Contoh Tesis – Implementasi Pengawasan Terhadap Eksportir

Contoh Tesis Hukum ~ Implementasi Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Eksportir Perusahaan Cold Storage  Di Kota Tarakan

Salah Satu bentuk Kegiatan Ekspor

Latar Belakang Tesis :

Berkaitan dengan prinsip negara kesejahteraan (welfare staat) di dalam konstitusi Indonesia, menuntut campur tangan yang lebih luas oleh negara dalam kehidupan masyarakat. Campur tangan negara disini adalah Pemerintah yang merupakan perwujudan fungsi-fungsi Daerah, baik fungsi reguler maupun fungsi pembangunan, yang tidak hanya dilakukan pada aspek kehidupan masyarakat yang bersifat publik tetapi juga terhadap aspek kehidupan masyarakat yang bersifat perdata.

Campur tangan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat ditujukan pada terwujudnya kesejahteraan bagi setiap anggota masyarakat, pemerintah menggunakan hukum sebagai alat untuk menciptakan perubahan melalui pengaturan tingkah laku warga masyarakat menuju sasaran yang dikehendaki.

Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap eksportir pada perusahaan cold storage serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan eksportir perusahaan cold storage tersebut ?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perkembangan penerapan asas kebebasan berkontrak perusahaan cold storage dalam penyusunan perjanjian dengan buyer ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas rumusan permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan eksportir cold storage serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan perusahaan eksportir cold storage tersebut.
2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perkembangan penerapan asas kebebasan berkontrak perusahaan eksportir cold storage dalam penyusunan perjanjian dengan buyer.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap eksportir perusahaan Cold Storage, dilakukan dalam bentuk pengujian secara laboratoris yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan di Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan LPPMHP Kota Tarakan, yaitu dengan menerbitkan Health Certificate. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kota Tarakan seharusnya merupakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah, namun yang terjadi di Kota Tarakan tidaklah demikian. Sehingga kinerja dari LPPMHP Kota Tarakan tidak dapat optimal dan dapat merugikan perusahaan eksportir cold storage. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan eksportir perusahaan cold storage antara lain: pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang tersedia.
2. Implementasi pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap perkembangan penerapan asas kebebasan berkontrak perusahaan cold storage dalam penyusunan perjanjian dengan buyer, ditandai dengan terbitnya Health Certificate sebagai salah satu syarat terjadinya kesepakatan perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan. Perjanjian lisan antara perusahaan eksportir cold storage dengan importir telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata, namun pengaturan dan pengawasan bentuk-bentuk perjanjian dalam ekspor-impor udang beku belum diatur oleh pemerintah kota, sehingga belum ada perlindungan hukum bagi eksportir udang beku.