HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Posts Tagged Kumpulan Tesis Hukum

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Perdata

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Perdata

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Perdata

Model gugatan perdata ada dua macam, yaitu gugatan yang dilakukan melalui peradilan disebut litigasi, dan gugatan yang dilakukan di luar pengadilan alternatif penyelesaian sengketa. Gugatan perdata atas hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Kedua, sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Model-model gugatan yang mengatasnamakan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum ini beragam, dan dikenal dengan sebutan gugatan-gugatan class action, actio popularis, citizen lawsuit. dan NGO’s standing.

Hukum acara perdata yang berlaku saat ini – HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Rbg (Rechtsreglement Buitengeweten) – maupun dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata tahun 2008 serta Naskah Akademis tentang Rancangan Hukum Acara Perdata tahun 2011 juga belum mengatur maupun membahas mengenai mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit) tersebut.

Kami menyajikan banyak judul tentang Tesis Hukum Perdata. Banyaknya pilihan yang ada dalam daftar kami, memungkinkan Anda untuk menemukan judul yang sesuai atau bahkan mendekati dengan tema yang Anda miliki. Dalam Contoh Tesis Hukum Perdata kami di bawah ini, menyajikan berbagai bentuk kasus seperti hukum tentang ketenagakerjaan, hukum hak waris, hukum niaga atau bisnis, perlindungan ham dan lain sebagainya. Anda tidak akan menyandang status plagiat bila menggunakan referensi hanya sebagai gambaran.

Judul Contoh Tesis Hukum Perdata KODE O-09

  • ANALISIS KLAUSULA BAKU PT PLN (PERSERO) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN.
  • ARBITRASE SEBAGAI SUATU PILIHAN FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-CONTRACT SUATU TINJAUAN DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA.
  • FUNGSI PERANGKAT HUKUM PERDATA DALAM ERA GLOBALISASI DAN KAITANNYA DENGAN KETAHANAN NASIONAL.
  • GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT TINJAUAN DARI HUKUM PERDATA.
  • HAK SUBROGRASI DAN PELAKSANAANNYA DALAM ASURANSI KAPAL LAUT ; SUATU TINJAUAN KASUS GUGATAN PERDATA ANTARA PT ASURANSI AEGIS INDONESIA MELAWAN IRWAN HARUNSYAH.
  • IMPLIKASI PERSERIKATAN PERDATA TERHADAP INTEGRITAS PROFESI JABATAN NOTARIS.
  • KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA (KUH PERDATA).
  • KEBERADAAN HIBAH TERHADAP BAGIAN MUTLAK AHLI WARIS SUATU KAJIAN TERHADAP KETENTUAN WARIS PERDATA BARAT.
  • KEDUDUKAN FUNGSIONAL AKTA NOTARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS (PERTANGGUNGJAWABANNYA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA.
  • KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA.
  • KEDUDUKAN PERKUMPULAN MARGA SEBAGAI BADAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1653 KUH PERDATA (ANALISIS TERHADAP PERKUMPULAN MARGA HUANG DI JAKARTA).
  • KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA.
  • KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA STATUS KEPEMILIKAN TANAH ANALISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 399 PK-PDT-2009.
  • LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) PARA AHLI WARIS LEGITIMARIS DALAM HUKUM WARIS PERDATA.
  • MALPRAKTEK MEDIK DALAM HUKUM PERDATA .
  • PEMADANAN ISTILAH HUKUM PERDATA BELANDA KE INDONESIA DALAM BAHASA INDONESIA.
  • PENGARUH PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) TERHADAP PEMBARUAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA .
  • PENGARUH PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) TERHADAP PEMBARUAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA.
  • PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA PADA TINGKAT UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI MELALUI PERDAMAIAN = CIVIL DISPUTE RESOLUTION REMEDIES IN THE APPEAL, APPEALS AND JUDICIAL REVIEW THROUGH PEACE.
  • PERANAN KURATOR DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY (KEPAILITAN LINTAS NEGARA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.
  • PERANAN ULAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM DENGAN PENDEKATAN KETAHANAN NASIONAL.
  • PEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SERTA ASPEKNYA TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI DALAM PERKAWINAN KEDUA.
  • STATUS HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR 69-PDT.G-2010-PN.
  • TANGGUNG JAWAB PERDATA DIREKSI, KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PT. BANK BCA DAN PT. BANK DANAMON DALAM STUDI KASUS SEBAGAI BANK TAKE OVER (BTO) SEHUBUNGAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN BANK MELUNASI BLBI.
  • TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP TINDAKAN KEPENGURUSANNYA YANG MERUGIKAN PERSEROAN ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 305-PDT.G-PN.JAK.
  • TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK DAN KEDUDUKAN JANDA DAN ANAK PEREMPUAN DIBIDANG KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
  • VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI KERJA PEGAWAI PADA DIREKTORAT PERDATA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
  • EVALUASI ASPEK PERDATA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI KASUS/ PT NEWMONT MINAHASA RAYA, MANADO, PROVINSI SULAWESI UTARA)
  • REKAYASA ULANG PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
  • TINJAUAN YURIDIS BISNIS-KE-BISNIS (B2B) PASAR PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.
  • TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN (KREDIT) PERBANKAN KEPADA NASABAH PERORANGAN BERUPA KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES), SEBAGAI BAGIAN DARI KREDIT BISNIS MIKRO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) – 1.
  • ASPEK HUKUM AUDIT LINGKUNGAN BAGI PELAKU BISNIS DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI ERA PERDAGANGAN BEBAS.
  • ASPEK HUKUM BISNIS PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL (ORI).
  • ASPEK HUKUM MONOPOLI DALAM PERSAINGAN BISNIS DI INDONESIA.
  • ASPEK-ASPEK HUKUM KEAGENAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TRANSAKSI DI DALAM DUNIA BISNIS DI INDONESIA.
  • HARMONISASI DAN REFORMASI HUKUM BISNIS DI INDONESIA DALAM KERANGKA KESEPAKATAN WTO PADA SEKTOR PERTANIAN.
  • KEMITRAAN DALAM BISNIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN BISNIS DENGAN PRINSIP MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH.
  • PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERKAIT PELAKSANAAN PASAL 50 DAN PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM BISNIS.
  • RAHASIA DAGANG ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DI INDONESI DAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI ASET BISNIS.
  • MALPRAKTIK MEDIS RUMAH SAKIT, IMPLIKASI PADA TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN ORIENTASI BISNIS RUMAH SAKIT

 

  • PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELESAIAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA/2003
  • UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET/2004
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR/2003
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROV. RIAU/2005
  • ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI/2004
  • PERAN DAN TANGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI
  • PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
  • PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISCS (CD)
  • PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
  • PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA
  • STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURABAYA
  • PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU
  • UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN
  • KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAPD HARTA PENINGGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASSAR , 03
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1996
  • TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DI BUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK
  • PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
  • PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT, 06
  • TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
  • EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
  • TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN /KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBYEKNYA
  • PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA, 03
  • PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 03
  • PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI, 06
  • HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT (SUATU STUDI TENTANG OPERASIONALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT MUSLIM TANGERANG, 07
  • PELAKSANAAN PENANDATANGANAN AKTA OLEH PENERIMA KUASA DALAM AKTA SKMHT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS, 07
  • TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG TIMBUL KARENA ADANYA PEMBAGIAN WARISAN, 04
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG, 05
  • PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMANNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI, 06
  • JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG, 07
  • PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES EMISI SAHAM, 06
  • WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA MAGELANG, 06
  • PERANAN BADAN AMIL SEBAGAI PENGELOLA DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 38 TAHUN 1999, 05
  • PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA), 04
  • JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGGALIAN HAK GUNA BANGUNAN OBYEK HAK TANGGUNGAN, 07
  • PEMBENTUKAN BALAI LELANG SEBAGAI UPAYA PEDAYAGUNAAN LELANG DI INDONESIA, 07
  • PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK BAKATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
  • PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT BANK PADA KANTOR PUSAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, 08
  • PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA, 07
  • PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG, 07
  • PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SALATIGA, 07
  • PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE CABANG SEMARANG, 06
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK, 04
  • EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI, 07
  • TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG), 07
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SEMARANG, 07
  • PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU DI KABUPATEN JEPARA, 07
  • PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS MALAPRAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 126/PDT.G/2003/PN.CBN), 08
  • KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA
  • PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN ASAL HAK BARAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, 05
  • PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DASAR HIBAH WASIAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KOTA PURWOKERTO, 07
  • PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, 05
  • PELAKSANAAN PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DI DENPASAR
  • PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK NIAGA TBK CABANG BANDUNG, 07
  • KAJIAN HUKUM TENTANG POLIGAMI DAN PERMOHONAN POLIGAMI YANG DITOLAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG, 07
  • PELAKSANAAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
  • PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN, 07
  • KAJIAN TERHADAP KITAB DUU,U AL-MISBAAH FI BAYAANI AHKAM AL-NIKAAH KARANGAN K.H.M.HASYIM ‘ASY’ARI, 09
  • STUDI METODE IJTIHAD DALAM FATWA-FATWA DSN TENTANG PEMBIAYAN PERBANKAN SYARIA’AH TAHUN 2000-2005. 10
  • PERANAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHTB DI KABUPATEN PATI , 04
  • KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS : DI KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTAMADYA DENPASAR DAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) , 02
  • TUTURAN DIREKTIF DALAM AL-QURAN (KAJIAN PRAGMATIK TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM) , 09
  • HAK GUGAT WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN PASAL 1365 KUH PERDATA , 98
  • TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG , 04

Beli-Sekarang

Incoming search terms:

Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Kumpulan Judul Contoh Tesis Kriminologi

Kumpulan Judul Contoh Tesis Kriminologi

Ilmu kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh suatu oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Ilmu kriminologi memiliki tiga ruang lingkup kriminologi yaitu (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan, dan Penologi: ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan “control of crime”.

Berikut kami sajikan beberapa contoh judul tesis ilmu kriminologi :

Judul Contoh Tesis Kriminologi SOFT COPY KODE O.50 (PDF)

  • ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERLAWANAN GAM KEPADA PEMERINTAH PUSAT (STUDI KASUS, KONFLIK ACEH TAHUN 2000-2002), 03
  • DAMPAK NARKOBA TERHADAP PRESTASI BELAJAR (STUDI KASUS TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS X DI BANTEN), 03
  • COMMUNITY POLICING DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM RESOLUSI KONFLIK (ANALISIS WACANA TERHADAP PENELITIAN-PENELITIAN COMMUNITY POLICING DAN RESTORATIVE JUSTICE), 08
  • DAMPAK KONSUMSI PORNOGRAFI MELALUI INTERNET TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (PENELITIAN DI DESA PAMULANG BARAT, KECAMATAN PAMULANG, TANGERANG, PROPINSI BANTEN), 04
  • FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA DAN EFEKTIVITAS PEMBINAAN MELALUI PELAKSANAAN KERJAR PAKET TERHADAP ANAK DIDIK PERMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK KLAS II A BLITAR), 06
  • KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDY KASUS SODOMI YANG DILAKUKAN OLEH Tn), 06
  • KENDALA PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI DALAM KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, 06
  • WARTAWAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI MASA KEBEBASAN PERS (STUDI KASUS TERJADINYA SERANGKAIAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN INDONESIA SEJAK DITERAPKANNYA UU NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS), 05
  • KETUA SUKU DALAM MENJAGA KETERTIBAN ANTAR KELOMPOK ETNIS NARAPIDANA DI LP KELAS I SUKAMISKIN, 06

Beli-Sekarang

Incoming search terms:

Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Agraria

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Agraria

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Agraria

Perkembangan jaman membawa pengaruh yang besar pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun budaya dalam masyarakat. Terlebih dalam masa reformasi kini kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk sehingga menyebabkan banyak pihak-pihak yang menghalalkan banyak cara untuk memenuhi kebutuhannya. Masalah seperti inilah yang menyebabkan tingkat kriminalitas di negara kita semakin meningkat. Karena desakan ekonomi banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan-kejahatan.

Berikut kami sajikan berbagai judul untuk referensi penulisan Tesis Hukum dengan kekhususan Hukum Agraria. Dengan banyak studi kasus yang kami sediakan dapat membantu Anda dalam penulisan Tesis Hukum dengan kekhususan Hukum Agraria. Selain itu, judul-judul di bawah ini berasal dari universitas-universitas ternama di Indonesia. Sehingga tidak meragukan lagi bila Anda menggunakannya salah satu judulnya sebagai referensi. Dengan harga yang relatif terjangkau Anda dapat memilih judul di bawah ini dan memesannya kepada kami.

