HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp)

Posts Tagged tesis magister administrasi

Kumpulan Judul Contoh Tesis Magister Administrasi Publik

Kumpulan Judul Contoh Tesis Magister Administrasi Publik

Link Terkait

Contoh Judul Tesis Magister Administrasi Publik

  • KINERJA KEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN FLORES TIMUR
  • HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN STATUS MEROKOK PADA LAKI-LAKI DI INDONESIA (ANALISIS DATA SURVEI INDIKATOR KESEHATAN NASIONAL (SIRKESNAS) 2016)
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONA INTEGRITAS DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL UNTUK BANTUAN MAHYANI (RUMAH LAYAK HUNI) PADA MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI GORONTALO
  • MEWUJUDKAN TRANSPARANSI HASIL PEMILU MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILU DI INDONESIA)
  • KEBIJAKAN SWASEMBADA DAGING TERHADAP PRODUKTIVITAS RUMAH TANGGA PETERNAKAN SAPI POTONG DI INDONESIA
  • PERAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI POLICY ENTREPRENEUR DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG MIGAS
  • KONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (SAWAH)
  • DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL
  • HUBUNGAN INDUSTRIAL PASCA KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN (STUDI KOMPARASI: KABUPATEN BEKASI DAN KOTA YOGYAKARTA)
  • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI FAMILY DEVELOPMENT SESSION SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (STUDI KASUS KEL. GIWANGAN, KOTA YOGYAKARTA)
  • PERAN YAYASAN KESEHATAN PEREMPUAN (YKP) SEBAGAI POLICY ENTREPRENEUR DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK
  • ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP PENETAPAN KRITERIA DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DALAM KEBIJAKAN BARU SISTEM KAPITASI KHUSUS DI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU
  • PEMETAAN UPAYA MEMBUKA POLICY WINDOWS KEBIJAKAN RATU PEREMPUAN DI KRATON YOGYAKARTA
  • PENDERITA GANGGUAN JIWA, KETERTIBAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH : DALAM PERSPEKTIF PENGAMBIL KEBIJAKAN (STUDI DI KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR)
  • ANALISIS KEBIJAKAN STAKEHOLDER PEMBUATAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN UNTUK MEMENUHI TARGET ANGKA KONTAK DI PUSKESMAS KABUPATEN BANYUMAS
  • DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK: KASUS KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK DAN SUBSIDI LISTRIK DI TAHUN 2017
  • PROSES DELIBERATIF DALAM KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI DI SURAKARTA
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  • ANALISIS KEBIJAKAN ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI PERMENKES NO. 15 TAHUN 2016
  • ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (E-LHKPN) PADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA
  • DINAMIKA POLITIK AGENDA SETTING: STUDI KASUS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BANDARA BARU DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • EVALUASI KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN POJK NO.42/POJK.03/2017 BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SETELAH DIBERLAKUKAN SAK EMKM
  • KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PROGRAM MAKASSAR HOME CARE DI KOTA MAKASSAR
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA (MTR) DI KOTA MAKASSAR
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SAMIN DI KABUPATEN BLORA
  • ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) TERHADAP PERUSAHAAN PERIKANAN DI INDONESIA
  • KONSTRUKSI SOSIAL DALAM DESAIN KEBIJAKAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS KOMUNITAS MASYARAKAT TALONANG DI DESA TALONANG BARU KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT)
  • ANALISIS STAKEHOLDER TERHADAP URGENSI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KOTA TASIKMALAYA
  • RESPONS PETANI ATAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KOTA MALANG
  • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN KEBIJAKAN TERHADAP STATUS KAWASAN STRATEGIS TANJUNG BERIKAT PADA PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
  • ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN RANTAI PASOKAN AYAM BROILER DI INDONESIA
  • PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN TUNJANGAN KINERJA DAN KEADILAN ORGANISASIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PUSAT
  • REPLANTING SEBAGAI TERMINASI KEBIJAKAN PIR (PERUSAHAAN INTI RAKYAT) KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASER
  • PREFERENSI PEMILIHAN MODA TRANSPORTASI SISWA SMP DI KOTA SURAKARTA PASCA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN ZONASI LAYANAN PENDIDIKAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
  • EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA KEPESERTAAN PBI DAERAH JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KAYONG UTARA DAN KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
  • PERAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID DALAM KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER PERIODE TAHUN 1999-2001
  • ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) NATUNA
  • PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
  • RAGAM INISIATIF GERAKAN SOSIAL DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI PULAU PARI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
  • JAGORIKO SEBAGAI SEBAGAI KEBIJAKAN MEMPERKUAT KAPASITAS EKONOMI LOKAL MASYARAKAT KECAMATAN SEDAYU
  • ANALISIS KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN BERIMPLIKASI TERHADAP KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) ILEGAL (STUDI KASUS TOUR GUIDE ILEGAL DI KECAMATAN KUTA)
  • EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PERSEKTIF AZAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS
  • RELASI AKTOR PADA MODEL KEBIJAKAN PENTA HELIX DALAM KEBERHASILAN PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN MALANG
  • PARTISIPASI ANAK PADA FORUM ANAK SURAKARTA DALAM KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK
  • ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL DI DESA PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL TAHUN 2014-2019
  • MERIT SYSTEM DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA)
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PEMBERIAN NAMA / TOPONIMI RUPABUMI UNSUR BUATAN DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  • DIFUSI REZIM ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORER DALAM KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK WILAYAH.
  • EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN IMPOR GARAM DI INDONESIA
  • FORMULASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN DI DIY
  • PENGARUH KEPUASAN KERJA DALAM MEMEDIASI INSENTIF DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DIREKTORAT UGM (STUDI KEBIJAKAN INSENTIF BERBASIS KINERJA (IBK) TENAGA KEPENDIDIKAN)
  • EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN: STUDI TENTANG PENCAPAIAN TARGET 20 JUTA WISATAWAN MANCANEGARA
  • AMBIGUITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MORATORIUM IZIN USAHA HOTEL, APARTEMEN DAN KONDOTEL DI KABUPATEN SLEMAN
  • PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI ASAS KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN KUTAI BARAT (STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT DAYAK BENUAQ MUARA TAE)
  • EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP CAPAIAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH INDUK (STUDI KASUS: KABUPATEN KONAWE)
  • POLA SPASIAL KESEDIAAN PEMILIK LAHAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KOTA METRO
  • KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI KERUGIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
  • PROSES KEBIJAKAN PARIWISATA DI KOTA YOGYAKARTA PADA KONDISI DARURAT (MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-2019)
  • ANALISIS KEBIJAKAN PEMBATASAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR PADA RUAS JALAN ARTERI JAKARTA (STUDI KASUS: JALAN M.H. THAMRIN)
  • STUDI PENOLAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT TANGKAP CANTRANG DI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH
  • DAMPAK KEBIJAKAN EKSPANSI SAWIT TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DI NAGAN RAYA
  • KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN KETIMPANGAN CAPAIAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA
  • EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
  • ANALISIS KEBIJAKAN MANAJEMEN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH KOTA CILEGON DALAM ERA DISRUPSI
  • ANALISIS KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI KARANG DEMPEL DI KOTA KUPANG
  • KONSTRUKSI REALITAS BERITA KEBIJAKAN PAJAK MEDIA ONLINE (ANALISIS FRAMING BERITA KEBIJAKAN PAJAK BISNIS.COM PERIODE 2016-2019)
  • RESISTENSI SEKOLAH EKS-UNGGULAN TERHADAP KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KABUPATEN LUWU, SULAWESI SELATAN)
  • KAJIAN EMISI DAN SERAPAN KARBON DIOKSIDA (CO2) PERIODE KEBIJAKAN WORK FROM HOME (WFH) (STUDI KASUS: RUAS JALAN DI JAKARTA PUSAT)
  • STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DENGAN INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IA-CM) (STUDI PADA INSPEKTORAT DIY)
  • PORTAL CIREBON SATU DATA: UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERINTEGRASI TINGKAT DAERAH (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PORTAL CIREBON SATU DATA DI KOTA CIREBON)
  • PERANCANGAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI UNTUK INSTANSI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (KASUS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA)
  • STRATEGI KOMUNIKASI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK : STUDI KASUS KOMUNIKASI INOVASI PELAYANAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT TANAH MELALUI LAYANAN DESA ONLINE DI KABUPATEN KLATEN
  • KERJASAMA KAWASAN PERKOTAAN SARBAGITA (DENPASAR-BADUNG-GIANYAR-TABANAN) DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
  • EVALUSI DAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO)
  • PROSES INOVASI PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG PROSES INOVASI KLINIK PELAYANAN PERIZINAN (KLIPPER) DI DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA)
  • PENGARUH MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA RSUD KABUPATEN PASAMAN BARAT
  • EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN)
  • PROSES INOVASI PELAYANAN PUBLIK:(STUDI TENTANG PROSES INOVASI KLINIK PELAYANAN PERIZINAN(KLIPPER) DI DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA)
  • PROSES DELIBERATIF DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK:(KASUS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI PUSKESMAS DI KOTA YOGYAKARTA)
  • PENGARUH MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PERTUKARAN ATASAN-BAWAHAN TERHADAP NIAT MELAKUKAN PENGUNGKAPAN KECURANGAN: SUATU PENDEKATAN EKSPERIMEN
  • PROSES INOVASI PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG PROSES INOVASI KELUAR BERSAMA DAFTAR 1 DAPAT 5 DI KECAMATAN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA)
