Kumpulan Judul Contoh Tesis Hukum Agraria
Perkembangan jaman membawa pengaruh yang besar pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun budaya dalam masyarakat. Terlebih dalam masa reformasi kini kondisi ekonomi masyarakat semakin terpuruk sehingga menyebabkan banyak pihak-pihak yang menghalalkan banyak cara untuk memenuhi kebutuhannya. Masalah seperti inilah yang menyebabkan tingkat kriminalitas di negara kita semakin meningkat. Karena desakan ekonomi banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan-kejahatan.
Berikut kami sajikan berbagai judul untuk referensi penulisan Tesis Hukum dengan kekhususan Hukum Agraria. Dengan banyak studi kasus yang kami sediakan dapat membantu Anda dalam penulisan Tesis Hukum dengan kekhususan Hukum Agraria. Selain itu, judul-judul di bawah ini berasal dari universitas-universitas ternama di Indonesia. Sehingga tidak meragukan lagi bila Anda menggunakannya salah satu judulnya sebagai referensi. Dengan harga yang relatif terjangkau Anda dapat memilih judul di bawah ini dan memesannya kepada kami.
Judul Contoh Tesis Hukum Agraria KODE O-9
- Akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta – analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor – 967K/Pdt/2010 tanggal 20 Agustus 2010
- Akibat hukum pembangunan rumah susun yang diberikan status hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan
- Akibat hukum perkawinan campuran terhadap pengurusan warisan berupa tanah- Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia
- Analisa hukum pada hak atas tanah dalam kaitannya dengan pengaturan tanah terlantar – wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
- Analisa hukum terhadap bekas tanah KINAG (Keputusan Kepala Inspeksi Agraria) dalam kasus sengketa tanah program redistribusi di desa Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok
- Analisa hukum terhadap kasus sertipikat hak atas tanah ganda ditinjau dari tujuan pendaftaraan tanah
- Analisa hukum terhadap perubahan fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian (pembangunan perumahan) di kabupaten Bogor
- Analisis hukum kekuatan mengikat sita jaminan dalam kasus jual beli hak atas tanah yang dalam status dibebani sita jaminan
- Analisis hukum mengenai penguasaan fisik atas bidang tanah – suatu studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 12K/TUN/2005
- Analisis hukum terhadap akta notaris berupa akta jual beli dan pelepasan hak atas tanah sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak guna bangunan yang jangka waktunya telah berakhir
- Analisis hukum terhadap kasus sengketa antara Daud Simandjuntak dan Direktorat Jenderal Pariwisata _ penerapan asas pemisahan horisontal dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah
- Analisis hukum terhadap kekuatan pembuktian akta hibah terhadap hak milik rumah dan bangunan diatas tanah hak pakai yang telah berakhir masa berlakunya – putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1121
- Analisis hukum terhadap pembatalan jual beli tanah (Putusan MA-RI Nomor 2136.K
- Analisis hukum terhadap sengketa pemilikan tanah di Jl. Raya Medan-Belawan, km 7,9 (Drs. AFN melawan Depkomindo-RI)
- Aspek hukum pembubuhan cap ibu jari cap jempol dalam pembuatan akta notariil maupun akta pejabat pembuat akta tanah
- Aspek-aspek hukum perjanjian dalam transaksi tanah secara angsuran _ Studi kasus pada PT. Kreasi Prima Nusantara
- Aspek-aspek perlindungan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan swasta_ studi kasus sengketa tanah di desa Cimacan
- Dampak perkawinan poligami di bawah tangan pada masyarakat islam Betawi terhadap perbuatan hukum jual beli tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
- Implikasi hukum blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang sebagai dasar pendaftaran tanah
- Kajian hukum eksekusi hak tanggungan atas tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum kepada kreditor
- Kajian hukum tanah dalam pengelolaan hukum pertanahan di Kota Batam sebagai daerah industri_ analisis perjanjian reklamasi pantai Teluk Tering antara pemerintah Kota Batam dengan PT. Batamas Puri Permai
- Kajian hukum tentang pelaksanaan perjanjian tukar menukar asset tanah dan bangunan negara antara Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Badan Hukum Milik Swasta
- Kajian hukum terhadap bentuk standar perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang diterbitkan Menteri Negara Perumahan Rakyat
- Kebijaksanaan Hukum Pengaturan Penguasaan Tanah dan Diferensiasi pedesaan di Bali
- Kedudukan hukum blanko akta pejabat pembuat akta tanah dalam pendaftaran tanah di Indonesia
- Kedudukan hukum tanah wakaf akibat dibubarkanya yayasan dihubungkan dengan undang-undang No.16 tahun 2001 tentang yayasan
- Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ganda dalam sengketa melalui Pengadilan tata Usaha Negara analisis putusan PTUN Bandung No. 33-G-2003-PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003
- Kemajemukan hukum dalam penyelesaian sengketa atas tanah adat orang Dani di Jayawijaya
- Pembatalan akta pemberian hak tanggungan sebagai akibat hukum pembebanan jaminan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang _ analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2093 K PDT 2010
- Pembatalan akta pemberian hak tanggungan sebagai akibat hukum Pembebanan jaminan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang _ analisis Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2093 K
- Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacad hukum di Wilayah Kotamadya Jakarta timur (analisis kasus_ putusan Pengadilan Negeri Jkarta Pusat No. 636-PDT-G-1988-PN.JKT.PST, tanggal 13 Desember 1988 dan
- Pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tanah dalam aspek hukum tanah dan lingkungan
- Peran notaris dalam perjanjian jual beli tanah dan jaminan perlindungan hak hukum bagi para pihak _ studi kasus tanah di daerah Pulogadung Jakarta Timur
- Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah _ analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 96
- Perlindungan hukum pemegang hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan _ analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK Pdt 2011
- Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan_ Studi kasus di wilayah Bekasi
- Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang pemindahan haknya dibatalkan oleh pengadilan_ Analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor_ 1588K-Pdt-2001-30-06-2004
- Permasalahan hukum pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi di Desa Kertasari Kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung
- Sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur_ Analisis putusan No
- Status hukum tanah hak pengelolaan akibat perpanjangan hak guna bangunan yang terbit lebih dahulu sebelum lahirnya hak pengelolaan _ analisis terhadap perpanjangan hak guna bangunan PT. Indobuildco
- Tinjauan Malpraktek di Kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Sudut Hukum Pidana
- Tinjauan yuridis terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta yang cacat hukum = Legal review on the certificate of land title which was issued based on the invalid deed
- Akibat hukum lelang atas agunan tanah dan bangunan yang dimenangkan oleh kreditor dengan harga jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya- analisis Putusan Mahkamah Agung 252/K/PDT/2002
- Implikasi hukum terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat di luar kantor PPAT_ tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor_ 35
- Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/ Analisis putusan No.43-Pdt.G-1996-PN.JAK.SEL tanggal 20
- TINJAUAN YURIDIS PENATAGUNAAN TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DI KOTA SEMARANG, 05
- PENGGUNAAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN LANGOWAN KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA, 07
- PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI, 07
- PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI DESA PAKOPEN KECAMATAN BAWEAN KABUPATEN SEMARANG
- PENGUASAAN TANAH UNTUK TANAMAN KERAS BERDASARKAN PERJANJIAN PENGGARAPAN DI KABUPATEN BUOL TOLI-TOLI , 98