Judul Contoh Tesis Hukum Agraria KODE O-9

  • Akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta – analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor – 967K/Pdt/2010 tanggal 20 Agustus 2010
  • Akibat hukum pembangunan rumah susun yang diberikan status hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan
  • Akibat hukum perkawinan campuran terhadap pengurusan warisan berupa tanah- Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia
  • Analisa hukum pada hak atas tanah dalam kaitannya dengan pengaturan tanah terlantar – wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
  • Analisa hukum terhadap bekas tanah KINAG (Keputusan Kepala Inspeksi Agraria) dalam kasus sengketa tanah program redistribusi di desa Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok
  • Analisa hukum terhadap kasus sertipikat hak atas tanah ganda ditinjau dari tujuan pendaftaraan tanah
  • Analisa hukum terhadap perubahan fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian (pembangunan perumahan) di kabupaten Bogor
  • Analisis hukum kekuatan mengikat sita jaminan dalam kasus jual beli hak atas tanah yang dalam status dibebani sita jaminan
  • Analisis hukum mengenai penguasaan fisik atas bidang tanah – suatu studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 12K/TUN/2005
  • Analisis hukum terhadap akta notaris berupa akta jual beli dan pelepasan hak atas tanah sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir
  • Analisis hukum terhadap kasus sengketa antara Daud Simandjuntak dan Direktorat Jenderal Pariwisata _ penerapan asas pemisahan horisontal dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah
  • Analisis hukum terhadap kekuatan pembuktian akta hibah terhadap hak milik rumah dan bangunan diatas tanah hak pakai yang telah berakhir masa berlakunya – putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1121
  • Analisis hukum terhadap pembatalan jual beli tanah (Putusan MA-RI Nomor 2136.K
  • Analisis hukum terhadap sengketa pemilikan tanah di Jl. Raya Medan-Belawan, km 7,9 (Drs. AFN melawan Depkomindo-RI)
  • Aspek hukum pembubuhan cap ibu jari cap jempol dalam pembuatan akta notariil maupun akta pejabat pembuat akta tanah
  • Aspek-aspek hukum perjanjian dalam transaksi tanah secara angsuran _ Studi kasus pada PT. Kreasi Prima Nusantara
  • Aspek-aspek perlindungan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan swasta_ studi kasus sengketa tanah di desa Cimacan
  • Dampak perkawinan poligami di bawah tangan pada masyarakat islam Betawi terhadap perbuatan hukum jual beli tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
  • Implikasi hukum blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang sebagai dasar pendaftaran tanah
  • Kajian hukum eksekusi hak tanggungan atas tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum kepada kreditor
  • Kajian hukum tanah dalam pengelolaan hukum pertanahan di Kota Batam sebagai daerah industri_ analisis perjanjian reklamasi pantai Teluk Tering antara pemerintah Kota Batam dengan PT. Batamas Puri Permai
  • Kajian hukum tentang pelaksanaan perjanjian tukar menukar asset tanah dan bangunan negara antara Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Badan Hukum Milik Swasta
  • Kajian hukum terhadap bentuk standar perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang diterbitkan Menteri Negara Perumahan Rakyat
  • Kebijaksanaan Hukum Pengaturan Penguasaan Tanah dan Diferensiasi pedesaan di Bali
  • Kedudukan hukum blanko akta pejabat pembuat akta tanah dalam pendaftaran tanah di Indonesia
  • Kedudukan hukum tanah wakaf akibat dibubarkanya yayasan dihubungkan dengan undang-undang No.16 tahun 2001 tentang yayasan
  • Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ganda dalam sengketa melalui Pengadilan tata Usaha Negara analisis putusan PTUN Bandung No. 33-G-2003-PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003
  • Kemajemukan hukum dalam penyelesaian sengketa atas tanah adat orang Dani di Jayawijaya
  • Pembatalan akta pemberian hak tanggungan sebagai akibat hukum pembebanan jaminan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang _ analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2093 K PDT 2010
  • Pembatalan akta pemberian hak tanggungan sebagai akibat hukum Pembebanan jaminan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang _ analisis Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2093 K
  • Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacad hukum di Wilayah Kotamadya Jakarta timur (analisis kasus_ putusan Pengadilan Negeri Jkarta Pusat No. 636-PDT-G-1988-PN.JKT.PST, tanggal 13 Desember 1988 dan
  • Pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tanah dalam aspek hukum tanah dan lingkungan
  • Peran notaris dalam perjanjian jual beli tanah dan jaminan perlindungan hak hukum bagi para pihak _ studi kasus tanah di daerah Pulogadung Jakarta Timur
  • Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah _ analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 96
  • Perlindungan hukum pemegang hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan _ analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK Pdt 2011
  • Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan_ Studi kasus di wilayah Bekasi
  • Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang pemindahan haknya dibatalkan oleh pengadilan_ Analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor_ 1588K-Pdt-2001-30-06-2004
  • Permasalahan hukum pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi di Desa Kertasari Kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung
  • Sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur_ Analisis putusan No
  • Status hukum tanah hak pengelolaan akibat perpanjangan hak guna bangunan yang terbit lebih dahulu sebelum lahirnya hak pengelolaan _ analisis terhadap perpanjangan hak guna bangunan PT. Indobuildco
  • Tinjauan Malpraktek di Kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Sudut Hukum Pidana
  • Tinjauan yuridis terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta yang cacat hukum = Legal review on the certificate of land title which was issued based on the invalid deed
  • Akibat hukum lelang atas agunan tanah dan bangunan yang dimenangkan oleh kreditor dengan harga jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya- analisis Putusan Mahkamah Agung 252/K/PDT/2002
  • Implikasi hukum terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat di luar kantor PPAT_ tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor_ 35
  • Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/ Analisis putusan No.43-Pdt.G-1996-PN.JAK.SEL tanggal 20
  • TINJAUAN YURIDIS PENATAGUNAAN TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DI KOTA SEMARANG, 05
  • PENGGUNAAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN LANGOWAN KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA, 07
  • PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI, 07
  • PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI DESA PAKOPEN KECAMATAN BAWEAN KABUPATEN SEMARANG
  • PENGUASAAN TANAH UNTUK TANAMAN KERAS BERDASARKAN PERJANJIAN PENGGARAPAN DI KABUPATEN BUOL TOLI-TOLI , 98

Beli-Sekarang

Incoming search terms:

Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pidana

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pidana

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebagai Negara hukum penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin kedudukan yang sama bagi warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tentram serta kehidupan yang damai sejahtera mustahil terwujud. Demikian juga dengan tidak adanya penegakan hukum serta ketertiban maka mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut ini kami menyajikan berbagai judul terkait dengan hukum pidana. Judul Tesis Hukum Pidana yang kami sediakan mencakup berbagai kasus yang sering kali terjadi belakangan ini. Judul tersebut kami peroleh dari berbagai universitas ternama di negeri ini. Dengan berbagai keunggulan tersebut maka Anda tidak perlu khawatir dalam menggunakan referensi judul tesis hukum pidana kami. Karena sekarang ini banyak kasus pidana yang bermunculan dan layak untuk mendapat perhatian, analisa serta penyelesaian dari kita.