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONA INTEGRITAS DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
  • PENGARUH MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP STRES KERJA PEGAWAI PUBLIK DENGAN SPIRITUALITAS SEBAGAI PEMEDIASI
  • PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
  • MANAJEMEN KOMUNIKASI PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (PKP2A III LAN) DALAM MENDORONG INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
  • KOMUNIKASI LEMBAGA PUBLIK DALAM MEMPERKOKOH REPUTASI SEBAGAI INSTITUSI PELAYANAN PUBLIK BEBAS KORUPSI MELALUI CUSTOMER RELATIONSHIP (STUDI KASUS PRAKTIK PR BEHAVIORAL PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II)
  • ANALISIS PELAYANAN PUBLIK SETELAH PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016
  • REFORMASI ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK (STUDI PELAYANAN ADMINISTRASI SITUPAT DISDUKCAPIL KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
  • IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH 3 T (STUDI INOVASI “SI CANTIK” DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA)
  • PENGARUH KOMITMEN KARIR DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PADA SIKAP TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
  • EFEKTIVITAS ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA WEBSITE WWW.BANTULKAB.GO.ID DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL)
  • PENGARUH MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PROSES BERBAGI PENGETAHUAN DENGAN MEDIATOR EFIKASI DIRI PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
  • MANAJEMEN KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PROGRAM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2014-2018 )
  • ANALISIS BEST PRACTICE INOVASI PELAYANAN PUBLIK DISDUKCAPIL KABUPATEN SLEMAN
  • PENYELENGGARAAN INTEGRASI PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK DKI JAKARTA: TINJAUAN MELALUI PENDEKATAN WHOLE OF GOVERNMENT
  • PELEMBAGAAN NILAI-NILAI PROPHETIC PARENTING DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN (STUDI KASUS YAYASAN AN NUUR CAHAYA UMAT KABUPATEN SLEMAN)
  • MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI ARENA PERTAUTAN TEKNOKRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS DESA PANGGUNGHARJO SEWON BANTUL)
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA LAROLANU DAN DESA PONGKALAERO)
  • PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA WISATA URONGO KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DI GEOSITE MUSEUM KARST INDONESIA, GEOPARK GUNUNG SEWU, KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAHPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DI GEOSITE MUSEUM KARST INDONESIA, GEOPARK GUNUNG SEWU, KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH
  • TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN MATA AIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN DI KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN KAMPUNG KOTA: STUDI PADA PENATAAN LORONG DI KELURAHAN BULOA KOTA MAKASSAR
  • KAJIAN PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT URBAN TERHADAP PENGEMBANGAN URBAN FARMING DI KAMPUNG PILAHAN, KELURAHAN REJOWINANGUN, KECAMATAN KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (STUDI KASUS DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL)
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN TATA RUANG DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO STUDI KASUS: DESA SUMBERJOKIDUL KECAMATAN SUKOSEWU TAHUN 2015 DAN DESA NAPIS KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DAN INSTITUSI LOKAL DALAM PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS DI DESA WONOKERTO, KECAMATAN TURI, KABUPATEN SLEMAN
  • KAJIAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG DAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN WISATA ALAM DI PANTAI SADRANAN-SLILI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
  • KAJIAN POTENSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA PANGGANG KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN
  • BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEPARIWISATAAN DI KAMPUNG WISATA TAMANSARI YOGYAKARTA
  • APLIKASI FOTO UDARA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PENILAIAN KERENTANAN BANGUNAN TERHADAP TSUNAMI
  • PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP REHABILITASI EKOSISTEM MANGROVE DI DATARAN FLUVIOMARIN KELURAHAN LUMPUE, KOTA PAREPARE, SULAWESI SELATAN
  • ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK)
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN WISATA BATIK DI DESA WUKIRSARI, KABUPATEN BANTUL
  • PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN TPI (KASUS DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP)
  • PEMANFAATAN MODAL SOSIAL UNTUK PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG SIAGA BENCANA MERAPAI (STUDI KSB DESA UMBULHARJO KEC. CANGKRINGAN KAB. SLEAMN D I YOGAKARTA)
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN BENCANA : TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TAHUN 1995 – 2020
  • EFEKTIVITAS PROGRAM PENATAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT: STUDI KASUS DI KAWASAN KOTA LAMA SAWAHLUNTO
  • PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MODAL SOSIAL TERHADAP PENGEMBANGAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE DI KULON PROGO YOGYAKARTA
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI PERBANDINGAN DESA TERDEKAT (DESA ASSORAJANG) DAN DESA TERJAUH (DESA ONGKOE) DARI IBUKOTA KABUPATEN WAJO SULAWESI SELATAN)
  • PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA BAHARI DI PANTAI HUNIMUA (STUDI: DESA LIANG KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU)
  • PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN WISATA PANTAI GOA CEMARA BANTUL
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGN EKOWISATA DERMAGA KERENG BANGKIRAI
  • PERAN LEMBAGA SURVEI SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA DKI JAKARTA 
  • PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DESA BERABAN DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA TANAH LOT KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN BALI
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA UMBUL PONGGOK MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN (KASUS DI DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN)
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PANGGUNG LESTARI DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI KAWASAN CAGAR BUDAYA SITUS SANGIRAN
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG API SINABUNG
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) (STUDI KASUS PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2019-2024 DI KALURAHAN KARANGSARI, KAPANEWON PENGASIH, KABUPATEN KULON PROGO)
  • DERAJAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
  • PEMANFAATAN MODAL SOSIAL UNTUK PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN KARANGWARU, KECAMATAN TEGALREJO,YOGYAKARTA
  • PROSES PEMBERDAYAAN YANG BERPERAN DALAM MENDORONG TUMBUHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAMPUNG KB GADIS KELURAHAN TEGALREJA, KECAMATAN CILACAP SELATAN, KABUPATEN CILACAP, JAWA TENGAH
  • TESIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT)
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SEMBALUN LAWANG TERHADAP PENGELOLAAN WISATA PENDAKIAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI
  • STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGELOLA PASAR TRADISIONAL SECARA PARTISIPATIF
  • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KOYA KOSO DAN KAMPUNG KAYO PULAU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN DANA DESA
  • ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA (STUDI PADA KAMPUNG MUARA ASA KABUPATEN KUTAI BARAT)
  • PERSPEKTIF FRAUD DIAMOND MODELS PADA PENGELOLAAN DANA DESA D.I YOGYAKARTA: PERAN PENALARAN MORAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI
  • EVALUASI DANA DESA DI DESA MANDIRI DAN DESA BERKEMBANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DESA KEMADANG DAN DESA GIRIPANGGUNG 2015-2017)
  • PERENCANAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
  • DESAIN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI KOMUNIKASI APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEUREUMO KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR
  • EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM PEMANFAATAN DANA DESA: KASUS DI DESA JATIROTO, KECAMATAN KAYEN, KABUPATEN PATI
  • IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEMERINTAH DESA ( STUDI DESKRIPTIF TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NYAWANGAN KECAMATAN SENDANG, DESA WONOREJO KECAMATAN PAGERWOJO, DAN DESA GEGER KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA TAHUN 2017 – 2018 )
  • SISTEM KOMUNIKASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN
  • MODEL TATA KELOLA DANA DESA: STUDI KASUS DI DESA DLINGO, KABUPATEN BANTUL
  • PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUMBEREJO, KECAMATAN BATUWARNO, KABUPATEN WONOGIRI
  • KEEFEKTIFAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA EMPAT KAMPUNG DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA TAHUN 2016-2017
  • NARASI PUBLIK TENTANG DANA DESA STUDI NARASI PEMERINTAH DAN NARASI WARGA TENTANG DANA DESA DI DESA PAGERSARI KAB KENDAL DAN DESA PONGGOK KAB KLATEN TAHUN 2018
  • ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KABUPATEN PURWOREJO
  • PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA LAROLANU DAN DESA PONGKALAERO)
  • AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA PANGGUNGHARJO DAN PENDOWOHARJO, KAC. SEWON, BANTUL)
  • ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGGUNAAN DANA DESA PADA DESA SINAR LUAS KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
  • PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR (PEMBELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL DARI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LUMBANGAOL, DESA PARDAMEAN AJIBATA, DESA PARDINGGARAN DAN DESA LUMBANPEA TIMUR KABUPATEN TOBA SAMOSIR)
  • ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA TUNJUNGMULI, KECAMATAN KARANGMONCOL, PURBALINGGA
  • KOMPETENSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA DI TIGA DESA KECAMATAN NGLIPAR
  • ANALISIS RENDAHNYA PENYERAPAN DANA DESA DI DESA SUMBERGIRI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
  • ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN TOLITOLI
  • KEBERLANJUTAN POS PELAYANAN TERPADU PADA ERA PENERAPAN DANA DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA
  • ANALISIS PENGARUH DANA DESA TERHADAP PERSENTASE PERUBAHAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN KLATEN
  • ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALOBBA DAN DESA ERA BARU KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI
  • EVALUASI DAMPAK DANA DESA TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA (EVALUASI DAMPAK DENGAN PENDEKATAN DIFFERENCE IN DIFFERENCE)
  • IMPLEMENTASI SISTEM PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA PONGGOK DAN DESA KRIKILAN KABUPATEN KLATEN)
  • DATA, TEKNOLOGI INFORMASI & PEMILU : KEBIJAKAN “SIDALIH” DALAM MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH YANG INKLUSIF, AKURAT, DAN MUTAKHIR

