Posts Tagged Tesis Hukum Pajak

Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pajak

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan- peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun rakyat selaku wajib pajak. Di Indonesia yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus memiliki dasar hukum.. Dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.”

Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan tentang pajak ada di Pasal 23A, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini sesuai dengan dalil yang ada di Amerika yaitu “Taxation without representation is roberry” ( pajak tanpa UU adalah perampokan ).

Beberapa penelitian yang bertema hukum pajak sudah sering dilakukan diantara nya dapat dilihat dari Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Pajak berikut:

• ADVANCE PRICING AGREEMENT (APA) DAN PENANGANAN KASUS TRANSFER PRICING MENURUT HUKUM POSITIF PERPAJAKAN INDONESIA
• ANALISA HUKUM TENTANG PEMBLOKIRAN REKENING BANK WAJIB PAJAK SEBAGAI SALAH SATU PELAKSANAAN SURAT PAKSA (STUDI KASUS PT. HI)
• ANALISIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PAJAK HIBURAN
• ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAS TRANSAKSI E-COMERCE SEBAGAI UPAYA PENGAMANAN PAJAK PENGHASILAN
• ANALISIS PALAKSANAAN PEMERIKSAAN ULANG DI TINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM WAJIB PAJAK
• ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PADA DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME (STUDI KASUS DI PROPINSI DKI JAKARTA)
• KEBIJAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI OBLIGASI TINJAUAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM
• PAJAK ATAS PENGHASILAN (PPH) DARI JASA ANGKUTAN PERUSAHAAN PENERBANGAN ASING (BERDASARKAN KETENTUAN DOMESTIK DAN TAX TREATIES) DITINJAU DARI ASAS KEPATUHAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
• PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS ROYALTI DAN IMBALAN JASA TEKNIK BAIK BERDASARKAN KETENTUAN DOMESTIK MAUPUN PERJANJIAN INTERNASIONAL SUATU TINJAUAN UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH PENGHINDARAN PAJAK
• PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM)
• PEMERIKSAAN PAJAK DIANTARA TARGET PENERIMAAN (BUDGETAIR) DAN PENEGAKAN HUKUM (LAW INFORCEMENT) DALAM RANGKA MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA (STUDI KASUS TERHADAP PEMERIKSAAN PAJAK DI KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK TANGERANG)
• PEMOTONGAN PPH PASAL 22 SEBAGAI PEMBAYARAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN DAN MEKANISME PEBAGIHANNYA SUATU TINJAUAN UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENGHINDARI PENGENAAN PAJAK GANDA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK
• PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGOPERASIAN KAPAL LUAR NEGERI BERDASARKAN KETENTUAN DOMESTIK DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL SUATU KAJIAN UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH PENGHINDARAN-PENYELUNDUPAN PAJAK
• POLITIK HUKUM PAJAK PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PERIODE 1983-2000
• POLITIK HUKUM PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI INDONESIA
• SANKSI GIJZELING DALAM KAITAN DENGAN PENAGIHAN PAJAK DAN IMPLIKASI KEPASTIAN HUKUMNYA
• TINDAK PENYANDERAAN PENUNGGAK PAJAK OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DITINJAU DARI SUDUT PENEGAKAN HUKUM DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
• TINDAKAN YURIDIS YANG DITEMPUH OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK SELAKU OTORITAS FISKAL DAN PT ‘ABC SELAKU WAJIB PAJAK DALAM MENGHADAPI MASALAH TRANSFER PRICING DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERPAJAKAN – 1
• TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA USAHA ECERAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM UNTUK MEMPERLUAS OBYEK PAJAK (TAX BASE) BERDASARKAN HASIL SURVEI TERINTEGRASI 2003 BIRO PUSAT STATISTIK
• TINJAUAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN BERUPA PENGAMPUNAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK INDONESIA
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYANDERAAN (GIJZELING) DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
• ZAKAT DAN PAJAK DALAM HUKUM ISLAM
• ASPEK HUKUM PERPAJAKAN ATAS TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA- STUDI KASUS- DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TYROLIT VINCENT
• PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BERKAITAN DENGAN STATUS UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
• POLITIK HUKUM PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA
• TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN BEA MASUK DAN PAJAK PAJAK DALAM RANGKA IMPOR PDRI FILM IMPOR
• TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN UTANG PAJAK DENGAN UTANG NIAGA DALAM PERKARA KEPAILITAN STUDI KASUS PERKARA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK MELAWAN PT. INTI MUTIARA KIMINDO
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BANK SELAKU KREDITUR DALAM PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA JASA DI BIDANG PERBANKAN STUDI KASUS TERHADAP PT BANK SYARIAH MANDIRI
• ANALISIS ATAS PUTUSAN BANDING PENGADILAN PAJAK
• EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING (STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK)
• PENGARUH KUALITAS PEMERIKSAAN PADA KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK (KARIKPA) JAKARTA KHUSUS SATU TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (BPSP)
• ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DARI PERSPEKTIF ASPEK KEADILAN DAN ASAS PERADILAN MURAH
• TINJAUAN SENGKETA PAJAK MENGENAI FAKTUR PAJAK YANG DIATUR DALAM PASAL 13 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PAJAK PETAMBAHAN NILAI (FAKTUR PAJAK TIDAK LENGKAP ATAU CACAT)
• ANALISIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SUATU TINJAUAN KASUS PT. MUTIA ANDALAN PUTRA)
• ANALISIS PENGAWASAN FAKTUR PAJAK SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
• TINDAKAN PEMBAJAKAN FILM CERITA DALAM MEDIA CAKRAM OPTIK DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KAITANNYA DENGAN HILANGNYA PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK
• KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN, DITINJAU DARI SUDUT PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
• TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN PPN PADA USAHA ECERAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM UNTUK MEMPERLUAS OBJEK PAJAK
• TINJAUAN HUKUM ATAS TANGGUNG JAWAB YAYASAN PENGELOLA TANAH PEMAKAMAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN DELI SERDANG BERDASARKAN PERDA NO 26 TAHUN 2000
• ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE; SEBAGAI UPAYA PENGAMANAN PAJAK PENGHASILAN
• KAJIAN HUKUM ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK INDONESIA