Judul Contoh Tesis Hukum Pidana KODE O-9

  • ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PASAR MODAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
  • ANALISIS BUMN PERSERO DITINJAU DARI SUDUT PANDANG DOKTRIN BADAN HUKUM, PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK, DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • ANALISIS DELIK PERS SEBAGAI LEX SPECIALIS MENURUT UU NO.40 TAHUN 1999 TENTANG PERS BERDASARKAN ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (SUATU TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK)
  • ANALISIS INTEGRATED COMPLEXITY DAN KEPUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ANAK YANG MELANGGAR HUKUM PIDANA SEBUAH TELAAH PSIKOLOGI SOSIAL
  • ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
  • ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM
  • ANALISIS PENERAPAN ASAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA TINJAUAN KASUS TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAL PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERS MEDIA CETAK
  • ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAA OLEH PERS
  • ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 17 HURUF I JUNCTO PASAL 12 HURUF C DAN D JUNCTO PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
  • ANCAMAN PIDANA DALAM HUBUNGAN DENGAN KELUARGA BERENCANA
  • ANCAMAN PIDANA DALAM HUBUNGAN DENGAN KELUARGA BERENCANA
  • ASAS OPORTUNITAS SUATU KAJIAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM HUKUM PIDANA MODERN
  • ASPEK-ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA
  • BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA BOGOR
  • BEBERAPA PERMASALAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRES SUATU TELAAH MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
  • BUKTI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN KOMPUTER KAJIAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
  • CORAK BIROKRASI DIREKTORAT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
  • DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLDA METRO JAYA
  • DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGADILAN UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK
  • EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK PIDANA (STUDI KASUS DI RUTAN BANDUNG)
  • EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PT. MENARA JAYA DAN UD. KURNIA DI JAKARTA TIMUR)
  • EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
  • FENOMENA ALASAN SAKIT SEORANG TERSANGKA ATAU TERDAKWA BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DOKTER UNTUK MENGHINDAR DARI PROSES PERADILAN PIDANA
  • FUNGSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM TATA PERADILAN PIDANA
  • FUNGSIONALISASI HUKU DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TENTANG URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA)
  • FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN TELEKOMUNIKASI (UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1993)
  • FUNGSIONALISASI LEMBAGA GANTI KERUGIAN UNTUK PERLINDUNGAN KORBAN PENGANIAYAAN BERAT MELALUI PERADILAN PIDANA SUATU KAJIAN VIKTIMOLOGI
  • FUNGSIONALISASI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
  • HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA ISLAM STUDI KASUS PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
  • HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA
  • HUBUNGAN KERJA ANTARA SATRESKRIM DAN SATINTELKAM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PADA POLRES JEPARA
  • HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM PIDANA DAN BEBERAPA MASALAH DALAM PENERAPANNYA DI LOMBOK
  • HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA
  • IJIN PEMERIKSAAN BAGI PEJABAT-PEJABAT NEGARA TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • INTERAKSI DAN PERLAKUAN PETUGAS PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN
  • KEABSAHAN PERBUATAN HUKUM OLEH PIHAK YANG TERKAIT PERKARA PIDANA MELALUI AKTA NOTARIS
  • KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA STUDI TENTANG KEMUNGKINAN PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA)
  • KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KERAH PUTIH (STUDI KASUS HUKUM PIDANA LINGKUNGAN)
  • KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER
  • KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI KRIMINALISASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
  • KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP TINDAK PIDANA AGAMA MELALUI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
  • KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DALAM RANGKA REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP TERPIDANA KEJAHATAN KEKERASAN
  • KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DELINKUEN
  • KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG ADVERSARIAL
  • KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
  • KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA BESERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
  • KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINJAUAN KRITIS TERHADAP TEORI PEMISAHAN TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
  • KETIADAAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
  • KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP STUDI TENTANG KENDALA YANG DIHADAPI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN ATURAN PIDANA DALAM RANGKA PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
  • KRIMINALISASI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN BERKAITAN DENGAN PERS MELALUI JALUR HUKUM PIDANA DI INDONESIA SEJAK TERBITNYA UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA
  • LEMBAGA PRAPERADILAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS POLISI SEBAGAI APARAT PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
  • MANAJEMEN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN SUATU TELAAH KRITIS GUNA PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN
  • MASALAH PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA STUDI TENTANG PIDANA CAMBUK SEBAGAI SUATU BENTUK PEMIDANAAN
  • MEDIASI PENAL PENERAPAN NILAI-NILAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT BALI
  • MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
  • NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI ALTERNATIF MEMPEROLEH KEMBALI KEKAYAAN NEGARA YANG HILANG KARENA TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PEREKONOMIAN NEGARA 001
  • PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA PUSAT DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
  • PELAKSANAAN HAK-HAK TERSANGKA-TERDAKWA MENURUT KUHAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PELAKSANAAN HAK-HAK TERSANGKA-TERDAKWA TAHANAN RUTAN-LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI LAMPUNG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA)
  • PELAKSANAAN PERADILAN UMUM ATAS TINDAK PIDANA ANGGOTA POLRI SETELAH LEPAS DARI TNI DI JAJARAN POLDA METRO JAYA
  • PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 303 K–PID–2004)
  • PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
  • PEMBEBASAN BERSYARAT BAGIAN DARI PROSES PIDANA PENJARA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA YANG TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)
  • PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA, KORUPSI, TERORISME DAN KEJAHATAN HAM BERAT
  • PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA SECARA RETROAKTIF DI INDONESIA
  • PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA
  • PEMBUKTIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN MALPRAKTEK PROFESI DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
  • PEMERIKSAAN TERHADAP TUBUH MANUSIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
  • PEMERIKSAAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN
  • PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA ANAK YANG TERANCAM PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
  • PENAHANAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
  • PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TAHAP PRA-JUDIKASI
  • PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
  • PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA SUATU TINJAUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
  • PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KAYU ILLEGAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
  • PENENTUAN LOCUS DELICTIE DALAM CYBER CRIME SEBAGAI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
  • PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA MELAKUKAN (MEDEPLEGEN) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS TERHADAP AJARAN TURUT SERTA MELAKUKAN (MEDPLEPEGEN) DALAM PRAKTEK PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
  • PENERAPAN BEHAVIOURAL ASSESSMENT SYSTEM FOR CHILDREN UNTUK MENGIDENTIFIKASI KEPRIBADIAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
  • PENERAPAN DISKRESI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BARESKRIM MABES POLRI
  • PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE PADA PERBANKAN UNTUK MEWASPADAI DAN MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PENERAPAN LEMBAGA PERADILAN DAN RELEVANSINYA BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
  • PENERAPAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA YANG DITANGANI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN AGUNG DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
  • PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH YANG BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MENURUT HUKUM KEUANGAN PUBLIK
  • PENERAPAN PRINSIP KNOWN YOUR CUSTOMER (KYC) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING PADA BANK UMUM STUDI KASUS DI PT. BANK X (PERSERO) TBK
  • PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH BANK UMUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM DKI JAKARTA
  • PENGARUH TINDAK PIDANA PADA TAHAP PRA PELELANGAN TERHADAP KEABSAHAN LELANG STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 487 K PDT 2001 DAN NOMOR 81 K PK 2009
  • PENGATURAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA = REGULATION ON SEARCH AND SEIZURE OF ELECTRONIC EVIDENCE WITHIN THE FRAMEWORK OF INDONESIA’S CRIMINAL PROCEDURE LAW REFORM
  • PENGATURAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM JUVENILE DELIQUENCY DAN PENERAPAN KEBIJAKAN LAINNYA
  • PENGAWASAN PENYIDIKAN DI POLRES KLATEN SUATU KASUS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN MENURUT PASAL 110 KUHP. SUATU KAJIAN DALAM ADMINISTRASI KEPOLISIAN
  • PENGENAAN SANKSI BAGI BANK ATAS KEWAJIBAN PELAPORAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PENGENAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERAMBAHAN HUTAN STUDI KASUS DARIANUS LUNGGUK SITORUS
  • PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
  • PENGORGANISASIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA VCD-DVD ILEGAL DI SATUAN INTELKAM POLRES METRO JAKARTA BARAT
  • PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH KLIEN PEMASYARAKATAN STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I JAKARTA PUSAT
  • PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN PROSES HUKUM YANG ADIL MENUJU WIBAWA PENEGAKAN HUKUM STUDI TERHADAP PUTUSAN MA NO. 55 PK–PID–1996 SUATU TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS
  • PENYADAPAN (WIRETAPPING) SUATU TINJUAN TENTANG LEGALITAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JAKSA GUNA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PENYEDERHANAAN SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA INDONESIA