Kumpulan Judul Contoh Tesis Magister Administrasi Publik

Konsep administrasi menurut Siagian adalah : proses penyelenggaraan serangkaian kegiatan oleh sekelompok manusia yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu. Dari konsep tersebut terlihat bahwa administrasi memiliki lima unsur yaitu, adanya suatu proses, adanya serangkaian kegiatan, adanya sekelompok manusia, adanya sarana dan prasarana serta adanya tujuan. Unsur proses, menunjukan bahwa adanya suatu keberlangsungan dan kesinambungan sesuatu sejak dimulai hingga akhir. Keberlangsungan dan kesinambungan sesuatu berkaitan dengan erat dengan keterbatasan kemampuan manusia yang tidak memungkinkan mencapai kesempurnaan yang mutlak dari hasil karyanya dengan sertamerta. Oleh karena itu proses biasanya dilakukan melalui tahap-tahap tertentu, berdasarkan atas kurun waktu, sasaran, ketersediaan dana, atau kriteria lainnya.

Setiap tahap diusahakan dan diharapkan menentukan dalam pencapaian tujuan, maka hubungan atau interaksi antar manusia yang ada didalamnya perlu diarahkan dan diatur oleh seperangkat aturan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Menurut Weber memandang kenyataan bahwa tingkah laku manusia biasanya diorientasikan pada seperangkat aturan (ordnung) yang berdasarkan analisis sosiologis, adanya seperangkat peraturan yang berbeda yang mengarahkan tingkah laku adalah merupakan konsep yang hakiki (intrinsik) bagi konsep organisasi. Namun Djamin juga melihat bahwa unsur lingkungan sangat penting pengaruhnya terhadap administrasi. Oleh karena itu dalam mengadakan perbandingan administrasi harus pula diperhatikan perbedaan lingkungan dari administrasi tersebut. Lingkungan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya harus selalu diperhitungkan dalam mempelajari administrasi.

Ilmu administrasi publik atau administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang berkaitan dengan permasalahan publik seperti kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara, sehingga administrasi di sini mengarah kepada kebijakan, pemerintahan dan negara bukan seperti pada catat-mencatat seperti dalam kantor. Dalam ilmu administrasi publik mencakup beberapa bidang ilmu seperti ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu politik dan ilmu manajemen.

Berikut ini kami sajikan beberapa judul untuk Tesis Magister Administrasi Publik (MAP) yang dapat digunakan sebagai referensi tugas Anda.

