi dengan tingkat pertisipasi dari masyarakat yang masih rendah dan komunikasi yang kurang, Dewan Sekolah belum bisa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara tepat.
Leave a Reply