  • PENYELESAIAN PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL INDONESIA (TINJAUAN PENGGUNAAN SARANA HUKUM ADMINISTRASI DAN SARANA HUKUM PIDANA)
  • PENYELESAIAN PERKARA ANAK SECARA RESTORASI DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
  • PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN TERHADAP DELIK BUKAN ADUAN STUDI KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
  • PENYELIDIK SWASTA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI BIDANG HAKI
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES METRO JAKARTA BARAT
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA POLRI OLEH BARESKRIM POLRI STUDI KASUS PENYIDIKAN TERHADAP PERWIRA TINGGI POLRI
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG HAKI DAN POLA-POLA PENYIMPANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES METRO JAKARTA BARAT)
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLSEK AMARTA
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLDA METRO JAYA
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BEBERAPA PENYIMPANGAN DALAM PENYIDIKAN OLEH SATUAN V DIT. RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEREK DI POLDA METRO JAYA
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
  • PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI POLDA METRO JAYA
  • PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN SECARA SAINS (SCIENTIFIC INVESTIGATION) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
  • PERADILAN IN ABSENTIA DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HASIL TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA MENELAAH IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADIIAN ANAK DALAM PERSPEKTIF BEIJING RULES
  • PERAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM STUDI KASUS PADA POS BANTUAN HUKUM DKI JAKARTA
  • PERAN KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA YANG TERPADU (STUDI TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA)
  • PERANAN BAPEPAM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA
  • PERANAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO. 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  • PERANAN KESAKSIAN ILMIAH (SCIENTIFIC TESTIMONY) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
  • PERANAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PERBEDAAN PRASANGKA PETUGAS LEMBAGA PERMASYARAKATAN TERHADAP BEBERAPA KELOMPOK NARAPIDANA DENGAN JENIS TINDAK PIDANA TERTENTU
  • PERBUATAN INGKAR JANJI KAWIN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
  • PERBUATAN MALPRAKTIK DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
  • PERILAKU PENYIDIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN (STUDI KASUS-KASUS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES X )
  • PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN RELEVANSINYA BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
  • PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
  • PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM PEROLEHAN KEMBALI BARANG MILIKNYA YANG DIRAMPAS DALAM TINDAK PIDANA
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (BADAN HUKUM)
  • PERMAAFAN HAKIM DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
  • PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS ISI TULISAN DALAM PERS-PEMBREIDELAN PERS DI INDONESIA
  • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU
  • PIDANA MATI NARKOBA STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
  • PIDANA PENGAWASAN DALAM KONSEP RANCANGAN KUHP SUATU ANALISIS MENGENAI PENYEMPURNAAN PIDANA BERSYARAT
  • POLA-POLA PENYIMPANGAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA STUDI KASUS DI POLRES X
  • POLITIK HUKUM DALAM PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
  • PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN PIDANA PENDEK
  • PROSES PEMBELAJARAN KEJAHATAN DAN IKATAN SOSIAL DI DALAM PENJARA ANAK STUDI KASUS TERHADAP ANAK PIDANA DI RUTAN BANDUNG
  • PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
  • PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CURAT DAN CURAS OLEH UNIT KEJAHATAN KEKERASAN POLRES X
  • PROSES PERADILAN PIDANA ATAS KASUS–PERKARA MEDICAL MALPRACTICE
  • PUTUSAN HAKIM DILUAR DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA = THE JUDGE DECISION BEYOND OF THE INDICTMENT ESPECIALLY FOR NARCOTIC CASES
  • REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN MATI PERKARA PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (STUDI TENTANG EFEK JERA (DETERRENT EFFECT) DI WILAYAH KOTA TANGERANG)
  • RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (STUDI KASUS HUKUM PIDANA ADAT BALI)
  • SAKSI NON POLISI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLDA METRO JAYA
  • SANKSI PIDANA DALAM HUKUM ADMINISTRASI KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
  • SANKSI PIDANA PERPAJAKAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA KEPADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
  • SEGI-SEGI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK 1983 (SUATU PENELITIAN MENGENAI KETENTUAN KETENTUAN PIDANA DIDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)
  • SEJAUH MANA KEEFEKTIFAN SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN TERHADAP PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN ATURAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
  • SISTEM PEMBUKTIAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PROSES PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
  • STRATEGI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LAPAS KLAS I SUKAMISKIN BANDUNG)
  • STUDI TENTANG HUBUNGAN POLISI DAN JAKSA DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PERIODE SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
  • STUDI TENTANG KORBAN TINDAK PIDANA KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • SUATU TINJAUAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DAN PROSPEKNYA
  • SYARIAH ISLAM SEBAGAI ACUAN DALAM MERUMUSKAN PASAL-PASAL TENTANG PERZINAHAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
  • TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
  • TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA ANALISIS TENTANG PERKARA-PERKARA RINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN COPY
  • TEKNIK PENYIDIKAN POLRI DI BIDANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN STUDI KASUS PENCEMARAN KALI SURABAYA OLEH PT. SIDOMAKMUR DAN PT. SIDOMULYO
  • TINDAK PIDANA KEHUTANAN TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1988
  • TINDAKAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLSEK METRO KEBAYORAN BARU
  • TINJAUAN MALPRAKTEK DI KALANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DARI SUDUT HUKUM PIDANA
  • TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATE CRIME DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • TINJAUAN VICTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN -KORBAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN KAITANNYA DENGAN PASAL 359 DAN PASAL 360 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA STUDI KASUS DI KOTAMADYA SEMARANG
  • TINJAUAN YURIDIS KONSEP KEPENTINGAN UMUM MENURUT PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA (STRAFUITSLUITINGSGROND) DALAM KEGIATAN PERS
  • TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
  • TINJAUAN YURIDIS PRAKTIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERADILAN PIDANA
  • UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH KORBAN DAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA DIKAJI DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA 001
  • UPAYA MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA PENCURIAN RINGAN PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 02 TAHUN 2012
  • UPAYA MENGATASI STRESS NARAPIDANA SAAT MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI RANCANGAN PROGRAM PELATIHAN INOKULASI STRESS
  • UPAYA MENGEFEKTIFKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
  • UPAYA PEMBAHARUAN PEMIKIRAN DR. SAHARDJO MENGENAI PEMASYARAKATAN SEBAGAI TUJUAN PIDANA PENJARA UNTUK PEMBENTUKAN KUHP DI MASA MENDATANG
  • UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA
  • URGENSI PENERAPAN TINDAK PIDANA NOTARIS (TPN) BERKAITAN DENGAN KETIADAAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
  • ANALISIS MENGENAI PENERAPAN DISSENTING OPINION TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
  • APLIKASI HUBUNGAN KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
  • DAMPAK UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
  • EKSEKUSI PERKARA CESSIE BANK BALI / SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUALISME PUTUSAN HAKIM YAITU PUTUSAN PIDANA NO. 1688K
  • EVALUASI PROGRAM SELEKSI JABATAN DEPUTI PADA KOMISI PEMBERATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  • MEKANISME PENGAWASAN YANG EFEKTIF DALAM SISTEM PERALDILAN PIDANA/ UPAYA MENDORONG TERWUJUDNYA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
  • OPTIMALISASI PERANAN PENYEDIA JASA KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • PENEGAKAN HUKUM KEMIGRASIAN DENGAN MENGGUNAKAN RUMAH DETENSI IMIGRASI SIDIKAAN DENGAN UNDANG-UNDANG N0.9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN UU N0.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
  • PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI INDONESIA
  • PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KEJAKSAAAN
  • PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT
  • PERANAN HAKIM DALAM MEJATUHKAN PUTUSAN SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
  • PERANAN PERBANKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG/ STUDI KASUS PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA
  • Analisa penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
  • Analisis BUMN Persero ditinjau dari sudut pandang doktrin badan hukum, prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, dan tindak pidana korupsi
  • Analisis Delik Pers Sebagai Lex Specialis Menurut UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Berdasarkan Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Penerapan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik pada Media Cetak)
  • Analisis integrated complexity dan keputusan hakim dalam memutuskan perkara anak yang melanggar hukum pidana_ Sebuah telaah psikologi sosial
  • Analisis kebijakan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
  • Analisis kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum
  • Analisis penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam perspektif hukum pidana di Indonesia_ tinjauan kasus terhadap perkembangan tindak pidana korupsi
  • Analisis pertanggungjawaban pidana dalam hal pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers media cetak
  • Analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaa oleh pers
  • Analisis yuridis tentang notaris yang melakukan tindakan pidana dikaitkan dengan pasal 17 huruf I juncto pasal 12 huruf C dan D juncto pasal 13 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
  • Asas oportunitas _ suatu kajian sistem peradilan pidana terpadu dalam hukum pidana modern
  • Aspek-Aspek hukum pidana dalam kecelakaan pesawat udara
  • Bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di polresta bogor
  • Bukti elektronik dalam kejahatan komputer_ kajian atas tindak pidana korupsi dan pembaharuan hukum pidana Indonesia
  • Corak birokrasi direktorat reskrimsus Polda Metro Jaya dalam penyidikan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan
  • Diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polda Metro Jaya