Judul Contoh Tesis Magister Administrasi Publik SOFT COPY KODE O.12 (PDF)

  • ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PERENCANAAN SUMBAR DAYA MANUSIA (SDM), KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANSASI DENGAN REVITALISASI SDM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PEKALONGAN, 01
  • PINJAMAN LUAR NEGERI SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN BAGI PEMBANGUNAN DAERAH (KAJIAN TERHADAP BERBAGAI KETENTUAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LEWAT DANA PINJAMAN),01
  • PENGARUH RUMAH SUSUN SEDERHANA TERHADAP PENINGKATAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI PENGHUNINYA (STUDI KASUS RUMAH SUSUN DI KELURAHAN PENJARINGAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA PROPINSI DKI JAKARTA),01
  • ANALISIS DAYA SAING BUAH-BUAHAN INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL, 00
  • PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA MELALUI MOTIVASI PEGAWAI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS PADA KANTOR WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT, 00
  • PEMETAAN DAYA SAING PUSAT PENGUJIAN MUTU BARANG (PPMB) DEPPERINDAG RI. (STUDI PERBANDINGAN KEPUSTAKAAN TERHADAP SUCOFINDO), 00
  • PENGARUH MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN POLRI DI DITERTORAT RESERSE POLDA JAYA, 01
  • STRATEGI PEMBERDAYAAN SDM APARATUR MELALUI PENDEKATAN LEARNING ORGANIZATION (STUDI KASUS PADA BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI PASAR REBO JAKARTA), 02
  • STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING MINYAK ATSIRI INDONESIA, 00
  • PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITI KAYU LAPIS INDONESIA DI PASAR GLOBAL, 00
  • ANALISIS DAYA SAING KAKAO DAN KAKAO OLAHAN INDONESIA, 00
  • PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PERAWAT RSUD PASAR REBO, 03
  • STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING KACA LEMBARAN INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL, 03
  • UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT RS SUMBER WARAS MELALUI SURVEI TINGKAT KEPUASAN PASIEN/KELUARGANYA, 03
  • PENERAPAN ELEMEN-ELEMEN LEARNING ORGANIZATION PADA DIVISI SDM BANK BNI JAKARTA, 00
  • PENGARUH SUMBERDAYA MANUSIA, ALOKASI DANA, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KINERJA UNIVERSITAS MERCU BUANA, 02
  • ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH, PERILAKU PERUSAHAAN DAN KINERJA EKSPOR, 02
  • ANALISIS HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. PRO-INTERCONTENENTAL TERMINALS INDONESIA, 03
  • STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI UBIN KERAMIK INDONESIA, 03
  • STATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PT TELKOM KANDATEL JAKARTA PUSAT, 03
  • PENGARUH KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR TERHADAP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI (STUDI TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK DAN KORELASINYA DENGAN KEGIATAN BISNIS DI KOTA DEPOK), 03
  • STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI KARUNG PLASTIK NASIONAL DI PASAR GLOBAL, 03
  • STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PURIFIED TEREPHTHALIC ACID (PTA) INDONESIA, 03
  • ANALISIS KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN, 99
  • PENGARUH DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL RIAU, 03
  • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA PADA INSPEKTORAT WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA, 98
  • PENGARUH PENERAPAN SISTEM MANAJEM MUTU ISO 9002 TERHADAP KEUNGGULAN DAYA SAING (STUDI KASUS DI AMP PT. JAYA KONSTRUKSI MP),98
  • REVITALISASI SUMBERDAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN BADAN MILIK DAERAH (BUMD) DKI JAKARTA DALAM MENGHADAPI ERA PERDAGANGAN BEBAS, 98
  • KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM OPRASIONALISASI KEPRES NO: 16 TAHUN 1994 (KASUS DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM),98
  • EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKTOR PARIWISATA (STUDI KASUS PADA SUBSEKTOR PERHOTELAN), 98
  • PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK (sTUDI KASUS PT.X), 97
  • UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PD PEMBANGUNAN SARANA JAYA MELALUI PENYESUAIAN ORGANISASI, 97
  • PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN SEBAGI LEMBAGA PEMBENTUKAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI, 97
  • STRATEGI PEMASARAN TABUNGAN DALAM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA (sTUDI KASUS PT. BANK RAHASTAMA),97
  • STUDI PERBANDINGAN ATAS DAYA SAING 6 (ENAM) PENERBITAN SURAT KABAR DI JAKARTA (ANALISA UMUM DAYA SAING ORGANISASI PENERBITAN), 97
  • KEBIJAKAN PUBLIK PENEDIAAN SUMBER DAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PROPINSI DKI JAKARTA, 04
  • HUBUNGAN ANTARA KOMPENTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG, 04
  • PERAN PEMIMPIN DALAM PEMBENTUKAN BUDAYA PERUSAHAAN (HASIL STUDI PADA SUATU BANK UMUM SWASTA NASIONAL), 96
  • PENGARUH KOMPENSASI, KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIRO KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, 04
  • HUBUNGAN ANTARA PELATIHAN DAN PENGALAMAN KERJA DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,03
  • OPTIMASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA BANK DKI JAKARTA,96
  • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA POLRI DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POKOK POLRI,96
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PUBLIK DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DALAM RANGKA PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH BANDUNG,95
  • ANALISIS HUBUNGAN KEPUASAN PELANGGAN, NILAI PELAYANAN DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI PT. GARUDA INDONESIA,04
  • ANALISIS KEPUASAN KERJA PEGWAI BERDASARKAN TEORI DUA FAKTOR HERBERG DI SEKRETARIAT NEGARA,04
  • ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK KRITERIA SELEKSI,04
  • ANALISIS KRITERIA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH OTONOM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DAERAH TK.I JAWA BARAN DAN LAMPUNG),95
  • PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (TENAGA PENGAJAR/DOSEN) STMIK BUDI LUHUR,95
  • PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI DALAM RANGKA UPAYA OPTIMALISASI DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN (sTUDI IMPLEMENTASI),95
  • SUMBER DAYA MANUSIA PADA PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH, DARUSSALAM GONTOR DAN NURUL HUDA,95
  • PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II (SUATU STUDI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI),95
  • ANALISIS KINERJA EKSPOR DAN DAYA SAING INDUSTRI ELEKTRONIKA INDONESIA,05
  • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI,07
  • STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING AGROINDUSTRI PENGALENGAN IKAN INDONESIA,99
  • ANALISIS SENGKETA KEWENANGAN PENGELOLAAN KEPELABUHANAN DI KOTA CILEGON DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE: STUDI KASUS SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEMRERINTAHAN PUSAT CQ PT PELINDO II (PERSERO) DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON,06
  • PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPENSASI, DAN PERENCANAAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT NEGARA,01
  • HUBUNGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI DENGAN PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,04
  • KAJIAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KARIR (STUDI KASUS PADA SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA),04
  • PENGARUH KEPUASAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK,04
  • ANALISIS TINGKAT PEMBELAJARAN DAN PERAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA (HRD) DI PT. BANK BUKOPIN,04
  • ANALISIS SUMBER PERUBAHAN OUTPUT SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA 1975-2003 (SUATU PENDEKATAN DEKOMPOSISI OUTPUT),06
  • ANALISIS KUALITAS PELAYANAN IJIN MASUK BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT PADA KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA,03
  • DAYA SAING MANUFAKTUR INDONESIA DI UNI EROPA,99
  • STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING UDANG INDONESIA DI PASAR JEPANG,00
  • HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DAN KOMPENSASI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA GROGOL PETAMBURAN,06
