Latar Belakang Masalah
Di tengah semakin membaiknya kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2007, persoalan pengangguran dan kemiskinan masih saja tak terselesaikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Kebanyakan upaya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana melapangkan perkembangan investasi sektor riil yang pada gilirannya akan membuka akses pada lapangan kerja yang semakin luas. Untuk itu pemerintah bekerja keras membenahi sistem dan aturan agar lebih ringkas, murah dan memiliki kepastian hukum. Tetapi semua itu tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan rakyat pada umumnya. Angka kemiskinan sampai dengan Juni 2007 berjumlah 37,17 juta jiwa atau 17,75 persen populasi penduduk Indonesia (Kompas, 11/12/2007). Berdasarkan publikasi UNDP dalam Human Development Report 2007/2008, rasio penduduk berpenghasilan maksimal US$2 mencapai 52,4 persen, lebih buruk dibandingkan negara tetangga Malaysia, Thailand dan Filipina (Tabel 1). Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat (trickle down effect).
Banyak negara – termasuk Indonesia – menerapkan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi sebagai upaya untuk memulihkan keadaan pasca Perang Dunia II. Dalam kondisi rekontruksi pasca perang, penyediaan kebutuhan hajat hidup orang banyak menjadi sangat penting untuk diprioritaskan. Tujuan pembangunan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator gross domestic product/gross national product (GDP/GNP). Jadi, dalam hal ini, disadari atau tidak disadari, manusia adalah sebagai input dalam proses pertumbuhan, bukan sasaran pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP, adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (people’s choice).
Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi 4 manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.
Rumusan Masalah
- Bagaimanakah pengaruh pengeluaran rumah tangga untuk makanan terhadap pembangunan manusia?
- Bagaimanakah pengaruh pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan terhadap pembangunan manusia?
- Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pembangunan manusia?
- Bagaimanakah pengaruh rasio penduduk miskin terhadap pembangunan manusia?
- Bagaimanakah pengaruh krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia?
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode data runtun waktu (time series) dan silang tempat (cross section) atas 26 propinsi pada periode 1996, 1999, 2002, 2004, 2005 dan 2006.
Analisis data menggunakan metode efek efek acak (random effect). Penggunaan metode ini dapat menjelaskan perbedaan karakteristik pembangunan manusia masing-masing propinsi, sehingga lebih representatif.
Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia.
Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefien regresi variabel-variabel bebas, yakni: –0,9829 untuk variabel konsumsi rumah tangga untuk makanan, 1,2774 untuk konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan, 26,6791 untuk pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan –0.214 untuk rasio penduduk miskin.
Variabel dummy menunjukkan pengaruh negatif.
Bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang perencanaan pembangunan