  • Disparitas putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan umum dalam perkara tindak pidana korupsi
  • Efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak pidana (studi kasus di Rutan Bandung)
  • Efektivitas penegakan hukum lingkungan (studi kasus_ penegakan hukum pidana terhadap pt. menara jaya dan ud. kurnia di Jakarta Timur)
  • Euthanasia ditinjau dari hukum pidana dan hak asasi manusia
  • Fenomena alasan sakit seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan surat keterangan dokter untuk menghindar dari proses peradilan pidana
  • Fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana
  • Fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan telekomunikasi (Undang-undang no. 3 tahun 1993)
  • Fungsionalisasi lembaga ganti kerugian untuk perlindungan korban penganiayaan berat melalui peradilan pidana_ suatu kajian viktimologi
  • Fungsionalisasi pidana denda dalam sistem peradilan pidana
  • Hak asasi manusia dan penerapan sanksi hukum pidana Islam _ studi kasus pelaksanaan hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam
  • Hakim pengawas dan pengamat _ peran dan tanggung jawab dalam perspektif sistem peradilan pidana
  • Hubungan kerja antara satreskrim dan satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana pada Polres Jepara
  • Hukum pidana adat sebagai salah satu sumber hukum pidana dan beberapa masalah dalam penerapannya di Lombok
  • Hukum pidana anak di Indonesia
  • Ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara tertentu dalam penyidikan tindak pidana korupsi
  • Interaksi dan Perlakuan Petugas Penyidik Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Proses Pemeriksaan
  • Keabsahan perbuatan hukum oleh pihak yang terkait perkara pidana melalui akta notaris
  • Keadilan restoratif sebagai kebijakan pidana dalam putusan hakim atas kasus persetubuhan terhadap anak _ studi kasus terhadap Putusan Nomor
  • Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan kerah putih (Studi kasus hukum pidana lingkungan)
  • Kebijakan legislasi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan komputer
  • Kebijakan legislatif mengenai kriminalisasi dalam perundang-undangan pidana
  • Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana agama melalui pembaharuan hukum pidana nasional
  • Kebijakan penerapan dan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terhadap terpidana kejahatan kekerasan
  • Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak delinkuen
  • Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana yang adversarial
  • Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana di bidang kepabeanan sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan
  • Kejahatan yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang
  • Ketiadaan sanksi pidana dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris
  • Korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup_Studi tentang kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan aturan pidana dalam rangka penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana
  • Kriminalisasi dan penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pers melalui jalur hukum pidana di Indonesia sejak terbitnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers_ Studi kasus di wilayah hukum DKI Jakarta
  • Lembaga praperadilan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas polisi sebagai aparat penyidik dalam sistem peradilan pidana
  • Manajemen perkara tindak pidana umum di kejaksaan suatu telaah kritis guna peningkatan kinerja kejaksaan
  • Masalah pidana dan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia_ studi tentang pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan
  • Mediasi penal penerapan nilai-nilai Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana Adat Bali
  • Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana
  • Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai alternatif memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara_001
  • Pelaksanaan fungsi balai pemasyarakatan Jakarta Pusat dalam perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana anak
  • Pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri setelah lepas dari TNI di jajaran Polda Metro Jaya
  • Pemalsuan akta otentik oleh notaris ditinjau dari perspektif hukum pidana (studi kasus putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor 303 k–pid–2004)
  • Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana
  • Pembebasan bersyarat_ Bagian dari proses pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana yang terpadu (Integrated Criminal Justice System)
  • Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika-psikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM berat
  • Pemberlakuan pidana mati ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia
  • Pembuktian dan pertanggungjawaban tindakan malpraktek profesi dokter dalam perspektif hukum pidana
  • Pemeriksaan terhadap tubuh manusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  • Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri di Polres Metro Jakarta Selatan
  • Pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
  • Penahanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia
  • Penanganan tindak pidana pencucian uang dalam tahap pra-judikasi
  • Pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana _ studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor
  • Pencucian uang (money laundering) di Indonesia suatu tinjauan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang
  • Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan
  • Penegakan hukum pidana terhadap perlindungan varietas tanaman di Indonesia
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu illegal dalam sistem peradilan pidana
  • Penentuan locus delictie dalam cyber crime sebagai usaha pembaharuan hukum pidana nasional
  • Penerapan ajaran turut serta melakukan (medeplegen) dalam tindak pidana korupsi analisis terhadap ajaran turut serta melakukan (medplepegen) dalam praktek peradilan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia
  • Penerapan Behavioural Assessment System for Children untuk mengidentifikasi kepribadian anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak
  • Penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang di Bareskrim Mabes Polri
  • Penerapan know your customer principle pada perbankan untuk mewaspadai dan mencegah tindak pidana pencucian uang
  • Penerapan lembaga peradilan dan relevansinya bagi usaha pembaharuan hukum acara pidana
  • Penerapan perlindungan saksi dalam perkara pidana yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi
  • Penerapan prinsip Known Your Customer (KYC) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana money laundering pada bank umum_ studi kasus di PT. Bank X (persero) Tbk
  • Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang
  • Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan psikotropika dan narkotika _ studi kasus di wilayah hukum DKI Jakarta
  • Pengaruh tindak pidana pada tahap pra pelelangan terhadap keabsahan lelang _ studi Putusan Mahkamah Agung RI nomor_ 487 K PDT 2001 dan nomor_ 81 K PK 2009
  • Pengaturan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana Indonesia = Regulation on search and seizure of electronic evidence within the framework of Indonesia’s criminal procedure law reform
  • Pengaturan pengulangan tindak pidana dalam juvenile deliquency dan penerapan kebijakan lainnya
  • Pengawasan penyidikan di polres klaten_ suatu kasus tindak pidana pengeroyokan menurut pasal 110 kuhp. suatu kajian dalam administrasi kepolisian
  • Pengenaan sanksi bagi bank atas kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
  • Pengenaan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan_ Studi kasus Darianus Lungguk Sitorus
  • Penggeledahan menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia
  • Pengorganisasian penyelidikan tindak pidana VCD-DVD ilegal di Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Barat
  • Pengulangan tindak pidana oleh klien pemasyarakatan_ Studi kasus balai pemasyarakatan klas I Jakarta Pusat
  • Peninjauan kembali perkara pidana sebagai perwujudan proses hukum yang adil menuju wibawa penegakan hukum _ studi terhadap putusan MA No. 55 PK–Pid–1996 suatu tinjauan yuridis dan sosiologis
  • Penyadapan (wiretapping)_ suatu tinjuan tentang legalitas dalam pelaksanaan tugas jaksa guna penanganan perkara tindak pidana korupsi
  • Penyederhanaan surat dakwaan dalam proses peradilan pidana Indonesia
  • Penyelesaian Pelanggaran Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal Indonesia (Tinjauan Penggunaan Sarana Hukum Administrasi dan Sarana Hukum Pidana)
  • Penyelesaian perkara anak secara restorasi dalam penerapan sistem peradilan pidana anak
  • Penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap delik bukan aduan _ studi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
  • Penyelidik Swasta Dalam Mengungkap Tindak Pidana di Bidang HAKI
  • Penyidikan tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Barat
  • Penyidikan tindak pidana anggota Polri oleh Bareskrim Polri_ Studi kasus penyidikan terhadap perwira tinggi Polri
  • Penyidikan Tindak Pidana Bidang HAKI dan Pola-Pola Penyimpangannya (Studi Kasus di Polres Metro Jakarta Barat)
  • Penyidikan Tindak Pidana di Polsek Amarta
  • Penyidikan tindak pidana kepabeanan sebagai upaya penegakan hukum
  • Penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Metro Jaya
  • Penyidikan tindak pidana korupsi_ Beberapa penyimpangan dalam penyidikan oleh satuan V Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya
  • Penyidikan tindak pidana merek di Polda Metro Jaya
  • Penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia
  • Penyidikan tindak pidana perkosaan di Polda Metro Jaya
  • Penyidikan yang dilakukan secara sains (scientific investigation) dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia
  • Peradilan in absentia dalam kaitannya dengan perlindungan hasil terdakwa tindak pidana korupsi
  • Peradilan pidana anak di Indonesia _ Menelaah implementasi UU no. 3 tahun 1997 tentang Pengadiian Anak dalam perspektif Beijing Rules
  • Peran bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana umum_ Studi kasus pada pos bantuan hukum DKI Jakarta
  • Peran kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu (studi terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika)
  • Peranan Bapepam dalam menangani tindak pidana manipulasi pasar di pasar modal Indonesia
  • Peranan dan penerapan sanksi pidana dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.pdf
  • Peranan kesaksian ilmiah (Scientific testimony) dalam penyidikan tindak pidana
  • Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang melalui penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Perbuatan ingkar janji kawin menurut hukum pidana adat_ Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Perbuatan malpraktik dokter dalam perspektif hukum pidana di Indonesia
  • Perilaku Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan (Studi Kasus-Kasus Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres _X )
  • PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DARI HANDPHONE
  • PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN( STUDI DI POLRES WONOSOBO)
  • PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA
  • PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE
  • UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, 04
  • UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA , 02