  • PERUBAHAN PERANAN PEMERINTAH DAN KEUNGGULAN DAYA SAING SEKTOR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA: STUDI KASUS PT.INDOSAT,06
  • STRATEGI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR MELALUI PENDEKATAN LEARNING ORGANIZATION PADA SEKRETARIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL,05
  • KAJIAN KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA,03
  • PENGARUH KRITERIA SELEKSI PENJALURAN DAN AUDIT KEPABEANAN TERHADAP KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYAAN BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK I,II,DAN III),06
  • HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUTUSAN KERJA DENGAN KEMITMEN ORGANISASI APARAT PAJAK DI KANTOR PELAYAN PAJAK JAKARTA TAMANSARI DUA,06
  • PETA KOMPETENSI PEGAWAI DAN KEBUTUHAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAI (STUDI PADA SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN),05
  • HUBUNGAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, SIKAP, DAN STRUKTUR BIROKRASI DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT PERSEPSI CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS TRISAKTI,05
  • PENGARUH MODEL KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR IMIGRASI JAKARTA SELATAN,06
  • ANALISIS TINGKAT PENERAPAN MODEL LEARNING ORGANIZATION PADA AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN,05
  • ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTOR MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,05
  • PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENUJU ORGANISASI MODERN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS),06
  • GAMBARAN KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA,06
  • PRINSIP KEADILAN DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KELAPA GADING (TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORNG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU),06
  • UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KERJA SUMBER DAYA MANUSIA DI BIRU KEPEGAWAIAN PROPINSI DKI JAKARTA,01
  • ZAKAT ATAS PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK,02
  • PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI PT. POS INDONESIA PERSERO WILAYAH IV KANTOR POS JAKARTA PUSAT),01
  • FAKTOR-FOKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA JASA, STUDI KASUS PADA UNIT PELAYANAN INFORMASI WILAYAH PERTIMBANGAN DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,01
  • ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI DAN ALOKASI SUMBER PEMBIAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUAN 2002-2005,02
  • KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH: PERSEPSI PEJABAT ESELON II PEMERINTAH DAERAH TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN PEJABAT ESELON II PEMERINTAH DAERAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN MATERI DIKLATPIM TINGKAT II,03
  • ANALISIS DAYA SAING PRODUK ALAS KAKI INDONESIA DI PASAR AMERIKA SERIKAT,00
  • STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI ALAT DAN MESIN PERTANIAN INDONESIA,00
  • PERSEPSI PEGAWAI KONTRAK DAN PEGAWAI TETAP TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS TENTANG KEBIJAKAN KONTRAK KERJA),01
  • ANALISIS STATEGI TEKNOLOGI UNTUK MENENTUKAN DAYA SAING SATELIT INDONESIA DI PASAR ASIA,01
  • PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP HARGA HASIL PERTANIAN DAN DAYA SAING DI PASARAN EKSPOR,02
  • STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN INDONESIA,00
  • HUBUNGAN KOMUNIKASI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KEPUASAN KERJA (STUDI TERHADAP KARYAWAN BAGIAN MEKANIK PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk.),01
  • STRATEGI PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PADA PERUSAHAN DAERAH “X”,00
  • ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN P.Y. SEPATU BATA TBK.(STUDI KASUS DI PARKIR SEPATU KULIT JAKARTA),00
  • ANALISIS KETERKAITAN ANTARA MOTIF INVESTASI, BUDAYA PERUSAHAAN DAN PROFIL KARYAWAN DENGAN PENURUNAN TEGANA KERJA ASING,02
  • PELAYANAN JASA TEKNOLOGI SEBAGAI SUMBER PERDANAAN RISET (STUDI KASUS PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI),02
  • PERSEPSI TERHADAP ORGANISASI YANG ADAPTIF DITINJAU DARI FAKTOR ORGANISASI,SUMBER DAYA MANUSIA, KEPEMIMPINAN (STUDI KASUS DI ORGANISASI PENDIDIKAN AKADEMI SEKRETARI/LEMBAGA PENDIDIKAN KEJURUAN TARAKANITA JAKARTA),99
  • PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1988-2000: ANALISIS INPUT-OUTPUT,03
  • PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PERAWAT RSUD PASAR REBO, 03
  • ANALISIS HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. PRO-INTERCONTINENTAL TERMINALS INDONESIA,03
  • PENGARUH KOMPENSASI, KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIRO KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,04
  • ANALISIS KEPUASAN KERJA PEGAWAI BERDASARKAN TEORI DUA FAKTOR HERZBERG DI SEKRETARIAT NEGARA, 04
  • ANALISIS HUBUNGAN KEPUASAN PELANGGAN, NILAI PELAYANAN DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI PT.GARUDA INDONESIA, 04
  • PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPENSASI, DAN PERENCANAAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT NEGARA, 01
  • PENGARUH KEPUASAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK, 04
  • HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI APARAT PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TAMANSARI DUA, 06
  • ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTOR MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANAGAN, 05
  • PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENUJU ORGANISASI MODERN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS), 06
  • GAMBARAN KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, 06
  • PRINSIP KEADILAN DALAM PENGENANAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KELAPA GADING (TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU), 06
  • ZAKAT ATAS PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK,02
  • ANALISIS TINGKAT PENERAPAN MODEL LEARNING ORGANIZATION PADA AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN , 05
  • ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN P.T. SEPATU BATA TBK. (STUDI KASUS DI PABRIK SEPATU KULIT JAKARTA) , 00
  • KEMAMPUAN KOPERASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI KASUS KOPERASI DI DAERAH KOTAMADYA DAN KABUPATEN MALANG), 91
  • ANALISIS PEMETAAN HUBUNGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN CALL CENTER 24 JAM BANK “X” TERHADAP KOMPENSASI DAN IKLIM ORGANISASI, 04
  • KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PPN ATAS PRODUK REKAMAN SUARA, 04
  • ANALISIS PEMETAAN HUBUNGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN CALL CENTER 24 JAM BANK “X” TERHADAP KOMPENSASI DAN IKLIM ORGANISASI, 04
  • BUDAYA ORGANISASI PERUSAHAAN KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PT. AIR MANCUR WONOGIRI JAWA TENGAH, 95
  • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERIKSA WILAYAH VI INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI (UNTUK PEMERIKSAAN REGULER BIDANG SOSIAL POLITIK),96
  • STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA SAING ALAM/LNG INDONESIA DALAM PASAR INTERNASIONAL, 04
  • KEBIJAKAN PEMAJAKAN ATAS PENGHASILAN DARI BENTUK USAHA TETAP PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI PADA KONTRAKTOR KONTRAK OPERASI BERSAMA: SUATU TINJAUAN ASPEK KEADILAN DAN PENINGKATAN PENRIMAAN NEGARA, 98
  • MANAJEMEN STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA: HUBUNGAN ORIENTASI STRAEGIK PERUSAHAAN DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS HADJI KALLA GROUP),96
  • PERANAN GURU MATA PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH UMUM DALAM PENERAPAN LINK & MATCH (KAJIAN STRATEGIS PENDIDIKAN SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA YANG BERKUALITAS), 97
  • ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMAIGRASIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA (KASUS DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI BANDUNG), 98
  • STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING SEKTOR PARIWISATA INDONESIA (PENDEKATAN MODEL “DIAMOND” MICHAEL E. POTTER),97
  • KAJIAN ATAS STRATEGI PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI DAN PENGEMBANGAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA, 97
  • POTENSI MALADMINISTRASI DALAM PROSES LELANG PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA TAHUN 2008, 09
