HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Posts Tagged Contoh tesis hukum tata negara

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Tata Negara Tahun 2017

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Tata Negara

Banyak studi kasus yang bisa diangkat menjadi tugas akhir tesis dalam ruang lingkup hukum tata negara. Seperti peranan pemda, pemerintah pusat, legalitas tentang dekrit presiden, undang-undang serta hal-hal yang berhubungan dengan sistem tata negara. Bila kita cermati lebih dalam maka akan muncul lebih banyak lagi studi kasus yang layak diangkat menjadi tugas akhir tesis. Dengan banyaknya kasus yang ada maka tidak menutup kemungkinan bahwa Anda akan mencari referensi pendukung untuk keperluan penulisan tesis Anda. Oleh karena itu, kami menyediakan berbagai studi kasus yang berhubungan dengan hukum tata negara di Indonesia.

 

Judul Contoh Tesis Hukum Tata Negara KODE O-9

  • Kebijakan otonomi daerah dalam pasal 18 uud 1945 pasca amandemen ditinjau dari politik hukum di Indonesia
  • Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penggalangan Dana Wukirwati Menurut Pendekatan Hukum Responsif
  • Membangun konstruksi penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
  • Prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal terhadap pemberian insentif bagi investor asing(Tinjauan terhadap kepentingan yang dilindungi
  • Studi analisis instruksi presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya
  • Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi
  • Analisis terhadap Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai salah satu upaya untuk membantu penanggulangan kemiskinan (Suatu Tinjauan Yuridis)
  • Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 41 Phpu. D Vi 2008 Tentang Pilkada Ulang Di Jawa Timur
  • Pendekatan Konseptual Dan Implikasi Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-Vi/2008 Terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat
  • Analisis Pasal 6A ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 terhadap terbukanya peluang politik identitas etnis pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
  • Kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pembentukan undang-undang dan sistem parlemen Indonesia pasca perubahan keempat UUD 1945
  • Dinamika dukungan partai politik dalam proses pengajuan usul amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tahun 2007
  • Dinamika konflik dan konsensus dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • Esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik melalui standar pelayanan berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
  • Fungsi pengawasan DPD RI terhadap daerah pemekaran _ studi kasus pemekaran kota Tangerang Selatan tahun 2005-2008
  • Hak penguasaan negara dalam bidang pertambangan mineral dan batubara
  • Kebijakan kepegawaian pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS _ studi kasus di Provinsi DKI Jakarta
  • Kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi kementerian negara
  • Menciptakan aparatur yang professional dalam penyelenggaraan birokrasi berdasarkan Undang-undang nomor nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
  • Pemekaran daerah dan ‘Bossisme Lokal_ studi kasus praktek kekuasaan Bupati Murman Effendi dalam perkembangan Kabupaten Seluma periode 2005-2011, Bengkulu
  • Pengaruh putusan pengadilan tentang gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap pembaruan undang-undang hukum acara perdata
  • Peran aparat pengawasan intern pemerintah terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah
  • Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025
  • Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi _ studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 PUU-IX 2011
  • Politik hukum pengaturan kewarganegaraan _ tinjauan yuridis terhadap produk hukum tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dari era Orde Lama sampai dengan era Reformasi
  • Politik hukum pengisian jabatan Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun 1945
  • Privatisasi Badan Usaha Milik Negara di dalam kerangka Administrative Reform dan pelembagaan konsepsi negara kesejahteraan di Indonesia
  • Tinjauan tentang kebebasan berekspresi dalam hukum Islam dan hukum hak asasi manusia internasional _ analisis kasus Jylannd Posten, di Denmark, film Fitna di Belanda, dan Innocence of muslims di Amerika
  • Tinjauan yuridis pentingnya pembentukan peradilan khusus Pemilu dalam Pemilukada = Juridical review the importance of Eeection court in the Direct Election of district head
  • Aspek yuridis keterangan pemerintah dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
  • Hak menguji materiil dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia
  • Hak uji materiil di Indonesia_ Studi kasus tentang hak uji meteriil Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi setelah perubahan UUD 1945
  • Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme hubungan antar lembaga negara
  • Kedudukan hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi Indonesia dan peranannya dalam pembinaan hukum nasional
  • M. Natsir dalam perjuangan konstitusional tentang dasar negara Republik Indonesia
  • Mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia _ studi perbandingan konstitusi beberapa negara
  • Penerapan pasal 33 UUD 1945_ studi kasus putusan mahkamah konstitusi mengenai kelistrikkan
  • Perlindungan hak perseorangan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi
  • Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi _ studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 PUU-IX 2011
  • Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam proses pemberhentian Presiden dan/ atau wakil Presiden menurut UUD 19945 perubahan ketiga dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi
  • Manajemen perubahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia/ Serbuah studi kasus pada Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
  • FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN BANYUMAS
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SUATU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PPK DI KECAMATAN TEMINABUAN KABUPATEN SORONG
  • PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA , 03
  • PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Beli-Sekarang

Untuk mendapatkan daftar lengkap contoh skripsi hukum lengkap / tesis hukum lengkap, dalam format PDF, Ms Word, dan Hardcopy, silahkan memilih salah satu link yang tersedia berikut :

Contoh Tesis

  1. Daftar Contoh Tesis Hukum Tata Negara
Incoming search terms:

Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Alamat

IDTESIS SURABAYA

Jl Gayungan VIII No 3, Surabaya (Carefour A Yani maju 100 m, ambil kiri ke arah Polsek Gayungan/Telkom Injoko)

HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) & BBM : 5E1D5370