Beli-Sekarang

Incoming search terms:

Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Tata Negara Tahun 2017

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Tata Negara

Banyak studi kasus yang bisa diangkat menjadi tugas akhir tesis dalam ruang lingkup hukum tata negara. Seperti peranan pemda, pemerintah pusat, legalitas tentang dekrit presiden, undang-undang serta hal-hal yang berhubungan dengan sistem tata negara. Bila kita cermati lebih dalam maka akan muncul lebih banyak lagi studi kasus yang layak diangkat menjadi tugas akhir tesis. Dengan banyaknya kasus yang ada maka tidak menutup kemungkinan bahwa Anda akan mencari referensi pendukung untuk keperluan penulisan tesis Anda. Oleh karena itu, kami menyediakan berbagai studi kasus yang berhubungan dengan hukum tata negara di Indonesia.

 

Judul Contoh Tesis Hukum Tata Negara KODE O-9

  • Kebijakan otonomi daerah dalam pasal 18 uud 1945 pasca amandemen ditinjau dari politik hukum di Indonesia
  • Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penggalangan Dana Wukirwati Menurut Pendekatan Hukum Responsif
  • Membangun konstruksi penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
  • Prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal terhadap pemberian insentif bagi investor asing(Tinjauan terhadap kepentingan yang dilindungi
  • Studi analisis instruksi presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya
  • Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi
  • Analisis terhadap Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai salah satu upaya untuk membantu penanggulangan kemiskinan (Suatu Tinjauan Yuridis)
  • Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 41 Phpu. D Vi 2008 Tentang Pilkada Ulang Di Jawa Timur
  • Pendekatan Konseptual Dan Implikasi Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-Vi/2008 Terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat
  • Analisis Pasal 6A ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 terhadap terbukanya peluang politik identitas etnis pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
  • Kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pembentukan undang-undang dan sistem parlemen Indonesia pasca perubahan keempat UUD 1945
  • Dinamika dukungan partai politik dalam proses pengajuan usul amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tahun 2007
  • Dinamika konflik dan konsensus dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • Esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik melalui standar pelayanan berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
  • Fungsi pengawasan DPD RI terhadap daerah pemekaran _ studi kasus pemekaran kota Tangerang Selatan tahun 2005-2008
  • Hak penguasaan negara dalam bidang pertambangan mineral dan batubara
  • Kebijakan kepegawaian pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS _ studi kasus di Provinsi DKI Jakarta
  • Kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi kementerian negara
  • Menciptakan aparatur yang professional dalam penyelenggaraan birokrasi berdasarkan Undang-undang nomor nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
  • Pemekaran daerah dan ‘Bossisme Lokal_ studi kasus praktek kekuasaan Bupati Murman Effendi dalam perkembangan Kabupaten Seluma periode 2005-2011, Bengkulu
  • Pengaruh putusan pengadilan tentang gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap pembaruan undang-undang hukum acara perdata
  • Peran aparat pengawasan intern pemerintah terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah
  • Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025
  • Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi _ studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 PUU-IX 2011
  • Politik hukum pengaturan kewarganegaraan _ tinjauan yuridis terhadap produk hukum tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dari era Orde Lama sampai dengan era Reformasi
  • Politik hukum pengisian jabatan Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun 1945
  • Privatisasi Badan Usaha Milik Negara di dalam kerangka Administrative Reform dan pelembagaan konsepsi negara kesejahteraan di Indonesia
  • Tinjauan tentang kebebasan berekspresi dalam hukum Islam dan hukum hak asasi manusia internasional _ analisis kasus Jylannd Posten, di Denmark, film Fitna di Belanda, dan Innocence of muslims di Amerika
  • Tinjauan yuridis pentingnya pembentukan peradilan khusus Pemilu dalam Pemilukada = Juridical review the importance of Eeection court in the Direct Election of district head
  • Aspek yuridis keterangan pemerintah dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
  • Hak menguji materiil dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia
  • Hak uji materiil di Indonesia_ Studi kasus tentang hak uji meteriil Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi setelah perubahan UUD 1945
  • Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme hubungan antar lembaga negara
  • Kedudukan hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi Indonesia dan peranannya dalam pembinaan hukum nasional
  • M. Natsir dalam perjuangan konstitusional tentang dasar negara Republik Indonesia
  • Mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia _ studi perbandingan konstitusi beberapa negara
  • Penerapan pasal 33 UUD 1945_ studi kasus putusan mahkamah konstitusi mengenai kelistrikkan
  • Perlindungan hak perseorangan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi
  • Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi _ studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 PUU-IX 2011
  • Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam proses pemberhentian Presiden dan/ atau wakil Presiden menurut UUD 19945 perubahan ketiga dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi
  • Manajemen perubahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia/ Serbuah studi kasus pada Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
  • FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN BANYUMAS
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SUATU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PPK DI KECAMATAN TEMINABUAN KABUPATEN SORONG
  • PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA , 03
  • PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Beli-Sekarang