  • APLIKASI PROGRAM LINIER DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS POLUSI DKI JAKARTA), 03
  • ANALISIS FAKTOR RESIKO KEJADIAN TUBERKULOSIS PARU PADA ANGKATAN KERJA DI INDONESIA TAHUN 2007, 09
  • ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR INSTITUSI TEKNIS PENGELOLA JALAN DALAM PENANGANAN KERUSAKAN JALAN NASIONAL DENGAN PENDEKATAN SISTEM DYNAMIC, 09
  • ANALISIS PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI KOTA JAMBI, 04
  • ANALISIS DAN PROYEKSI PERMINTAAN LISTRIK SEKTOR RUMAH TANGGA TAHUN 2008-2012 DI INDONESIA TAHUN 2007, 09
  • ANALISA PENGARUH PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR TERHADAP NILAI EKSPOR INDONESIA, 05
  • ANALISA PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR DAN JASA PASCA TAMBANG TERHADAP PEREKONOMIAN KOTA PANGKALPINANG : ANALISIS INPUT-OUTPUT, 06
  • ANALISA STRUKTUR INDUSTRI DAN KINERJA BANK PEMERINTAH DAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA PASCA KRISIS EKONOMI 1997 DI INDONESIA, 05
  • ANALISIS ATAS PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PINJAMAN DAERAH DI INDONESIA DAN KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN OBLIGASI DAERAH DI INDONESIA, 06
  • ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DI KABUPATEN KLATEN, 05
  • ANALISIS FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHI REALISASI KREDIT DITINJAU DARI SISI PENAWRAN DAN PERMINTAAN, 05
  • ANALISIS KESEDIAAN RUMAH TANGGA MEMBAYAR RETRIBUSI SAMPAH DENGAN METODA VALUASI KONTINGENSI (STUDI KASUS DI KABUPATEN PEMALANG), 05
  • ANALISIS PENGARUH KAPASITAS SEKOLAH TERHADAP KEBERHASILAN UAN DI KOTA YOGYAKARTA, 06
  • ANALISIS PENGARUH TARIF (BEA MASUK) IMPOR BERAS TERHADAP HARGA ECERAN BERAS INDONESIA, 06
  • ANALISIS PENGARUH TARIF CUKAI DAN HARGA TEMBAKAU TERHADAP PRODUKSI SIGARET PUTIH MESIN (SPM), 06
  • ANALISIS PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI JKT, 99
  • ANALISIS PENGEMBANGAN JARINGAN PELAYANAN BUS DAMRI UNIT ANGKUTAN KHUSUS BANDARA SOEKARNO-HATTA (STUDI KASUS TRAYEK BEKASI-BANDARA), 06
  • ANALISIS PENYALURAN KREDIT PERBANKAN DI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI INTERMEDIASI (KASUS PERBANKAN DI PROPINSI DKI JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TIMUR DAN SUMATERA BARAT), 04
  • ANALISIS PERILAKU TEKLOM FLEXI DALAM PERSAINGAN BISNIS TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA, 05
  • ANALISIS PERKEMBANGAN INVESTASI DAN NILAI TAMBAH BRUTO SEKTOR PERTANIAN INDONESIA, 02
  • ANALISIS PROSPEK EKSPOR KAYU LAPIS INDONESIA, 05
  • ANALISIS SEKTOR2 POTENSIAL PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA, 06
  • ANALISIS SISTEM PENGANGGARAN PENDEKATAN KINERJA DALAM PENYUSUNAN APBD KOTA BOGOR, 06
  • ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN PT SOLAR GLOBAL INTERNASIONAL DALAM UPAYA IMPLEMENTASI JARINGAN EKONOMI MUHAMMADIYAH DALAM UPAYA IMPLEMENTASI JARINGAN EKONOMI MUHAMMADIYAH, 05
  • ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT (STUDI KASUS INDUSTRI KERAJINAN KAIN TAPIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG), 06
  • ANALISIS TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI LAMPUNG, 06
  • ANALISIS VARIABEL2 FUNDAMENTAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR RUPIAH PADA ERA ‘FREE-FLOATING EXCHAGE RATE’, 06
  • ANALISIS VARIABEL2 YANG MEMENGARUHI ALOKASI DAK NON DR BIDANG PENDIDIKAN, 06
  • AGROPOLITAN SEBAGAI ALTERNATIF SARANA PEMBANGUNAN PERTANIAN (STUDI KASUS KEBIJAKAN PERENCANAAN KABUPATEN KULON PROGO), 03
  • ANALISA BIAYA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SMK TAHUN 2001 (STUDI KASUS SMKN 10 DAN SMK CAHAYA SAKTI JAKARTA), 03
  • ANALISA DISTRIBUSI FILM DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS : 21 CINEPLEX GROUP), 03
  • ANALISA KEMAMPUAN BERSAING SENTRA USAHA KECIL FURNITURE KAYU (KASUS SENTRA USAHA KECIL KAYU DAN FURNITURE PONDOK BAMBU-KLENDER), 01
  • ANALISA PENYUSUNAN TABEL I-O DENGAN MENGGUNAKAN METODE NON SURVEY (STUDI KASUS PENYUSUNAN TABEL 1-0 KOTA BANDUNG TAHUN 2000), 03
  • ANALISAS POTENSI SEKTORAL PROPINSI DKI JAKARTA, 03
  • ANALISIS DATA SAKERNAS TAHUN 2001; IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN DAN PEKERJA MISKIN, 03
  • ANALISIS PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI DI BENGKALIS, RIAU, 03
  • ANALISIS PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGGAI MENGGUNAKAN TABEL I-O TAHUN 1995 (ANALISIS SEKTOR UNGULAN DAN DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGGAI), 99
  • ANALISIS POTENSI PTN MENYONGSONG PENERAPAN PARADIGMA BARU DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS 4 PERUGURUAN TINGGI-BADAN HUKUM MILIK NEGARA/PT-BHMN), 03
  • ANALISIS TENTANG PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG, 02
  • DAMPAK ALOKASI BELANJA PEMBANGUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DIY : ANALISIS INPUT-OUTPUT, 02
  • DAMPAK APLIKASI PROGRAM RIAP TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI KOTAMADYA DATI II BOGOR, 99
  • DAMPAK MARKET RISK TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO BANK (STUDI KASUS 4 BANK DI INDONESIA), 04
  • DAMPAK PROGRAM KEMITRAAN TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL FURNITURE DI DKI JAKARTA, 02
  • DAMPAK PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN SUKU BUNGA SIMPANAN PADA BANK UMUM, 04
  • DAMPAK SUBSIDI PUPUK TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI (STUDI KASUS : PUPUK UREA), 04
  • DIMENSI KEADILAN BAGI HASIL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR : EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN LEBAK, KABUPATEN BANDUNG, DAN KOTA BANDUNG), 00
  • DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH PROPINSI DKI, ANALISIS SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI, 99
  • EFEKTIVITAS SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA DALAM MEMPENGARUHI SUKU BUNGA PASAR, 02
  • EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI DALAM USAHA TANI PADI DI KABUPATEN SINDENRENG RAPPANG (PENDEKATAN EKONOMETRI), 03
  • ANALISA FUNGSI PRODUKSI TERHADAP PRODUKSI DOMESTIK REGIONAL BRUTO SETIAP LAPANGAN USAHA DI PROPINSI RIAU, 02
  • ANALISIS DAMPAK PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) WAYANG WINDU TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG, 01
  • ANALISIS KEBIJAKAN INDUSTRI MINYAK SAWIT INDONESIA, ORIENTASI EKSPOR DAN DOMESTIK, 01
  • ANALISIS KEBIJAKAN KAWASAN PENGEMBANG EKONOMI TERPADU DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS SASAMBA KALIMANTAN TIMUR), 00
  • ANALISIS PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANNGGAI DALAM RANGKA MENYONGSONG PEMERKARAN WILAYAH DAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, 01
  • BAURAN KEBIJAKAN FISKAL MONETER DI INDONESIA PERIODE 1997Q3-2009Q4, 10
  • DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA KECIL DI DKI JAKARTA (STUDI DI PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL/PIK PULOGADUNG – JAKARTA TIMUR), 03
  • DAMPAK PENGENAAN CUKAI ATAS PULP TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, 01
  • DISPARITAS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ANTAR KABUPATEN, KOTA DI SUMUT, 10
  • EFEKTIVITAS ‘SUNSET POLICY’ DALAM MENINGKATKAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA, 10
  • EFISIENSI RELATIF OPERASIONAL PUSKESMAS2 DI KOTA SEMARANG 2009, 10
  • EVALUASI ATAS KEBIJAKAN AMDAL DALAM PEMBANGUNAN TATA RUANG KOTA SURAKARTA, 10
  • EVALUASI DAMPAK PROGRAM P2KP-2 DI JABAR TERHADAP TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT, 09
  • EVALUASI KINERJA KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (SUATU STUDI KASUS PADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT “BINA BUDI MULYA” KELURAHAN PANCORAN MAS, KOTA DEPOK), 09
  • EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, 10
  • EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS KEPADA PROPINSI PAPUA, 05
  • FAKTOR2 PENYEBAB RENDAHNYA KESELAMATAN PENERBANGAN DI INDONESIA, 09
  • FAKTOR2 YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PBB DI KOTA DEPOK, 09
  • FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN LISTRIK PADA SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA, 10
  • ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PRIORITAS RIAM KANAN : PERBEDAAN PERSEPSI PENGGUNAAN LAHAN HUTAN LINDUNG RIAM KANAN, 00
  • PELACAKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS KAB/KOTA DI PROVINSI BALI), 05
  • STRATEGI MEMASARKAN KOTA BEKASI BERDASARKAN DAYA TARIK INVESTASI, 06
  • ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP PEREKONOMIAN KOTA BATAM, 06
  • ANALISA DAN PRAKIRAAN SUSTAINABILITAS FISKAL INDONESIA UNTUK PERIODE 2005-2009, 05
  • ANALISA KINERJA PENERIMAAN PPN DI INDONESIA TAHUN 2003-2005 DENGAN MENGGUNAKAN TABEL INPUT OUTPUT, 06
  • ANALISA POTENSI PAJAK HIBURAN BIOSKOP JAKSEL, 04
  • ANALISA SALES EFFORT OPERATOR TELEKOMUNIKASI SELULAR DI JABODETABEK, 06
  • ANALISA STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI PUPUK DI INDONESIA DALAM KONTEKS PERSAINGAN USAHA YG SEHAT, 06
  • ANALISA SUBSIDI DAN TARIF KERETA API EKONOMI JABOTABEK, 04
  • ANALISIS DAMPAK IMPLIKASI PP NO 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, 04
  • ANALISIS DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA (MELALUI PENDEKATAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI), 05
  • ANALISIS DAMPAK PENGEMBANGAN SUB-SEKTOR PERKEBUNAN TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH PROPINSI DARI I JAMBI, 97
  • ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN NILAI TUKAR RUPIAH OLEH BANK INDONESIA, SUATU PENERAPAN MODEL EVENT ANALYSIS STUDY, 04
  • ANALISIS EFISIENSI RELATIF PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PENERAPAN RANGKING SEKOLAH BERBASIS KINERJA , DENGAN MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) STUDI KASUS SMUN DI DKI JAKARTA, 04
  • ANALISIS HUBUNGAN ANTARA HUTANG LUAR NEGERI, CAPITAL INFLOW DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, 04
  • ANALISIS HUBUNGAN VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTORAL DI BEJ, 05
  • ANALISIS INPUT-OUTPUT SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYUSUNAN KONSEP PERENCANAAN KAPET BIAK DI PROPINSI IRIAN JAYA, 98
  • ANALISIS KEBIJAKAN FORUM PENGKAJIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN TERHADAP STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PROPINSI DKI JAKARTA, 05
  • ANALISIS KEBIJAKAN INDUSTRI BAHAN PELEDAK KOMERSIAL DI INDONESIA, 05
  • ANALISIS KEBIJAKAN INDUSTRI GULA NASIONAL SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS MONETER DENGAN MODEL EKONOMETRIKA, 06
  • ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN OBLIGASO REKAPITALISASI PERBANKAN, 05
  • ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG (PERPPU NO. 1 TAHUN 2004), STUDI KASUS PT. WEDA BAY NICKEL, 06
  • ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBLIGASI NEGARA MELALUI REPROFILING, BUY BACK DAN PENERBITAN OBLIGASI NEGARA BARU, 04
  • ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN; UPAYA MEWUJUDKAN KONSUMEN YANG MANDIRI, 05
  • ANALISIS KEBIJAKAN PRIVATISASI PADA INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS : PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK),05
  • ANALISIS KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH (LANDREFORM) DI INDONESIA, 05
  • ANALISIS KEBIJAKAN TARIF TOL (STUDI KASUS TOL JAGORAWI), 04
  • ANALISIS KEBIJAKAN; PENGENDALIAN HARGA OBAT MELALUI KEBIJAKAN OBAT GENERIK, 04
  • ANALISIS KELANGKAAN TENAGA PENERA DI PROVINSI DKI JAKARTA, 04
  • ANALISIS KEMAMPUAN PASAR INDUSTRI PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN, 04
  • ANALISIS KINERJA EKSPOR DAN DAYA SAING INDUSTRI ELEKTRONIKA INDONESIA, 05
  • ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN OPERASIONAL BUMN YANG DIPRIVATISASI, 05
  • ANALISIS PENGARUH FLUKTUASI INSTRUMENT BANK INDONESIA TERHADAP SUKU BUNGA DEPOSITO INDUSTRI PERBANKAN (JANUARI 2001 – DESEMBER 2003), 04
  • ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DEREGULASI INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (KBRD) INDONESIA PADA STRUKTRU, KINERJA DAN PERSAINGAN NEGARA, 06
  • ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI PASAR TERHADAP INTEGRASI VERTIKAL DI INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA : PENGUJIAN HIPOTESIS STIGLER, 05
  • ANALISIS PENGARUH PREMI KLAIM TERHADAP NILAI TAMBAH EKONOMI SEBAGAI INDIKATOR DAYA SAING KASUS PERUSAHAAN ASURANSI KESEHATAN, 06
  • ANALISIS PENGARUH SEKTOR JASA TERHADAP PEREKONOMIAN PROP DKI JAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI (SNSE), 06
  • ANALISIS PENGELUARAN DAN HARGA RUMAH DI BODETABEK, 05
  • ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL SEBELUM DAN SESUDAH DEREGULASI FINANSIAL DAN KRISIS MONETER (STUDY KASUS : BMI DAN 4 BANK UMUM KONVENSIONAL), 06
  • ANALISIS POTENSI PROGRAM JAMSOSTEK SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF KEBIJAKAN FISKAL, 03
  • ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KOTA BIMA DAN FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHINYA, 05
  • ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN PRIMA IJIN TRAYEK (STUDI KASUS DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG), 06
  • ANALISIS SUMBER PERUBAHAN OUTPUT SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA 1975-2003 (SUATU PENDEKATAN DEKOMPOSISI OUTPUT), 06
  • ANALISIS TRANSFORMASI KEBIJAKAN TATA NIAGA PENGADAAN DAN PENYALURAN PADA INDUSTRI PUPUK DI INDONESIA, 01
  • APLIKASI PROGRAM LINIER DALAM PENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS POLUSI DKI JAKARTA), 03
  • FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN LAUT PERIODE 1976-2003, 05
  • IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PUSAT2 PERTUMBUHAN EKONOMI DI LAMPUNG SELATAN , PROPINSI LAMPUNG, 06
  • IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI SUMBAR, 06
  • IMPLIKASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PENATAAN RUANG, 05
  • IMPLIKASI PEMBIAYAAN DEFISIT APBN TERHADAP KESIMABUNGAN FISKAL (FISCAL SUSTAINABILITY) (STUDI KASUS : APBN INDONESIA), 05
  • INPUT-OUTPUT PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DKI JAKARTA, 05
  • KAJIAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DAN BANK UMUM KONVENSIONAL, 05
  • KAUSALITAS KUANTITAS MONETER DAN SUKU BUNGA TERHADAP FLUKTUASI HARGA DI INDONESIA PASKA KRISIS EKONOMI, 05
  • KEBIJAKAN CUKAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKSI SIGARET KRETEK TANGAN (SKT), 06
  • KEBIJAKAN MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI BOGOR (SUATU PENDEKATAN ANALISIS HIRARKI), 05
  • KESENJANGAN PERENCANAAN TOP DOWN-BOTTOM UP PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI PASCA REFORMASI (STUDI KASUS MENEGTRANSDUK VS PT TANIA SELATAN), 99
  • KONSISTENSI ALOKASI ANGGARAN SEKOLAH TERHADAP KEBUTUHAN RIIL DAN KOMITMEN ARAH PENDIDIKAN (STUDI PADA 4 SEKOLAH MENENGAH ATAS), 05
  • MANAJEMEN INFORMASI NASABAH SEBAGAI WAHANA UNTUK PENINGKATAN KEPUASAN NASABAH DAN KINERJA PERUSAHAAN : SUATU TINJAUAN TERHADAP UNIT BNI SOLUSI DI BANK NEGARA INDONESIA, 04
  • MODEL MAKRO EKONOMI KABUPATEN BOGOR, 05
  • MODEL PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA DI PROPINSI LAMPUNG, 05
  • PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PRODUKTIVITAS EKONOMI DAERAH (1982-2002),05
  • STRATEGI MANAJEMEN PT BANK DKI DALAM MELAKUKAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASSET DAN LIABILITY : ANALISIS LINEAR GOAL PROGRAMMING, 06
  • STRATEGI MEMASARKAN KOTA BEKASI BERDASARKAN DAYA TARIK INVESTASI, 06
  • STRATEGI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM RANGKA MENGURANGI LAJU KERUSAKAN HUTAN , SUATU PENDEKATAN ANALISIS SWOT DAN HP, 05
  • STUDI EMPIRIS TERHADAP FAKTOR2 EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG DI INDONESIA (1977-2004), 06
  • STUDI KELAYAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BERSAMA MASYARAKAT (STUDI KASUS DI HUTAN LINDUNG KPH CIANJUR, PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT), 05
  • STUDI PENGGABUNGAN SD DI KECAMATAN KEDUNG BANTENG KABUPATEN BANYUMAS (ANALISIS KEBIJAKAN BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL), 06
  • TATANIAGA LISTRIK PADA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK SETELAH BERLAKUNYA UU NO 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN : KAJIAN PADA USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DI JAWA-MADURA-BALI, 04
  • TELAAH STRUKTUR PASAR DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA KASUS INDUSTRI SEPEDA MOTOR, 06
  • ANALISIS DAMPAK PENGHAPUSAN SUBSIDI BENIH PADI DENGAN MODEL PERMINTAAN (STUDI KASUS : PROPINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR), 00
  • ANALISIS KETERGANTUNGAN SEKTORAL DAN REGIONAL DALAM PEREKONOMIAN LAMPUNG : MENGGUNAKAN METODE INTER-REGIONAL INPUT-OUTPUT (IRIO), 01