Untuk mendapatkan daftar lengkap contoh skripsi hukum lengkap / tesis hukum lengkap, dalam format PDF, Ms Word, dan Hardcopy, silahkan memilih salah satu link yang tersedia berikut :

Contoh Tesis

  1. Daftar Contoh Tesis Hukum Tata Negara
Incoming search terms:

Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Internasional Tahun 2017

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Internasional

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional terdiri dari beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia, salah satunya adalah hukum internasional regional dan hukum internasional khusus. Biasanya hukum internasional sangat berkaitan antara negara satu dengan negara lainnya. Berikut adalah contoh judul-judul tesis hukum internasional :

 

Judul Contoh Tesis Hukum Internasional SOFT COPY KODE O.44 (PDF)

  • ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN REKOMENDASI FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING DALAM REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
  • ANALISIS PERENCANAAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
  • ARBITRASE SEBAGAI SUATU PILIHAN FORUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-CONTRACT SUATU TINJAUAN DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA
  • ASPEK HUKUM DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TERORISME PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL
  • GLOBALISASI EKONOMI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL STUDI TENTANG KESIAPAN HUKUM DI INDONESIA MELINDUNGI PRODUKSI DALAM NEGERI MELALUI UNDANG-UNDANG ANTI DUMPING DAN SAFEGUARD
  • PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS ROYALTI DAN IMBALAN JASA TEKNIK BAIK BERDASARKAN KETENTUAN DOMESTIK MAUPUN PERJANJIAN INTERNASIONAL SUATU TINJAUAN UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH PENGHINDARAN PAJAK
  • PENERAPAN HUKUM ANTI-DUMPING DI INDONESIA SEBAGAI TINDAKAN PEMULIHAN (TRADE REMEDIES) DALAM KERANGKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
  • PERANAN KURATOR DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY (KEPAILITAN LINTAS NEGARA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
  • PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PENEGAKAN HUKUM PERBURUHAN NEGARA BERKEMBANG STUDI MENGENAI HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DI PERKEBUNAN TEH GUNUNG MAS
  • PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PERANG NABI MUHAMMAD STUDI FENOMENOLOGI ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PERANG NABI MUHAMMAD DITINJAU DARI SUDUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
  • PERMASALAHAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP INDIVIDU DALAM HUKUM INTERNASIONAL UNLOCKED
  • PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGOPERASIAN KAPAL LUAR NEGERI BERDASARKAN KETENTUAN DOMESTIK DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL SUATU KAJIAN UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH PENGHINDARAN-PENYELUNDUPAN PAJAK
  • PILIHAN HUKUM SEBAGAI TITIK PERTALIAN DALAM HUKUM PERDJANDJIAN INTERNASIONAL
  • REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL DARI PROKLAMASI SAMPAI DENGAN PERJANJIAN LINGGARJATI
  • SEGI-SEGI HUKUM ADMINISTRASI ORGANISASI INTERNASIONAL ASEAN (ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS) BEBERAPA MASALAH YANG MEMERLUKAN PENDEKATAN DAN SANTUNAN REGIONALISTIK
  • SENGKETA DUMPING ANTAR NEGARA SUATU TINJAUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
  • TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENERIMAAN PALESTINA MENJADI ANGGOTA UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)
  • TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN DAN KONSERVASI JENIS IKAN BERUAYA JAUH (HIGHLY MIGRATORY SPECIES) STUDI KASUS PENGELOLAAN DAN KONSERVASI TUNA DI INDONESIA
  • TINJAUAN TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL ANALISIS KASUS JYLANND POSTEN, DI DENMARK, FILM FITNA DI BELANDA, DAN INNOCENCE OF MUSLIMS DI AMERIKA
  • TINJAUAN YURIDIS ASPEK PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN INTERNASIONAL ANALISIS KLAUSUL PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM DUA (2) FACILITY AGREEMENT
  • ASPEK HUKUM PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
  • ANALISIS YURIDIS TINDAKAN DISKRIMINASI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DARI SUATU NEGARA TERHADAP PRODUK NEGARA LAIN
  • TINJAUAN YURIDIS ASPEK PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN INTERNASIONAL ANALISIS KLAUSUL PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM DUA (2) FACILITY AGREEMENT
  • ANALISIS TENTANG SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL DALAM WTO DAN MANFAATNYA BAGI INDONESIA, 09
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIMENSI PUBLIK DAN PRIVAT PADA PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI, 05
  • ANALISIS DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN TERHADAP PERDAGANGAN LUAR NEGERI INDONESIA, 04
  • ANALISIS PEMBUKTIAN PADA PERJANJIAN JUAL BELI INTERNASIONAL MELALUI INTERNET, 04
  • ASEPEK-ASPEK PENGEMBANGAN HUKUM MARITIM DALAM RANGKA KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 , KHUSUSNYA MENGENAI SEGI-SEGI HUKUM BENDERA KAPAL, 84
  • KEDUDUKAN STANDARDISASI INTERNASIONAL ATAS BARANG DI INDONESIA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS (STUDI KASUS PADA PT. CHUBB INDONESIA, CIBITUNG, BEKASI), 04
  • ASEPEK-ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, 98

Beli-Sekarang

Incoming search terms:

Agar artikel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dalam komunitas anda… bantu saya untuk menginfomasikannya pada teman-teman anda di Facebook , Twitter, atau Email.

Jika Bermanfaat Berbagilah...

Alamat

IDTESIS SURABAYA

Jl Gayungan VIII No 3, Surabaya (Carefour A Yani maju 100 m, ambil kiri ke arah Polsek Gayungan/Telkom Injoko)

HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) & BBM : 5E1D5370