Judul Contoh Tesis Magister Administrasi Publik KODE O.8 (MS. WORD)

  • AKSES PUBLIK UMKM TERHADAP FASILITAS KREDIT DARI PERBANKAN (STUDI KASUS BRI UNIT)
  • PENGARUH DAN BAGAIMANA PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA, 99
  • PENGARUH DIMENSI-DIMENSI KUALITAS TERHADAP KINERJA ORGANISASIONAL, 00
  • PERAN DEWAN SEKOLAH SMP NEGERI 1 PIYUNGAN DI KABUPATEN BANTUL, 05
  • POTENSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PAPUA (Studi tentang Pengoperasian PT. BP LNG TANGGUH di Daerah Kepala Burung Propinsi Papua), 05
  • PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Suatu Tinjauan Analisis mengenai Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kabubaten Kutai Kartanegara)
  • UPAYA PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KONTEKS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 05
  • IMPLEMENTASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) PROVINSI PAPUA
  • ANALISIS PERAN PEMDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DESA NAIOLA DAN OETALUS DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 05
  • EFEKTIVITAS PERJANJIAN MALINO II TERHADAP PERDAMAIAN DI MALUKU, 03
  • EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAKFAK

Judul Contoh Tesis Magister Administrasi Publik KODE O-11

  • PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI DI SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH KAB. KONAWE/2005
  • EFEKTIVITAS PEKERJA SOSIAL KEC. KAB. GUNUNG KIDUL ERA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH/2002
  • KUALITAS PELAYANAN DINAS PENDAPATAN TINGKAT II SINTANG KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI/1997
  • KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) KOTA PEKAN BARU
  • PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
  • STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI
  • PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI DI SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE
  • ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  • ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI
  • PENGARUH KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
  • KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE
  • KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DI KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG)
  • MOBILITAS SIRKULER PEKERJA ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
  • ANALISIS PENGADAAN BARANG /JASA BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
  • KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PALEMBANG (STUDI PELAYANAN KK DAN KTP SIMDUK ON LINE)
  • PELAKSANAAN UJI COBA STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN DASAR PUSKESMAS DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 04
  • PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA ( STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DI KECAMATAN TANAH ABANG), 03
  • EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAKFAK, 04
  • PENGARUH DIMENSI-DIMENSI KUALITAS TERHADAP KINERJA ORGANISASIONAL, 00
  • ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN PADANG PARIAMAN), 01
  • PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA DALAM PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS), 06
  • ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI, 06
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ENDE (KASUS DI KABUPATEN DATI II ENDE) , 99
  • PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU , 04
  • UPAYA PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KONTEKS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA , 05
  • PENGARUH ADAPTABILITAS BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNG BALAI , 03
  • ANALISIS EFEKTIVITAS ORGANISASI PASCA PENGGABUNGAN KANWIL DENGAN DINAS (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM) , 04
  • EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MERAUKE , 04
  • PROSES FORMULASI KEBIJAKAN TAPANULI GROWTH DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH , 05
Beli-Sekarang
Incoming search terms:
Open chat
Hallo ????

Ada yang bisa di bantu?